Menhan: Pasukan Pengawal Duterte Gunakan Vaksin Covid-19 Selundupan

Rabu, 30 Desember 2020 - 16:01 WIB
Menteri Pertahanan (Menhan) Filipina Delfin Lorenzana. Foto/REUTERS
MANILA - Menteri Pertahanan (Menhan) Filipina Delfin Lorenzana mengakui vaksin Covid-19 yang belum diizinkan otoritas telah diberikan pada pasukan pengawal Presiden Rodrigo Duterte.

Menurut Lorenzana, vaksin itu diselundupkan ke Filipina. Meski demikian, dia menyebut langkah itu “dibenarkan”.

Berita tentang unit pasukan khusus yang disuntik vaksin pada awal September telah menyebabkan kehebohan di antara para aktivis.

Food and Drug Administration (FDA) belum menyetujui vaksin COVID-19 dan tidak ada batas waktu yang ditentukan kapan para petugas kesehatan akan menerimanya. (Baca Juga: Diam-diam, Para Tentara dan Menteri Filipina Disuntik Vaksin Covid-19)

Menhan Lorenzana mengatakan anggota Kelompok Keamanan Presiden (PSG) memperoleh vaksin tanpa izin pemerintah dan vaksinasi telah diberikan tanpa sepengetahuan Duterte. (Lihat Infografis: Indonesia Disebut Akan Mundur dari Proyek Jet Tempur KF-X/IF-X Korsel)



"Ya diselundupkan, karena tidak diberi izin, hanya pemerintah yang bisa mengotorisasi," ujar dia kepada wartawan ketika ditanya apakah vaksin itu diselundupkan ke dalam negeri. (Lihat Video: Vaksin Covid-19 Halal atau Haram?)

"Mereka perlu menjelaskan karena mereka melanggar aturan FDA," papar dia.

Dia menambahkan, "Itu dibenarkan. Itu akan melindungi mereka sehingga mereka tidak akan terinfeksi dan pada saat yang sama mereka dapat melindungi presiden."

Pada Selasa, Komandan PSG Brigjen Jesus Durante mengatakan kepada saluran berita ANC bahwa beberapa anggota unit telah mendapatkan vaksin virus corona "dengan itikad baik" dan presiden baru diberi tahu setelah itu.

Durante mengatakan unit tersebut tidak bisa menunggu persetujuan. Dia tidak mengatakan bagaimana vaksin itu diperoleh, atau vaksin mana yang digunakan.

FDA dan Kementerian Kesehatan memperingatkan risiko penggunaan vaksin yang tidak disetujui. Mereka mengatakan bahwa mengimpor, mendistribusikan atau menjual vaksin itu adalah ilegal.

Akbayan Partylist, kelompok anggota parlemen sayap kiri, menyesalkan vaksinasi itu sebagai "perawatan VIP" ketika pemerintah daerah berjuang mendapatkan anggaran untuk memerangi virus corona.

Ditanya bagaimana PSG memperoleh vaksin dan vaksin mana yang digunakan, Menteri Kesehatan Francisco Duque mengatakan FDA sedang menyelidiki.

Kepala FDA Rolando Enrique Domingo mengatakan tim penegak hukum belum menyelesaikan laporannya.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(sya)
tulis komentar anda
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More