Nelayan Tidak Bisa Beroperasi, Korut Kekurangan Pasokan Ikan

Sampai sekarang, pemerintah Korut menyatakan tidak ada kasus Covid-19 setelah diterapkannya prokes dan pengawasan yang sangat ketat di perbatasan, baik di perbatsan Korut-China ataupun Korut-Korsel. Pergerakan orang di dalam Korut juga amat dibatasi. Namun, pembatasan itu memiliki dampak yang besar.

Salah satu negara yang sering berdagang dengan Korut, China, kesulitan untuk melakukan transaksi. Bahkan, menurut lembaga bea cukai China, nilai perdagangan antara kedua negara anjlok hingga 80% pada tahun lalu. Situasi ini mencemaskan mengingat Beijing merupakan satu-satunya urat nadi ekonomi Korut.

Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyatakan sekitar 10,1 juta warga Korut terancam kekurangan pangan dan membutuhkan bantuan makanan. Pemerintah Korut kesulitan mengelola kebutuhan pangan rakyatnya akibat adanya sanksi internasional dan sedikitnya tanah yang subur.

“Para petani di Korut juga tidak memiliki perlengkapan pertanian modern yang memadai,” ujar Park. Kondisi di Korut kian memburuk menyusul adanya larangan bepergian ke dan dari Korut serta bencana alam seperti banjir. Tak sedikit lahan pertanian dan perkebunan Korut yang terendam dan terseret banjir.

Chief Executive Officer (CEO) Korea Risk Group, Chad O’Carroll, mengatakan ketahanan pangan Korut tahun lalu menjadi yang terburuk sejak 1990-an dan kemungkinan menimbulkan kelaparan dalam jangka pendek. “Kami dapat menyatakan bahwa pasokan pangan nasional Korut mencapai titik kritis,” kata O’Carroll.

Korut juga dituduh menjual hak menangkap ikan di wilayahnya ke negara lain untuk menghidupkan industri perikanan. Namu, dengan adanya sanksi internasional, perdagangan ikan di Korut yang diestimasikan mencapai USD300 juta pada 2017 langsung disanksi lebih berat oleh PBB dan Amerika Serikat (AS).