Pelanggaran HAM atas Pengikut Gulen di Turki Jadi Sorotan Internasional
Jum'at, 11 Desember 2020 - 09:29 WIB
Laporan tersebut juga menggarisbawahi bahwa RTUK telah meningkatkan kampanye denda dan larangan siaran di stasiun televisi independen.
Disebutkan, Undang-Undang Media Sosial , yang mulai berlaku pada 1 Oktober, menimbulkan ancaman langsung dari sensor ekstensif di Internet. Hal ini sangat mengkhawatirkan—menyusul pengambilalihan oleh negara atas media arus utama—untuk platform media sosial serta situs berita online, di antara benteng terakhir jurnalisme kritis di Turki.
Laporan tersebut dilakukan oleh IPI dengan dukungan dari Association of European Journalists (AEJ), Committee to Protect Journalists (CPJ), European Center for Press and Media Freedom (ECPMF), European Federation of Journalists (EFJ), Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT), PEN International, Reporters without Borders (RSF) dan South East Europe Media Organization (SEEMO).
Sementara itu, Advocates of Silenced Turkey (AST) pada peringatan hari HAM internasional pada 10 Desember 2020, didapuk menjadi penyelenggara Konvensi Kebebasan 2020 pada 9-10 Desember untuk menangani semua pelanggaran HAM di Turki terkait sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya seperti yang tercantum dalam dokumen HAM.
AST telah meningkatkan kesadaran tentang pelanggaran HAM di Turki dan mengadvokasi hak-hak orang yang teraniaya. Mereka menyoroti langkah represif Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk melakukan pembersihan besar-besaran kepada para pengikut ulama Turki Fethullah Gulen.
Lebih dari 150.000 pekerja publik, termasuk jenderal, laksamana, hakim, jaksa penuntut, dokter, guru, petugas polisi, dan lain-lain, telah dipecat dengan keputusan darurat tanpa proses hukum yang mengarah pada pelanggaran HAM terhadap ratusan ribu orang. Mereka juga ditahan tanpa proses pengadilan yang adil.
"Catatan HAM Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dinilai akan membebani pembicaraan para pemimpin Uni Eropa tentang hubungan masa depan dengan negara itu," kata Komisi Eropa.
"Sementara para pemimpin (UE) telah memusatkan perhatian pada situasi Mediterania timur dalam diskusi mereka baru-baru ini, perkembangan negatif pada supremasi hukum, hak-hak asasi, dan hak fundamental perluasan lainnya, tentu saja, akan berdampak pada pemetaan arah hubungan di masa depan,” kata seorang juru bicara Komisi Eropa kepada EUobserver.
Para pemimpin UE akan membahas apakah akan memasukkan pejabat Turki ke dalam daftar hitam atau menjatuhkan sanksi lain.
Mereka juga akan memberi sinyal jika proses aksesi Turki memiliki dampak jangka panjang, dalam pertemuan puncak yang disebut sebagai "momen penting" dalam hubungan UE-Turki oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Josep Borrell.
Komisi tersebut juga mengomentari masalah HAM setelah hakim pro-Erdogan memenjarakan 337 orang seumur hidup dalam satu hari pekan lalu. Sebagian besar dari mereka adalah perwira muda Angkatan Udara yang dituduh terlibat dalam kudeta yang gagal pada tahun 2016.
Para diplomat Uni Eropa tidak memantau secara langsung persidangan tersebut, tetapi mereka meyakini bahwa tidak ada independensi yudisial di Turki. Komisi Eropa telah memiliki data jumlah orang yang terlibat dalam tindakan keras pascakudeta.
"Pada Juni 2020, total 19.583 perwira militer diberhentikan dari dinas karena dugaan hubungan mereka dengan gerakan Gulen, sekitar 3.600 pada 2019 saja," kata juru bicara komisi itu, merujuk pada Fethullah Gulen, seorang ulama Turki yang disalahkan oleh Erdogan.
"Sekitar 6.000 mantan personel militer ditangkap atas dasar dugaan keterlibatan mereka dalam percobaan kudeta," imbuh dia.
Turki juga menahan puluhan ribu warga sipil. Tetapi dia menekankan bahwa perlu penghormatan terhadap HAM dan supremasi hukum "mewujudkan baik dasar hubungan (UE-Turki) dan aspirasi rakyat Turki dan Uni Eropa”.
Tindakan keras pascakudeta juga mendorong lonjakan aplikasi suaka Turki di UE. Dari awalnya hampir tidak ada sebelum 2016 menjadi antara 1.500 dan 2.500 orang dalam sebulan, termasuk 1.696 orang pada September tahun ini. Angka itu merupakan data Kantor Dukungan Suaka Eropa, sebuah badan Uni Eropa di Malta.
