UE Kecam Penembakan Demonstran oleh Polisi Myanmar
Minggu, 21 Februari 2021 - 14:07 WIB
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (UE), Josep Borrell meminta pasukan keamanan di Myanmar untuk menghentikan kekerasan terhadap pengunjuk rasa. Foto/REUTERS
BRUSSELS - Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (UE), Josep Borrell meminta pasukan keamanan di Myanmar untuk menghentikan kekerasan terhadap pengunjuk rasa. Pernyataan ini datang setelah pasukan Myanmar menembaki demonstran, yang menewaskan dua orang.
“Saya mengutuk keras kekerasan militer terhadap pengunjuk rasa sipil yang damai. Saya mendesak militer dan semua pasukan keamanan di Myanmar untuk segera menghentikan kekerasan terhadap warga sipil," kata Borrell.
Borrell, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (21/2/2021), juga mengindikasikan bahwa UE akan menerapkan sanksi terhadap junta militer.
"Kami akan membahas pada awal pekan dengan Menteri Luar Negeri UE tentang kejadian terbaru di Myanmar untuk mengambil keputusan yang tepat," ujarnya.
UE dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk memperkenalkan larangan perjalanan dan pembekuan aset terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kudeta, dan tindakan keras terhadap warga sipil.
Sebelumnya diwartakan, para penentang kudeta turun ke jalan di beberapa kota besar dan kecil di Myanmar bersama para anggota etnis minoritas, penyair dan pekerja transportasi.Baca Juga: Cegah Protes dan Demonstrasi, Junta Militer Myanmar Batasi Akses di Sejumlah Wilayah
Beberapa pengunjuk rasa menyerang polisi dengan ketapel di Mandalay. Polisi menanggapi dengan menembakkan gas air mata dan senjata api, meskipun pada awalnya tidak jelas apakah mereka menggunakan peluru tajam atau peluru karet.
“Saya mengutuk keras kekerasan militer terhadap pengunjuk rasa sipil yang damai. Saya mendesak militer dan semua pasukan keamanan di Myanmar untuk segera menghentikan kekerasan terhadap warga sipil," kata Borrell.
Borrell, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (21/2/2021), juga mengindikasikan bahwa UE akan menerapkan sanksi terhadap junta militer.
"Kami akan membahas pada awal pekan dengan Menteri Luar Negeri UE tentang kejadian terbaru di Myanmar untuk mengambil keputusan yang tepat," ujarnya.
UE dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk memperkenalkan larangan perjalanan dan pembekuan aset terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kudeta, dan tindakan keras terhadap warga sipil.
Sebelumnya diwartakan, para penentang kudeta turun ke jalan di beberapa kota besar dan kecil di Myanmar bersama para anggota etnis minoritas, penyair dan pekerja transportasi.Baca Juga: Cegah Protes dan Demonstrasi, Junta Militer Myanmar Batasi Akses di Sejumlah Wilayah
Beberapa pengunjuk rasa menyerang polisi dengan ketapel di Mandalay. Polisi menanggapi dengan menembakkan gas air mata dan senjata api, meskipun pada awalnya tidak jelas apakah mereka menggunakan peluru tajam atau peluru karet.
| ReplyForward |
(esn)
tulis komentar anda