Rouhani PeDe Biden Bakal Kembalikan AS ke JCPOA dan Cabut Sanksi Iran
Jum'at, 18 Desember 2020 - 14:27 WIB
Presiden Iran Hassan Rouhani yakin Joe Biden akan mengembalikan AS ke perjanjian nuklir 2015 dan cabut sanksi. Foto/Sputnik
TEHERAN - Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan bahwa ia tidak ragu jika pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih, Joe Biden , akan mendorong Washington untuk bergabung kembali ke perjanjian nuklir 2015.
Hal itu diungkapkan Rouhani dalam sambutannya selama upacara peresmian hampir 100 proyek infrastruktur.
"Perlawanan tiga tahun bangsa Iran akan memaksa pemerintah AS di masa depan untuk menyerah kepada rakyat dan kembali ke komitmen mereka dan melanggar sanksi," ujar Rouhani lewat dalam konferensi video.
"Tugas pertama kami adalah mencoba membuat sanksi menjadi tidak efektif atau kurang efektif," katanya, menambahkan bahwa upaya itu tidak boleh ditunda bahkan untuk satu jam seperti dikutip dari Sputnik, Jumat (18/12/2020).
Komentar Rouhani datang hanya satu hari setelah Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei membuat pernyataan serupa untuk mendukung AS yang bergabung kembali dengan perjanjian era Obama, di mana Rouhani dan Biden berperan dalam pembentukannya.
Khamenei telah mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi bahwa Iran perlu bekerja untuk meniadakan sanksi.
"Jika sanksi dapat dicabut dengan cara yang benar, bijaksana, Iran-Islam dan bermartabat, ini harus dilakukan," ucap Rouhani.
Pernyataan senada antara Rouhani dan Khamenei adalah sebuah peristiwa langka di antara dua pejabat Iran itu. Sebelumnya keduanya kerap berselisih tentang cara terbaik menangani masalah tertentu.
Pada Mei 2019, Khamenei mengkritik Rouhani dan Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif atas kesepakatan yang diselesaikan untuk kesepakatan 2015. Khamenei mengatakan kepada mahasiswa dalam sebuah acara bahwa ia telah memperingatkan pasangan itu beberapa kali tentang kekhawatirannya. Komentar itu memperjelas komentar yang dia buat pada Agustus 2018, ketika Khamenei mengatakan bahwa negosiator Iran telah melewati garis merah.
Di bawah pemerintahan Donald Trump, AS menarik diri dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) atau perjanjian nuklir 2015. Trump beralasan bahwa Iran telah melanggar ketentuannya dan kesepakatan itu tidak menguntungkan.
Didukung oleh beberapa sekutunya dari Partai Republik, Trump pada Mei 2018 mengumumkan bahwa ia akan menarik AS dari kesepakatan nuklir yang telah disepakati oleh Iran dan enam kekuatan global lainnya - China, Uni Eropa, Jerman, Prancis, Rusia dan Inggris. Langkah tersebut secara efektif memulai proses penerapan kembali serangkaian sanksi terhadap penjualan minyak Iran, transaksi keuangan, dan impor konstruksi sebagai bagian dari apa yang disebut strategi "tekanan maksimum" Trump.
Keputusan ini merupakan salah satu dari banyak keputusan pemerintahan Trump yang meningkatkan ketegangan dengan negara Timur Tengah itu. Ketegangan antara Iran dan AS mencapai titik tertinggi sepanjang masa setelah pembunuhan terhadap pemimpin militer senior Iran Mayor Jenderal Qasem Soleimani pada 3 Januari lalu.(Baca juga: Putri Soleimani: Donald Trump Monster, Bukan Ayah Saya )
Adapun Biden, presiden terpilih sebelumnya mengindikasikan bahwa ia akan memulai kembali pembicaraan dengan Iran. Mantan Wakil Presiden Barack Obama itu mencatat bahwa langkah pertamanya dalam meredakan ketegangan dengan negara itu akan bergabung kembali dengan perjanjian. Namun, tidak jelas seberapa cepat masalah ini akan ditangani dalam pemerintahannya.(Baca juga: Biden Disarankan Pertahankan Sejumlah Kebijakan Luar Negeri Trump )
Para pejabat Iran telah menyatakan bahwa negaranya akan bersedia untuk kembali ke JCPOA dengan syarat bahwa ada konsesi yang serius, dan AS akan memberikan kompensasi kepada Iran dengan cara tertentu atas kemunduran ekonomi yang disebabkan oleh sanksi tersebut.
