Hamas dan Fatah Gelar Perundingan Rekonsiliasi di Kairo
Selasa, 09 Februari 2021 - 06:06 WIB
Presiden Palestina Mahmoud Abbas memberikan dekrit pemilu pada Ketua Komite Pemilu Pusat Palestina Hana Naser di Ramallah, Tepi Barat, 15 Januari 2021. Foto/REUTERS
KAIRO - Para pemimpin faksi-faksi Palestina memulai perundingan rekonsiliasi yang dimediasi Mesir di Kairo pada Senin (8/2).
Mereka mencoba menyembuhkan perpecahan internal yang sudah lama ada, menjelang pemilu Palestina yang direncanakan akhir tahun ini.
Mesir telah mencoba dengan sia-sia selama 14 tahun untuk mendamaikan faksi nasionalis Fatah yang dipimpin Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan saingan beratnya Hamas yang menentang perundingan apa pun dengan Israel.
Tidak ada pemilu Palestina yang digelar di Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem Timur selama 15 tahun.
Lihat infografis: Kim Jong Un Larang Warganya Cukur ala Barat dan Pakai Jins Ketat
Selain Hamas dan Fatah, diperkirakan ada sekitar selusin faksi lain yang terwakili dalam pembicaraan Kairo.
Lihat video: Waspada Banjir, Debit Air di Pos Panus Depok Siaga II
Di antara mereka yang diundang adalah Jihad Islam, kelompok militan yang memboikot pemilu 1996 dan 2006.
Menurut sumber-sumber Palestina, Jihad Islam sekarang sedang mempertimbangkan apakah akan ikut pemilu tahun ini.
Tapi muncul ketidakpercayaan antara berbagai faksi dalam isu-isu seperti bagaimana TPS akan dijaga dan bagaimana pengadilan akan memutuskan sengketa pemilu.
Ada keraguan yang meluas bahwa pemilu akan terjadi.
Banyak orang Palestina percaya bahwa ini semua adalah upaya Abbas menunjukkan semangat demokrasinya pada pemerintahan baru Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.
Abbas ingin mengatur ulang hubungan dengan AS setelah mencapai titik terendah di era mantan Presiden Donald Trump.
"Ada peluang yang sama untuk sukses dan gagal," ungkap Hani Al-Masri, pengamat politik di Tepi Barat yang diduduki Israel.
Al-Masri terlibat dalam perundingan di Kairo sebagai seorang independen.
Otoritas Palestina (PA) yang didukung Barat dan dipimpin Abbas memiliki pemerintahan sendiri secara terbatas di Tepi Barat yang diduduki Israel.
PA berencana mengadakan pemilu parlemen pada 22 Mei dan pemilu presiden pada 31 Juli.
Ada 2,8 juta pemilih yang memenuhi syarat di Gaza dan Tepi Barat, dan lebih dari 80% dari mereka sejauh ini telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Pusat. Usia pemilih Palestina adalah 18 tahun.
Pemilu pada 2006 berakhir dengan kemenangan mengejutkan oleh Hamas dalam pemilu parlemen pertama.
Hasil pemilu itu memicu perebutan kekuasaan antara Hamas di Gaza dan Fatah di Tepi Barat.
Mereka mencoba menyembuhkan perpecahan internal yang sudah lama ada, menjelang pemilu Palestina yang direncanakan akhir tahun ini.
Mesir telah mencoba dengan sia-sia selama 14 tahun untuk mendamaikan faksi nasionalis Fatah yang dipimpin Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan saingan beratnya Hamas yang menentang perundingan apa pun dengan Israel.
Tidak ada pemilu Palestina yang digelar di Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem Timur selama 15 tahun.
Lihat infografis: Kim Jong Un Larang Warganya Cukur ala Barat dan Pakai Jins Ketat
Selain Hamas dan Fatah, diperkirakan ada sekitar selusin faksi lain yang terwakili dalam pembicaraan Kairo.
Lihat video: Waspada Banjir, Debit Air di Pos Panus Depok Siaga II
Di antara mereka yang diundang adalah Jihad Islam, kelompok militan yang memboikot pemilu 1996 dan 2006.
Menurut sumber-sumber Palestina, Jihad Islam sekarang sedang mempertimbangkan apakah akan ikut pemilu tahun ini.
Tapi muncul ketidakpercayaan antara berbagai faksi dalam isu-isu seperti bagaimana TPS akan dijaga dan bagaimana pengadilan akan memutuskan sengketa pemilu.
Ada keraguan yang meluas bahwa pemilu akan terjadi.
Banyak orang Palestina percaya bahwa ini semua adalah upaya Abbas menunjukkan semangat demokrasinya pada pemerintahan baru Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.
Abbas ingin mengatur ulang hubungan dengan AS setelah mencapai titik terendah di era mantan Presiden Donald Trump.
"Ada peluang yang sama untuk sukses dan gagal," ungkap Hani Al-Masri, pengamat politik di Tepi Barat yang diduduki Israel.
Al-Masri terlibat dalam perundingan di Kairo sebagai seorang independen.
Otoritas Palestina (PA) yang didukung Barat dan dipimpin Abbas memiliki pemerintahan sendiri secara terbatas di Tepi Barat yang diduduki Israel.
PA berencana mengadakan pemilu parlemen pada 22 Mei dan pemilu presiden pada 31 Juli.
Ada 2,8 juta pemilih yang memenuhi syarat di Gaza dan Tepi Barat, dan lebih dari 80% dari mereka sejauh ini telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Pusat. Usia pemilih Palestina adalah 18 tahun.
Pemilu pada 2006 berakhir dengan kemenangan mengejutkan oleh Hamas dalam pemilu parlemen pertama.
Hasil pemilu itu memicu perebutan kekuasaan antara Hamas di Gaza dan Fatah di Tepi Barat.
(sya)
tulis komentar anda