Biden Batasi Penjara Swasta dan Pemindahan Peralatan Militer ke Polisi
Selasa, 26 Januari 2021 - 19:28 WIB
Massa lari dari granat flash bang di pusat kota Charlotte, North Carolina, AS, pada 21 September 2016. Foto/REUTERS
WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden segera mengeluarkan perintah eksekutif untuk mengurangi penggunaan penjara swasta.
“Biden juga akan memberi batasan baru pada pemindahan peralatan militer ke penegak hukum setempat,” ungkap sumber yang mengetahui masalah tersebut dan dokumen perencanaan yang diperoleh Reuters.
Langkah eksekutif tersebut adalah bagian dari dorongan yang lebih luas oleh pemerintahan baru Biden untuk membatalkan berbagai kebijakan kontroversial oleh pendahulunya, Donald Trump.
Biden mempromosikan reformasi peradilan pidana dan mengatasi ketidaksetaraan rasial di Amerika Serikat.
Lihat infografis: Transgender Kini Dapat Restu Biden untuk Berdinas di Militer
Perwakilan Gedung Putih dan Departemen Kehakiman tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters.
Lihat video: Bocah Diculik Guru Privatnya di Bandung
“Beberapa tindakan pemerintahan Biden akan memulihkan berbagai kebijakan di Departemen Kehakiman yang berlaku selama pemerintahan mantan Presiden Barack Obama,” ungkap dokumen perencanaan yang diedarkan kepada Partai Demokrat di Kongres oleh Gedung Putih.
“Biden juga akan memberi batasan baru pada pemindahan peralatan militer ke penegak hukum setempat,” ungkap sumber yang mengetahui masalah tersebut dan dokumen perencanaan yang diperoleh Reuters.
Langkah eksekutif tersebut adalah bagian dari dorongan yang lebih luas oleh pemerintahan baru Biden untuk membatalkan berbagai kebijakan kontroversial oleh pendahulunya, Donald Trump.
Biden mempromosikan reformasi peradilan pidana dan mengatasi ketidaksetaraan rasial di Amerika Serikat.
Lihat infografis: Transgender Kini Dapat Restu Biden untuk Berdinas di Militer
Perwakilan Gedung Putih dan Departemen Kehakiman tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters.
Lihat video: Bocah Diculik Guru Privatnya di Bandung
“Beberapa tindakan pemerintahan Biden akan memulihkan berbagai kebijakan di Departemen Kehakiman yang berlaku selama pemerintahan mantan Presiden Barack Obama,” ungkap dokumen perencanaan yang diedarkan kepada Partai Demokrat di Kongres oleh Gedung Putih.
tulis komentar anda