Disebutkan, Undang-Undang Media Sosial , yang mulai berlaku pada 1 Oktober, menimbulkan ancaman langsung dari sensor ekstensif di Internet. Hal ini sangat mengkhawatirkan—menyusul pengambilalihan oleh negara atas media arus utama—untuk platform media sosial serta situs berita online, di antara benteng terakhir jurnalisme kritis di Turki.
Laporan tersebut dilakukan oleh IPI dengan dukungan dari Association of European Journalists (AEJ), Committee to Protect Journalists (CPJ), European Center for Press and Media Freedom (ECPMF), European Federation of Journalists (EFJ), Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT), PEN International, Reporters without Borders (RSF) dan South East Europe Media Organization (SEEMO).
Sementara itu, Advocates of Silenced Turkey (AST) pada peringatan hari HAM internasional pada 10 Desember 2020, didapuk menjadi penyelenggara Konvensi Kebebasan 2020 pada 9-10 Desember untuk menangani semua pelanggaran HAM di Turki terkait sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya seperti yang tercantum dalam dokumen HAM.
AST telah meningkatkan kesadaran tentang pelanggaran HAM di Turki dan mengadvokasi hak-hak orang yang teraniaya. Mereka menyoroti langkah represif Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk melakukan pembersihan besar-besaran kepada para pengikut ulama Turki Fethullah Gulen.
Lebih dari 150.000 pekerja publik, termasuk jenderal, laksamana, hakim, jaksa penuntut, dokter, guru, petugas polisi, dan lain-lain, telah dipecat dengan keputusan darurat tanpa proses hukum yang mengarah pada pelanggaran HAM terhadap ratusan ribu orang. Mereka juga ditahan tanpa proses pengadilan yang adil.
"Catatan HAM Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dinilai akan membebani pembicaraan para pemimpin Uni Eropa tentang hubungan masa depan dengan negara itu," kata Komisi Eropa.
"Sementara para pemimpin (UE) telah memusatkan perhatian pada situasi Mediterania timur dalam diskusi mereka baru-baru ini, perkembangan negatif pada supremasi hukum, hak-hak asasi, dan hak fundamental perluasan lainnya, tentu saja, akan berdampak pada pemetaan arah hubungan di masa depan,” kata seorang juru bicara Komisi Eropa kepada EUobserver.
Para pemimpin UE akan membahas apakah akan memasukkan pejabat Turki ke dalam daftar hitam atau menjatuhkan sanksi lain.
Mereka juga akan memberi sinyal jika proses aksesi Turki memiliki dampak jangka panjang, dalam pertemuan puncak yang disebut sebagai "momen penting" dalam hubungan UE-Turki oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Josep Borrell.
Komisi tersebut juga mengomentari masalah HAM setelah hakim pro-Erdogan memenjarakan 337 orang seumur hidup dalam satu hari pekan lalu. Sebagian besar dari mereka adalah perwira muda Angkatan Udara yang dituduh terlibat dalam kudeta yang gagal pada tahun 2016.
Para diplomat Uni Eropa tidak memantau secara langsung persidangan tersebut, tetapi mereka meyakini bahwa tidak ada independensi yudisial di Turki. Komisi Eropa telah memiliki data jumlah orang yang terlibat dalam tindakan keras pascakudeta.
"Pada Juni 2020, total 19.583 perwira militer diberhentikan dari dinas karena dugaan hubungan mereka dengan gerakan Gulen, sekitar 3.600 pada 2019 saja," kata juru bicara komisi itu, merujuk pada Fethullah Gulen, seorang ulama Turki yang disalahkan oleh Erdogan.
"Sekitar 6.000 mantan personel militer ditangkap atas dasar dugaan keterlibatan mereka dalam percobaan kudeta," imbuh dia.
Turki juga menahan puluhan ribu warga sipil. Tetapi dia menekankan bahwa perlu penghormatan terhadap HAM dan supremasi hukum "mewujudkan baik dasar hubungan (UE-Turki) dan aspirasi rakyat Turki dan Uni Eropa”.
Tindakan keras pascakudeta juga mendorong lonjakan aplikasi suaka Turki di UE. Dari awalnya hampir tidak ada sebelum 2016 menjadi antara 1.500 dan 2.500 orang dalam sebulan, termasuk 1.696 orang pada September tahun ini. Angka itu merupakan data Kantor Dukungan Suaka Eropa, sebuah badan Uni Eropa di Malta.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda