Asyik Senam, Wanita Ini Tak Sengaja Rekam Kudeta Militer Myanmar
Selasa, 02 Februari 2021 - 07:49 WIB
Newsweek telah menghubungi Khing Hnin Wai untuk memberikan komentar tetapi tidak mendapat kabar tepat waktu untuk publikasi.
Kudeta militer di Myanmar adalah krisis internasional pertama Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. Sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki mengeluarkan pernyataan bahwa AS menentang militer yang menghalangi "transisi demokrasi" Myanmar. Namun, menurut Associated Press, militer Myanmar mengklaim tindakannya legal.
Militer Myanmar, yang juga dikenal sebagai Tatmadaw, telah mempermasalahkan hasil pemilu pada bulan November lalu. Mereka mengklaim ada kecurangan dalam pemilu. Namun tidak ada bukti dugaan kecurangan yang diajukan.
Baca juga: Diduga Mengudeta Suu Kyi, Militer Myanmar Bungkam
Komisi pemilihan Myanmar pada hari Kamis menolak tuduhan militer terkait kecurangan pemilu, dengan mengatakan tidak ada kesalahan yang cukup besar untuk mempengaruhi kredibilitas pemungutan suara.
Tuduhan militer yang berulang kali atas ketidakberesan dalam pemilu, di mana NLD memenangkan 83% kursi, telah menyebabkan konfrontasi paling langsung antara pemerintah sipil dan militer, yang memiliki perjanjian pembagian kekuasaan yang janggal.
Konstitusi memberikan 25% kursi di parlemen untuk militer dan kontrol dari tiga kementerian utama dalam pemerintahan Suu Kyi.
Kudeta militer di Myanmar adalah krisis internasional pertama Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. Sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki mengeluarkan pernyataan bahwa AS menentang militer yang menghalangi "transisi demokrasi" Myanmar. Namun, menurut Associated Press, militer Myanmar mengklaim tindakannya legal.
Militer Myanmar, yang juga dikenal sebagai Tatmadaw, telah mempermasalahkan hasil pemilu pada bulan November lalu. Mereka mengklaim ada kecurangan dalam pemilu. Namun tidak ada bukti dugaan kecurangan yang diajukan.
Baca juga: Diduga Mengudeta Suu Kyi, Militer Myanmar Bungkam
Komisi pemilihan Myanmar pada hari Kamis menolak tuduhan militer terkait kecurangan pemilu, dengan mengatakan tidak ada kesalahan yang cukup besar untuk mempengaruhi kredibilitas pemungutan suara.
Tuduhan militer yang berulang kali atas ketidakberesan dalam pemilu, di mana NLD memenangkan 83% kursi, telah menyebabkan konfrontasi paling langsung antara pemerintah sipil dan militer, yang memiliki perjanjian pembagian kekuasaan yang janggal.
Konstitusi memberikan 25% kursi di parlemen untuk militer dan kontrol dari tiga kementerian utama dalam pemerintahan Suu Kyi.
(ber)
Lihat Juga :