Desak Biden Cabut Sanksi, Iran Ancam Blokir Inspeksi ke Situs Nuklir
Rabu, 27 Januari 2021 - 02:01 WIB
Desak Biden untuk membatalkan sanksi, Iran mengancam akan memblokir beberapa inspeksi situs nuklir PBB. Foto/Ilustrasi
TEHERAN - Iran menyatakan mereka dapat mencegah sejumlah inspeksi badan atom PBB yang akan datang ke fasilitas nuklirnya. Pernyataan itu dikeluarkan Teheran yang mencoba mendorong Presiden Amerika Serikat (AS) yang baru, Joe Biden , untuk membatalkan sanksi yang diberlakukan oleh pemerintahan Trump.
Juru bicara pemerintah Iran, Ali Rabiei mengatakan, mulai 19 Februari dan seterusnya, negara itu akan membatasi Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk melakukan pemeriksaan.
Baca Juga: Rusia dan Iran Tegaskan Pentingnya Pulihkan Kesepakatan Nuklir
"Hukum kami sangat jelas mengenai masalah ini. Tapi itu tidak berarti Iran akan menghentikan inspeksi lain oleh Badan Energi Atom Internasional," katanya dalam konferensi pers seperti dikutip dari Russia Today, Rabu (27/1/2021).
Itu terjadi setelah Parlemen Iran menyetujui RUU pada bulan Desember lalu yang memaksa pemerintah untuk menangguhkan inspeksi IAEA dan meningkatkan produksi uranium jika pihak penandatangan Eropa untuk perjanjian nuklir 2015 gagal mencabut sanksi terhadap Iran.
Pada 2018, Donald Trump menarik AS keluar dari kesepakatan - yang secara resmi disebut Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) - dan memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran sebagai bagian dari kampanye tekanan maksimumnya.
Pada hari Selasa, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menyerukan pemerintahan Biden yang baru untuk memberikan keringanan sanksi bagi Iran sebagai imbalan atas kepatuhan Iran dengan JCPOA.
"Jika masalah ini diselesaikan, maka kami akan kembali untuk sepenuhnya mematuhi JCPOA. Kami akan menyambut inspektur IAEA seperti yang disebutkan dalam protokol," kata Zarif pada konferensi pers, setelah pertemuan dengan timpalannya dari Rusia, Sergey Lavrov.
Zarif juga meminta Rusia untuk melanjutkan perjanjian dan agar Biden menyatakan pendiriannya atas situasi tersebut.
JCPOA ditandatangani pada 2015 antara Iran, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman, AS, China, dan Uni Eropa (UE).
Joe Biden sebelumnya sempat mengatakan dia terbuka untuk kembali ke perjanjian tersebut.
Setelah penarikan AS dari JCPOA, Iran meningkatkan aktivitas nuklirnya, termasuk memperkaya uranium hingga kemurnian 20 persen, sebuah langkah yang melanggar batas kemurnian 4,5 persen yang telah ditetapkan dalam kesepakatan itu.
Juru bicara pemerintah Iran, Ali Rabiei mengatakan, mulai 19 Februari dan seterusnya, negara itu akan membatasi Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk melakukan pemeriksaan.
Baca Juga: Rusia dan Iran Tegaskan Pentingnya Pulihkan Kesepakatan Nuklir
"Hukum kami sangat jelas mengenai masalah ini. Tapi itu tidak berarti Iran akan menghentikan inspeksi lain oleh Badan Energi Atom Internasional," katanya dalam konferensi pers seperti dikutip dari Russia Today, Rabu (27/1/2021).
Itu terjadi setelah Parlemen Iran menyetujui RUU pada bulan Desember lalu yang memaksa pemerintah untuk menangguhkan inspeksi IAEA dan meningkatkan produksi uranium jika pihak penandatangan Eropa untuk perjanjian nuklir 2015 gagal mencabut sanksi terhadap Iran.
Pada 2018, Donald Trump menarik AS keluar dari kesepakatan - yang secara resmi disebut Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) - dan memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran sebagai bagian dari kampanye tekanan maksimumnya.
Pada hari Selasa, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menyerukan pemerintahan Biden yang baru untuk memberikan keringanan sanksi bagi Iran sebagai imbalan atas kepatuhan Iran dengan JCPOA.
"Jika masalah ini diselesaikan, maka kami akan kembali untuk sepenuhnya mematuhi JCPOA. Kami akan menyambut inspektur IAEA seperti yang disebutkan dalam protokol," kata Zarif pada konferensi pers, setelah pertemuan dengan timpalannya dari Rusia, Sergey Lavrov.
Zarif juga meminta Rusia untuk melanjutkan perjanjian dan agar Biden menyatakan pendiriannya atas situasi tersebut.
JCPOA ditandatangani pada 2015 antara Iran, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman, AS, China, dan Uni Eropa (UE).
Joe Biden sebelumnya sempat mengatakan dia terbuka untuk kembali ke perjanjian tersebut.
Setelah penarikan AS dari JCPOA, Iran meningkatkan aktivitas nuklirnya, termasuk memperkaya uranium hingga kemurnian 20 persen, sebuah langkah yang melanggar batas kemurnian 4,5 persen yang telah ditetapkan dalam kesepakatan itu.
(ber)
tulis komentar anda