Inggris Serukan Gencatan untuk Permudah Vaksinasi Covid-19 di Zona Konflik
Kamis, 18 Februari 2021 - 20:17 WIB
Inggris mendorong Resolusi DK PBB untuk melakukan gencatan senjata sementara di wilayah konflik dan tindakan yang terkoordinasi untuk akses vaksin Covid-19 yang adil. Foto/REUTERS
LONDON - Inggris mendorong Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB untuk melakukan gencatan senjata sementara dan tindakan yang terkoordinasi untuk akses vaksin Covid-19 yang adil.London mengatakan, semua negara memiliki kewajiban moral untuk melindungi mereka yang paling rentan dari virus, termasuk para pengungsi dan mereka yang berada di zona konflik.Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab dalam pertemuan virtual DKPBB mendesak anggota untuk bersatu dan menyetujui resolusi yang dirundingkan, yaitu gencatan senjata agar program vaksinasi bisa berjalan di zona konflik.
Dia juga menyerukan dukungannya untuk akses yang adil terhadap vaksin sehingga kelompok masyarakat yang paling rentan dapat terlindungi dari virus Corona.
“Membiarkan virus menyebar di daerah tanpa kampanye vaksinasi menimbulkan risiko yang lebih besar terhadap varian baru - mempertaruhkan strain baru yang kebal vaksin, dan gelombang infeksi lebih lanjut di seluruh dunia," ujar Raab, seperti dikutip SIndonews dari siaran pers Kedutaan Besar Inggris di Jakarta pada Kamis (18/2/2021).
Dia menjelaskan bahwa lebih dari 160 juta orang berisiko tidak bisa mendapatkan vaksinasi virus Corona karena ketidakstabilan dan konflik, termasuk di Yaman, Sudan Selatan, Somalia dan Ethiopia.
Raab juga menuturkan bahwa cakupan vaksinasi global sangat penting untuk melawan virus Corona.
“Itulah mengapa Inggris menyerukan gencatan senjata untuk memudahkan vaksinasi Covid-19, menjangkau mereka yang tinggal di zona konflik dan upaya tim global yang lebih besar untuk memberikan akses yang adil. Kami memiliki kewajiban moral untuk bertindak, dan kebutuhan strategis untuk bersama-sama mengalahkan virus ini”, jelasnya.
Dirinya mendorong perlindungan berkelanjutan bagi petugas kemanusiaan dan kesehatan di zona konflik untuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat menjangkau mereka yang membutuhkannya.
Komunitas internasional, jelasnya, juga harus diizinkan untuk memantau kemajuan pemberian vaksinasi dan seberapa baik orang dilindungi dari kekerasan selama proses. Raab meminta pemerintah di seluruh dunia untuk tidak melupakan siapapun saat mereka meluncurkan program vaksinasi, sehingga kelompok rentan seperti pengungsi dan orang yang tinggal di zona konflik dapat divaksinasi.
Sementara itu Duta Besar Inggris untuk Indonesia and Timor Leste, Owen Jenkins mengatakan tidak ada seorangpun yang aman dari virus. Dia mengatakan, semua pihak harus memastikan vaksin bisa menjangkau semua orang pada waktu yang tepat, sehingga tercipta peluang yang lebih baik untuk memberantas virus ini.
"Inggris hari ini memulai proses untuk mengamankan konsensus internasional tentang perlunya menjangkau semua orang - termasuk pengungsi dan mereka yang berada di zona konflik," ujar Owen.
Owen mengatakan,COVAX adalah cara untuk mencapainya. Dimana, dia menyebut Inggris, sebagai pendukung utama COVAX, senang bahwa Indonesia juga merupakan pendukung kuatpendekatan multilateral untuk vaksinasi ini. Diplomat senior Inggris itu berharap bisa bekerjasama dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi dalam perannya sebagai ketua bersama dari Komitmen Pasar Lanjutan COVAX.
"Dalam konteks seperti zona konflik, vaksinasi dapat difasilitasi dan disediakan oleh organisasi kemanusiaan multilateral lainnya, seperti badan-badan PBB, Palang Merah, Gerakan Bulan Sabit Merah,serta kelompok masyarakat sipil lainnya. Kami siap bekerja untuk menyelesaikan ini," imbuhnya.
Dia juga menyerukan dukungannya untuk akses yang adil terhadap vaksin sehingga kelompok masyarakat yang paling rentan dapat terlindungi dari virus Corona.
“Membiarkan virus menyebar di daerah tanpa kampanye vaksinasi menimbulkan risiko yang lebih besar terhadap varian baru - mempertaruhkan strain baru yang kebal vaksin, dan gelombang infeksi lebih lanjut di seluruh dunia," ujar Raab, seperti dikutip SIndonews dari siaran pers Kedutaan Besar Inggris di Jakarta pada Kamis (18/2/2021).
Dia menjelaskan bahwa lebih dari 160 juta orang berisiko tidak bisa mendapatkan vaksinasi virus Corona karena ketidakstabilan dan konflik, termasuk di Yaman, Sudan Selatan, Somalia dan Ethiopia.
Raab juga menuturkan bahwa cakupan vaksinasi global sangat penting untuk melawan virus Corona.
“Itulah mengapa Inggris menyerukan gencatan senjata untuk memudahkan vaksinasi Covid-19, menjangkau mereka yang tinggal di zona konflik dan upaya tim global yang lebih besar untuk memberikan akses yang adil. Kami memiliki kewajiban moral untuk bertindak, dan kebutuhan strategis untuk bersama-sama mengalahkan virus ini”, jelasnya.
Dirinya mendorong perlindungan berkelanjutan bagi petugas kemanusiaan dan kesehatan di zona konflik untuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat menjangkau mereka yang membutuhkannya.
Komunitas internasional, jelasnya, juga harus diizinkan untuk memantau kemajuan pemberian vaksinasi dan seberapa baik orang dilindungi dari kekerasan selama proses. Raab meminta pemerintah di seluruh dunia untuk tidak melupakan siapapun saat mereka meluncurkan program vaksinasi, sehingga kelompok rentan seperti pengungsi dan orang yang tinggal di zona konflik dapat divaksinasi.
Sementara itu Duta Besar Inggris untuk Indonesia and Timor Leste, Owen Jenkins mengatakan tidak ada seorangpun yang aman dari virus. Dia mengatakan, semua pihak harus memastikan vaksin bisa menjangkau semua orang pada waktu yang tepat, sehingga tercipta peluang yang lebih baik untuk memberantas virus ini.
"Inggris hari ini memulai proses untuk mengamankan konsensus internasional tentang perlunya menjangkau semua orang - termasuk pengungsi dan mereka yang berada di zona konflik," ujar Owen.
Owen mengatakan,COVAX adalah cara untuk mencapainya. Dimana, dia menyebut Inggris, sebagai pendukung utama COVAX, senang bahwa Indonesia juga merupakan pendukung kuatpendekatan multilateral untuk vaksinasi ini. Diplomat senior Inggris itu berharap bisa bekerjasama dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi dalam perannya sebagai ketua bersama dari Komitmen Pasar Lanjutan COVAX.
"Dalam konteks seperti zona konflik, vaksinasi dapat difasilitasi dan disediakan oleh organisasi kemanusiaan multilateral lainnya, seperti badan-badan PBB, Palang Merah, Gerakan Bulan Sabit Merah,serta kelompok masyarakat sipil lainnya. Kami siap bekerja untuk menyelesaikan ini," imbuhnya.
(esn)
tulis komentar anda