UE Kecam Kudeta Militer di Myanmar
Senin, 01 Februari 2021 - 21:56 WIB
Uni Eropa (UE) mengutuk perebutan kekuasaan oleh militer di Myanmar. Foto/REUTERS
BRUSSELS - Uni Eropa (UE) mengutuk perebutan kekuasaan oleh militer di Myanmar. UE lalu menuntut pembebasan segera semua orang yang ditahan dalam penggerebekan yang terjadi di seluruh negeri.
UE adalah mitra dagang terbesar ketiga Myanmar dan telah memberikan preferensi perdagangan khusus kepada negara tersebut, yang berpotensi dapat dihapus, meskipun proses seperti itu kemungkinan besar tidak akan segera dilakukan.
"Saya mengutuk keras kudeta di Myanmar. Menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat semua orang yang ditahan," ucap Ketua Komisi Eropa, Ursula von der Leyen.
"Pemerintah sipil yang sah harus dipulihkan, sejalan dengan konstitusi negara dan pemilihan November," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Senin (1/2/2021).
Pernyataan serupa juga disampaikan Menteri Luar Negeri UE, Josep Borrell. Di mana, melalui Twitternya Borrel mengutuk kudeta tersebut dan menegaskan bahwa demokrasi harus menang.
Tetapi, baik Borrell maupun von der Leyen belum mengungkapkan tindakan apa pun yang mungkin dilakukan terhadap militer Myanmar.
Pada 2018, UE menjatuhkan sanksi terhadap para jenderal Myanmar atas pembantaian Muslim Rohingya. UE juga memberlakukan embargo senjata di negara Asia Tenggara tersebut.
UE adalah mitra dagang terbesar ketiga Myanmar dan telah memberikan preferensi perdagangan khusus kepada negara tersebut, yang berpotensi dapat dihapus, meskipun proses seperti itu kemungkinan besar tidak akan segera dilakukan.
"Saya mengutuk keras kudeta di Myanmar. Menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat semua orang yang ditahan," ucap Ketua Komisi Eropa, Ursula von der Leyen.
"Pemerintah sipil yang sah harus dipulihkan, sejalan dengan konstitusi negara dan pemilihan November," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Senin (1/2/2021).
Pernyataan serupa juga disampaikan Menteri Luar Negeri UE, Josep Borrell. Di mana, melalui Twitternya Borrel mengutuk kudeta tersebut dan menegaskan bahwa demokrasi harus menang.
Tetapi, baik Borrell maupun von der Leyen belum mengungkapkan tindakan apa pun yang mungkin dilakukan terhadap militer Myanmar.
Pada 2018, UE menjatuhkan sanksi terhadap para jenderal Myanmar atas pembantaian Muslim Rohingya. UE juga memberlakukan embargo senjata di negara Asia Tenggara tersebut.
(esn)
tulis komentar anda