Iran Tolak Saran IAEA untuk Proposal Baru Kesepakatan Nuklir
Jum'at, 18 Desember 2020 - 21:40 WIB
Kepala IAEA Rafael Grossi. Foto/REUTERS
TEHERAN - Iran menolak negosiasi ulang atau kesepakatan baru dalam program nuklirnya. Pernyataan itu untuk menolak saran kepala Badan Energi Nuklir Internasional (IAEA) bahwa pemulihan kesepakatan memerlukan dokumen baru.
Utusan Iran untuk IAEA Kazem Gharibabadi menyatakan memberi penilaian apapun tentang bagaimana komitmen kesepakatan nuklir diimplementasikan "di luar mandat" IAEA.
“Seperti yang saya katakan sebelumnya, satu-satunya peran IAEA adalah memantau dan memverifikasi tindakan sukarela terkait nuklir sebagaimana dirinci dalam JCPOA (kesepakatan nuklir) dan untuk memberikan pembaruan faktual secara teratur,” ungkap Gharibabadi.
Gharibabadi mengatakan, "Komitmen dari pihak-pihak dalam kesepakatan tersebut dan IAEA telah dirancang dengan hati-hati dan disetujui dan bahwa masing-masing pihak mengetahui cara-cara implementasinya.” (Baca Juga: Lockheed Martin Bantu Jepang Bangun Jet Tempur Siluman Baru)
"Tidak akan ada negosiasi ulang tentang kesepakatan itu dan jika kesepakatan itu pulih kembali, tidak perlu ada dokumen baru tentang peran IAEA. IAEA tidak perlu memperumit situasi," papar utusan Iran tersebut. (Lihat Infografis: Akhiri Covid-19, Arab Saudi Mulai Vaksinasi Massal)
Pernyataan utusan Iran itu muncul sehari setelah Kepala IAEA Rafael Grossi mengatakan, “Ada terlalu banyak pelanggaran oleh Iran sebagai tanggapan atas penarikan AS.” (Lihat Video: Polisi Tangkap Peserta Aksi 1812 di Tanah Abang)
“Saya tidak dapat membayangkan bahwa mereka hanya akan mengatakan, 'kami kembali ke titik awal' karena titik satu sudah tidak ada lagi,” ujar Grossi dalam wawancara pada Kamis.
Dia mengatakan, “Ada lebih banyak bahan nuklir dan lebih banyak sentrifugal sekarang di Iran, yang menuntut revisi perjanjian yang ditandatangani antara Iran dan kekuatan dunia pada 2015.”
Terkait dengan itu, Iran telah meningkatkan aktivitas nuklirnya dalam dua tahun terakhir sebagai tanggapan atas penarikan sepihak pemerintahan Presiden AS Donald Trump dari kesepakatan itu pada Mei 2018.
Baru-baru ini, parlemen Iran mengeluarkan undang-undang yang menyerukan percepatan lebih lanjut kegiatan nuklir dan mengakhiri implementasi sukarela dari Protokol Tambahan.
Pemerintahan Presiden Iran Hassan Rouhani menyatakan kesediaan untuk kembali pada kepatuhan penuh dengan kesepakatan itu jika pemerintahan baru AS yang dipimpin Joe Biden kembali ke kesepakatan.
Tetapi pejabat tinggi pemerintah Iran menolak negosiasi ulang perjanjian tersebut. Mereka menyeru AS dan Eropa untuk kembali ke kepatuhan penuh "tanpa prasyarat".
“Kami tidak akan menegosiasikan kembali kesepakatan yang kami negosiasikan. Kesepakatan itu akan memberi dan menerima, bukan tentang satu pihak yang meminta dan pihak lain memberi," ujar Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif awal bulan ini.
Utusan Iran untuk IAEA Kazem Gharibabadi menyatakan memberi penilaian apapun tentang bagaimana komitmen kesepakatan nuklir diimplementasikan "di luar mandat" IAEA.
“Seperti yang saya katakan sebelumnya, satu-satunya peran IAEA adalah memantau dan memverifikasi tindakan sukarela terkait nuklir sebagaimana dirinci dalam JCPOA (kesepakatan nuklir) dan untuk memberikan pembaruan faktual secara teratur,” ungkap Gharibabadi.
Gharibabadi mengatakan, "Komitmen dari pihak-pihak dalam kesepakatan tersebut dan IAEA telah dirancang dengan hati-hati dan disetujui dan bahwa masing-masing pihak mengetahui cara-cara implementasinya.” (Baca Juga: Lockheed Martin Bantu Jepang Bangun Jet Tempur Siluman Baru)
"Tidak akan ada negosiasi ulang tentang kesepakatan itu dan jika kesepakatan itu pulih kembali, tidak perlu ada dokumen baru tentang peran IAEA. IAEA tidak perlu memperumit situasi," papar utusan Iran tersebut. (Lihat Infografis: Akhiri Covid-19, Arab Saudi Mulai Vaksinasi Massal)
Pernyataan utusan Iran itu muncul sehari setelah Kepala IAEA Rafael Grossi mengatakan, “Ada terlalu banyak pelanggaran oleh Iran sebagai tanggapan atas penarikan AS.” (Lihat Video: Polisi Tangkap Peserta Aksi 1812 di Tanah Abang)
“Saya tidak dapat membayangkan bahwa mereka hanya akan mengatakan, 'kami kembali ke titik awal' karena titik satu sudah tidak ada lagi,” ujar Grossi dalam wawancara pada Kamis.
Dia mengatakan, “Ada lebih banyak bahan nuklir dan lebih banyak sentrifugal sekarang di Iran, yang menuntut revisi perjanjian yang ditandatangani antara Iran dan kekuatan dunia pada 2015.”
Terkait dengan itu, Iran telah meningkatkan aktivitas nuklirnya dalam dua tahun terakhir sebagai tanggapan atas penarikan sepihak pemerintahan Presiden AS Donald Trump dari kesepakatan itu pada Mei 2018.
Baru-baru ini, parlemen Iran mengeluarkan undang-undang yang menyerukan percepatan lebih lanjut kegiatan nuklir dan mengakhiri implementasi sukarela dari Protokol Tambahan.
Pemerintahan Presiden Iran Hassan Rouhani menyatakan kesediaan untuk kembali pada kepatuhan penuh dengan kesepakatan itu jika pemerintahan baru AS yang dipimpin Joe Biden kembali ke kesepakatan.
Tetapi pejabat tinggi pemerintah Iran menolak negosiasi ulang perjanjian tersebut. Mereka menyeru AS dan Eropa untuk kembali ke kepatuhan penuh "tanpa prasyarat".
“Kami tidak akan menegosiasikan kembali kesepakatan yang kami negosiasikan. Kesepakatan itu akan memberi dan menerima, bukan tentang satu pihak yang meminta dan pihak lain memberi," ujar Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif awal bulan ini.
(sya)
Lihat Juga :
tulis komentar anda