Rouhani, baru-baru ini, menyatakan bahwa meskipun dia tidak tertarik dengan kemenangan Biden, namun dia merasa senang bahwa "teroris Trump" akan segera meninggalkan Gedung Putih.(Baca juga: Trump Dipastikan Keluar dari Gedung Putih, Rouhani Semringah )
Hal itu diungkapkan Rouhani dalam sambutannya selama upacara peresmian hampir 100 proyek infrastruktur.
"Perlawanan tiga tahun bangsa Iran akan memaksa pemerintah AS di masa depan untuk menyerah kepada rakyat dan kembali ke komitmen mereka dan melanggar sanksi," ujar Rouhani lewat dalam konferensi video.
"Tugas pertama kami adalah mencoba membuat sanksi menjadi tidak efektif atau kurang efektif," katanya, menambahkan bahwa upaya itu tidak boleh ditunda bahkan untuk satu jam seperti dikutip dari Sputnik, Jumat (18/12/2020).
Komentar Rouhani datang hanya satu hari setelah Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei membuat pernyataan serupa untuk mendukung AS yang bergabung kembali dengan perjanjian era Obama, di mana Rouhani dan Biden berperan dalam pembentukannya.
Khamenei telah mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi bahwa Iran perlu bekerja untuk meniadakan sanksi.
"Jika sanksi dapat dicabut dengan cara yang benar, bijaksana, Iran-Islam dan bermartabat, ini harus dilakukan," ucap Rouhani.
Pernyataan senada antara Rouhani dan Khamenei adalah sebuah peristiwa langka di antara dua pejabat Iran itu. Sebelumnya keduanya kerap berselisih tentang cara terbaik menangani masalah tertentu.
Pada Mei 2019, Khamenei mengkritik Rouhani dan Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif atas kesepakatan yang diselesaikan untuk kesepakatan 2015. Khamenei mengatakan kepada mahasiswa dalam sebuah acara bahwa ia telah memperingatkan pasangan itu beberapa kali tentang kekhawatirannya. Komentar itu memperjelas komentar yang dia buat pada Agustus 2018, ketika Khamenei mengatakan bahwa negosiator Iran telah melewati garis merah.
Di bawah pemerintahan Donald Trump, AS menarik diri dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) atau perjanjian nuklir 2015. Trump beralasan bahwa Iran telah melanggar ketentuannya dan kesepakatan itu tidak menguntungkan.
Didukung oleh beberapa sekutunya dari Partai Republik, Trump pada Mei 2018 mengumumkan bahwa ia akan menarik AS dari kesepakatan nuklir yang telah disepakati oleh Iran dan enam kekuatan global lainnya - China, Uni Eropa, Jerman, Prancis, Rusia dan Inggris. Langkah tersebut secara efektif memulai proses penerapan kembali serangkaian sanksi terhadap penjualan minyak Iran, transaksi keuangan, dan impor konstruksi sebagai bagian dari apa yang disebut strategi "tekanan maksimum" Trump.
Keputusan ini merupakan salah satu dari banyak keputusan pemerintahan Trump yang meningkatkan ketegangan dengan negara Timur Tengah itu. Ketegangan antara Iran dan AS mencapai titik tertinggi sepanjang masa setelah pembunuhan terhadap pemimpin militer senior Iran Mayor Jenderal Qasem Soleimani pada 3 Januari lalu.(Baca juga: Putri Soleimani: Donald Trump Monster, Bukan Ayah Saya )
Adapun Biden, presiden terpilih sebelumnya mengindikasikan bahwa ia akan memulai kembali pembicaraan dengan Iran. Mantan Wakil Presiden Barack Obama itu mencatat bahwa langkah pertamanya dalam meredakan ketegangan dengan negara itu akan bergabung kembali dengan perjanjian. Namun, tidak jelas seberapa cepat masalah ini akan ditangani dalam pemerintahannya.(Baca juga: Biden Disarankan Pertahankan Sejumlah Kebijakan Luar Negeri Trump )
Para pejabat Iran telah menyatakan bahwa negaranya akan bersedia untuk kembali ke JCPOA dengan syarat bahwa ada konsesi yang serius, dan AS akan memberikan kompensasi kepada Iran dengan cara tertentu atas kemunduran ekonomi yang disebabkan oleh sanksi tersebut.
Rouhani, baru-baru ini, menyatakan bahwa meskipun dia tidak tertarik dengan kemenangan Biden, namun dia merasa senang bahwa "teroris Trump" akan segera meninggalkan Gedung Putih.(Baca juga: Trump Dipastikan Keluar dari Gedung Putih, Rouhani Semringah )
(ber)
tulis komentar anda