Terungkap, Hizbullah Gunakan Anggaran Kesehatan Lebanon untuk Danai Lembaganya
Kamis, 17 Desember 2020 - 11:18 WIB
Sebuah laporan resmi mengungkap aliran dana Kementerian Kesehatan Lebanon untuk lembaga milik Hizbullah. Foto/Ilustrasi
BEIRUT - Hizbullah telah menggunakan anggaran kesehatan Lebanon untuk mendanai institusi medisnya sendiri secara tidak proporsional. Hal itu terungkap dalam dokumen pemerintah yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan Lebanon yang saat ini dijalankan oleh menteri yang pro-Hizbullah Hamad Hasan.
Dokumen resmi itu menunjukkan alokasi anggaran kesehatan untuk rumah sakit umum dan swasta, yang ditandatangani oleh pengurus pemerintah Lebanon sebelum pengunduran dirinya Agustus lalu hanya empat hari setelah ledakan pelabuhan di Beirut. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa kementerian menaikkan anggaran lembaga medis yang disponsori Hizbullah.
Di pemerintahan baru-baru ini, Hizbullah mulai menuntut lebih banyak portofolio kementerian yang memiliki akses ke layanan dan pendanaan negara seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian.
Alokasi anggaran yang tidak proporsional oleh Kementerian Kesehatan ini telah menimbulkan kekhawatiran warga Lebanon tentang penggunaan kementerian oleh Hizbullah untuk mendanai dan mendukung ekonomi paralelnya sendiri.
Awal tahun ini, Kementerian Kesehatan juga dikritik karena mencoba mengganti obat yang diproduksi di Eropa dengan alternatif yang diproduksi di Iran.
Dokumen yang dilihat oleh Al Arabiya menunjukkan bahwa Rumah Sakit al-Rassoul al-Azam, yang tidak terkena dampak dari ledakan pelabuhan Beirut dan berafiliasi dengan Hizbullah, menerima USD9,7 juta pada anggaran resmi yang dipatok negara. Jumlah itu meningkat dari USD3,6 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya.(Baca juga: Hizbullah: Terdakwa Kasus Ledakan Beirut adalah Target Politik )
Alokasi anggaran yang sama tidak ditingkatkan untuk rumah sakit terkemuka seperti American University, Roum, dan Hotel Dieu meskipun mereka mendapatkan tantangan menyusul dampak ledakan Beirut pada bulan Agustus lalu dan menjadi rumah sakit besar yang menerima dan merawat jumlah korban tewas serta terluka.
Dokumen tersebut menunjukkan alokasi total untuk ketiga rumah sakit terkemuka itu tidak melebihi USD10,8 juta, dibandingkan dengan USD9,7 juta untuk satu rumah sakit yang disponsori oleh Hizbullah.
"Skandal pembagian plafon keuangan tidak terbatas pada Rumah Sakit al-Rassoul al-Azam, yang diklasifikasikan sebagai kategori pertama,” ungkap sebuah sumber dari Kementerian Kesehatan.
Dokumen resmi itu menunjukkan alokasi anggaran kesehatan untuk rumah sakit umum dan swasta, yang ditandatangani oleh pengurus pemerintah Lebanon sebelum pengunduran dirinya Agustus lalu hanya empat hari setelah ledakan pelabuhan di Beirut. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa kementerian menaikkan anggaran lembaga medis yang disponsori Hizbullah.
Di pemerintahan baru-baru ini, Hizbullah mulai menuntut lebih banyak portofolio kementerian yang memiliki akses ke layanan dan pendanaan negara seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian.
Alokasi anggaran yang tidak proporsional oleh Kementerian Kesehatan ini telah menimbulkan kekhawatiran warga Lebanon tentang penggunaan kementerian oleh Hizbullah untuk mendanai dan mendukung ekonomi paralelnya sendiri.
Awal tahun ini, Kementerian Kesehatan juga dikritik karena mencoba mengganti obat yang diproduksi di Eropa dengan alternatif yang diproduksi di Iran.
Dokumen yang dilihat oleh Al Arabiya menunjukkan bahwa Rumah Sakit al-Rassoul al-Azam, yang tidak terkena dampak dari ledakan pelabuhan Beirut dan berafiliasi dengan Hizbullah, menerima USD9,7 juta pada anggaran resmi yang dipatok negara. Jumlah itu meningkat dari USD3,6 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya.(Baca juga: Hizbullah: Terdakwa Kasus Ledakan Beirut adalah Target Politik )
Alokasi anggaran yang sama tidak ditingkatkan untuk rumah sakit terkemuka seperti American University, Roum, dan Hotel Dieu meskipun mereka mendapatkan tantangan menyusul dampak ledakan Beirut pada bulan Agustus lalu dan menjadi rumah sakit besar yang menerima dan merawat jumlah korban tewas serta terluka.
Dokumen tersebut menunjukkan alokasi total untuk ketiga rumah sakit terkemuka itu tidak melebihi USD10,8 juta, dibandingkan dengan USD9,7 juta untuk satu rumah sakit yang disponsori oleh Hizbullah.
"Skandal pembagian plafon keuangan tidak terbatas pada Rumah Sakit al-Rassoul al-Azam, yang diklasifikasikan sebagai kategori pertama,” ungkap sebuah sumber dari Kementerian Kesehatan.
Lihat Juga :
tulis komentar anda