Giliran Parlemen Belanda Sebut Perlakuan China Terhadap Uighur Genosida
Jum'at, 26 Februari 2021 - 14:27 WIB
Sebuah gerbang yang secara resmi dikenal sebagai pusat pendidikan keterampilan kejuruan sedang dibangun di Dabancheng, di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang, China. Foto/REUTERS/Thomas Peter
AMSTERDAM - Parlemen Belanda keluarkan mosi tidak mengikat yang mengatakan perlakuan China terhadap kelompok minoritas Muslim Uighur di Xinjiang sama dengan genosida. Ini adalah langkah pertama yang dilakukan oleh sebuah negara Eropa dan kedua dalam sepekan setelah parlemen Kanada .
Aktivis dan pakar hak asasi PBB mengatakan setidaknya satu juta Muslim Uighur ditahan di kamp-kamp di wilayah barat terpencil Xinjiang. Para aktivis dan beberapa politisi Barat menuduh China menggunakan penyiksaan, kerja paksa dan sterilisasi.
China menyangkal adanya pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dan mengatakan kamp-kamp itu menyediakan pelatihan kejuruan dan dibutuhkan untuk melawan ekstremisme.
"Sebuah genosida terhadap minoritas Uighur sedang terjadi di China," bunyi mosi yang dikeluarkan parlemen Belanda, yang tidak secara langsung mengatakan bahwa pemerintah China bertanggung jawab seperti dikutip dari CNN, Jumat (26/2/2021).
Mosi Belanda mengatakan bahwa tindakan pemerintah China seperti tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dan memiliki kamp hukuman berada di bawah Resolusi PBB 260, yang umumnya dikenal sebagai konvensi genosida.
Partai VVD Perdana Menteri Mark Rutte, yang konservatif, menentang resolusi tersebut.
Menteri Luar Negeri Belanda, Stef Blok, mengatakan pemerintahnya tidak mau menggunakan istilah genosida karena situasinya belum diumumkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau pengadilan internasional.
"Situasi Uighur sangat memprihatinkan," kata Blok kepada wartawan setelah mosi itu disahkan, menambahkan bahwa Belanda berharap untuk bekerja sama dengan negara lain dalam masalah ini.
Penulis mosi tersebut, anggota parlemen Sjoerd Sjoerdsma dari Partai D-66, secara terpisah telah mengusulkan untuk melobi Komite Olimpiade Internasional untuk memindahkan Olimpiade Musim Dingin 2022 dari Beijing.
"Mengakui kekejaman yang terjadi terhadap Uighur di China apa adanya, yaitu genosida, mencegah dunia untuk melihat ke arah lain dan memaksa kami untuk bertindak," katanya kepada Reuters dalam email merespons pertanyaan.
Kedutaan Besar China di Den Haag mengatakan bahwa setiap saran genosida di Xinjiang adalah "kebohongan yang ditujukan langsung" dan parlemen Belanda dengan sengaja mencoreng China dan mencampuri urusan dalam negeri China.
Dalam sebuah pernyataan di situs webnya, Kedutaan Besar China di Den Haag mengatakan populasi Uighur di Xinjiang telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, menikmati standar hidup yang lebih tinggi, dan harapan hidup yang lebih lama.
"Bagaimana Anda bisa menyebut ini genosida?" bunyi pernyataan itu. "Masalah terkait Xinjiang tidak pernah tentang hak asasi manusia, etnis atau agama, tetapi tentang memerangi terorisme kekerasan dan pemisahan diri," tegas Kedubes China.
Sebelumnya parlemen Kanada mengeluarkan resolusi tidak mengikat yang memberi label perlakuan China terhadap Uighur tindakan genosida pada awal pekan ini.
Duta Besar China untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa pada hari Rabu menuduh kekuatan Barat menggunakan masalah Uighur untuk mencampuri urusan dalam negeri negaranya.
Aktivis dan pakar hak asasi PBB mengatakan setidaknya satu juta Muslim Uighur ditahan di kamp-kamp di wilayah barat terpencil Xinjiang. Para aktivis dan beberapa politisi Barat menuduh China menggunakan penyiksaan, kerja paksa dan sterilisasi.
China menyangkal adanya pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dan mengatakan kamp-kamp itu menyediakan pelatihan kejuruan dan dibutuhkan untuk melawan ekstremisme.
"Sebuah genosida terhadap minoritas Uighur sedang terjadi di China," bunyi mosi yang dikeluarkan parlemen Belanda, yang tidak secara langsung mengatakan bahwa pemerintah China bertanggung jawab seperti dikutip dari CNN, Jumat (26/2/2021).
Mosi Belanda mengatakan bahwa tindakan pemerintah China seperti tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dan memiliki kamp hukuman berada di bawah Resolusi PBB 260, yang umumnya dikenal sebagai konvensi genosida.
Partai VVD Perdana Menteri Mark Rutte, yang konservatif, menentang resolusi tersebut.
Menteri Luar Negeri Belanda, Stef Blok, mengatakan pemerintahnya tidak mau menggunakan istilah genosida karena situasinya belum diumumkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau pengadilan internasional.
"Situasi Uighur sangat memprihatinkan," kata Blok kepada wartawan setelah mosi itu disahkan, menambahkan bahwa Belanda berharap untuk bekerja sama dengan negara lain dalam masalah ini.
Penulis mosi tersebut, anggota parlemen Sjoerd Sjoerdsma dari Partai D-66, secara terpisah telah mengusulkan untuk melobi Komite Olimpiade Internasional untuk memindahkan Olimpiade Musim Dingin 2022 dari Beijing.
"Mengakui kekejaman yang terjadi terhadap Uighur di China apa adanya, yaitu genosida, mencegah dunia untuk melihat ke arah lain dan memaksa kami untuk bertindak," katanya kepada Reuters dalam email merespons pertanyaan.
Kedutaan Besar China di Den Haag mengatakan bahwa setiap saran genosida di Xinjiang adalah "kebohongan yang ditujukan langsung" dan parlemen Belanda dengan sengaja mencoreng China dan mencampuri urusan dalam negeri China.
Dalam sebuah pernyataan di situs webnya, Kedutaan Besar China di Den Haag mengatakan populasi Uighur di Xinjiang telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, menikmati standar hidup yang lebih tinggi, dan harapan hidup yang lebih lama.
"Bagaimana Anda bisa menyebut ini genosida?" bunyi pernyataan itu. "Masalah terkait Xinjiang tidak pernah tentang hak asasi manusia, etnis atau agama, tetapi tentang memerangi terorisme kekerasan dan pemisahan diri," tegas Kedubes China.
Sebelumnya parlemen Kanada mengeluarkan resolusi tidak mengikat yang memberi label perlakuan China terhadap Uighur tindakan genosida pada awal pekan ini.
Duta Besar China untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa pada hari Rabu menuduh kekuatan Barat menggunakan masalah Uighur untuk mencampuri urusan dalam negeri negaranya.
(ian)
Lihat Juga :
tulis komentar anda