Jelang Lengser, Trump Kembalikan Kuba ke Daftar Sponsor Terorisme
Selasa, 12 Januari 2021 - 16:06 WIB
"Kami mengutuk AS mengumumkan penunjukan munafik dan sinis #Cuba sebagai Negara yang mensponsori terorisme," kata Rodriguez di Twitter.
"Oportunisme politik AS diakui oleh mereka yang benar-benar prihatin dengan momok terorisme dan korbannya," imbuhnya.
Mengembalikan Kuba ke daftar adalah kemunduran lebih lanjut dari pengenduran ketegangan yang diatur oleh mantan Presiden Demokrat Barack Obama terhadap musuh-musuh lama AS dalam Perang Dingin. Keputusan Obama untuk secara resmi menghapus Kuba dari daftar terorisme pada tahun 2015 merupakan langkah penting untuk memulihkan hubungan diplomatik tahun itu.
Keputusan daftar terorisme itu menyusul peninjauan hukum selama berbulan-bulan, dengan beberapa pakar administrasi mempertanyakan apakah itu dibenarkan, kata seseorang yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters, berbicara dengan syarat anonim.
Diperlukan pertimbangan hukum yang lebih panjang bagi Presiden Demokrat terpilih Joe Biden untuk membatalkan penunjukan itu.(Baca juga: DPR AS Tekan Pence Pecat Presiden Trump, Siapkan Pemakzulan Kedua )
Trump telah menekan Kuba sejak berkuasa pada 2017, memperketat pembatasan perjalanan dan pengiriman uang AS ke Kuba, dan menjatuhkan sanksi pada pengiriman minyak Venezuela ke pulau itu.
Kebijakan populer Trump di antara populasi Kuba-Amerika yang besar di Florida Selatan, membantunya memenangkan negara bagian itu pada pemilu bulan November lalu meskipun ia kalah dalam pemilihan presiden dari Biden, yang merupakan wakil presiden Obama.
Biden mengatakan selama kampanye pemilihan dia akan segera membatalkan kebijakan Trump di Kuba yang telah merugikan rakyat Kuba dan tidak melakukan apa pun untuk memajukan demokrasi dan hak asasi manusia.
Tetapi langkah Trump bisa membuat Biden lebih sulit untuk melanjutkan pemulihan hubungan ketika dia menjabat. Suriah, Iran, dan Korea Utara (Korut) adalah negara lain yang berada dalam daftar.
Trump terus memberikan pengumuman sanksi dalam 11 jam terakhir dan tindakan lain terhadap sejumlahh target termasuk Kuba, Venezuela dan Iran. Para pembantu Biden mengatakan beberapa kebijakan itu tampaknya dirancang untuk mengikat tangannya ketika dia dilantik pada 20 Januari nanti.
"Oportunisme politik AS diakui oleh mereka yang benar-benar prihatin dengan momok terorisme dan korbannya," imbuhnya.
Mengembalikan Kuba ke daftar adalah kemunduran lebih lanjut dari pengenduran ketegangan yang diatur oleh mantan Presiden Demokrat Barack Obama terhadap musuh-musuh lama AS dalam Perang Dingin. Keputusan Obama untuk secara resmi menghapus Kuba dari daftar terorisme pada tahun 2015 merupakan langkah penting untuk memulihkan hubungan diplomatik tahun itu.
Keputusan daftar terorisme itu menyusul peninjauan hukum selama berbulan-bulan, dengan beberapa pakar administrasi mempertanyakan apakah itu dibenarkan, kata seseorang yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters, berbicara dengan syarat anonim.
Diperlukan pertimbangan hukum yang lebih panjang bagi Presiden Demokrat terpilih Joe Biden untuk membatalkan penunjukan itu.(Baca juga: DPR AS Tekan Pence Pecat Presiden Trump, Siapkan Pemakzulan Kedua )
Trump telah menekan Kuba sejak berkuasa pada 2017, memperketat pembatasan perjalanan dan pengiriman uang AS ke Kuba, dan menjatuhkan sanksi pada pengiriman minyak Venezuela ke pulau itu.
Kebijakan populer Trump di antara populasi Kuba-Amerika yang besar di Florida Selatan, membantunya memenangkan negara bagian itu pada pemilu bulan November lalu meskipun ia kalah dalam pemilihan presiden dari Biden, yang merupakan wakil presiden Obama.
Biden mengatakan selama kampanye pemilihan dia akan segera membatalkan kebijakan Trump di Kuba yang telah merugikan rakyat Kuba dan tidak melakukan apa pun untuk memajukan demokrasi dan hak asasi manusia.
Tetapi langkah Trump bisa membuat Biden lebih sulit untuk melanjutkan pemulihan hubungan ketika dia menjabat. Suriah, Iran, dan Korea Utara (Korut) adalah negara lain yang berada dalam daftar.
Trump terus memberikan pengumuman sanksi dalam 11 jam terakhir dan tindakan lain terhadap sejumlahh target termasuk Kuba, Venezuela dan Iran. Para pembantu Biden mengatakan beberapa kebijakan itu tampaknya dirancang untuk mengikat tangannya ketika dia dilantik pada 20 Januari nanti.
Lihat Juga :
tulis komentar anda