Bersitegang dengan China, Taiwan Minta Bantuan Australia
Selasa, 01 Desember 2020 - 23:57 WIB
Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu. Foto/taiwannews
TAIPEI - Menteri Luar Negeri Taiwan, Joseph Wu, meminta Australia untuk membantu menjaga perdamaian dan mempertahankan diri dari agresi China. Permintaan itu disampaikan saat hubungan antara Canberra dan Beijing mencapai titik terendah minggu ini.
Wu mengatakan risiko konflik militer di Selat Taiwan jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Namun ia juga mencatat bahwa Taipei tidak mengharapkan Perdana Menteri Scott Morrison atau mitra internasional lainnya untuk mengirim pasukan ke wilayah tersebut.
Hal itu diungkapkan Wu kepada Stan Grant dari program ABC News Australia The World.
Selama wawancara, Wu mengatakan, Taipei "merasakan panasnya" aktivitas militer China yang intensif di sekitar Taiwan, yang juga termasuk dua latihan pendaratan skala besar yang dilakukan oleh Angkatan Laut China pada bulan November lalu.
Wu mengatakan Presiden China Xi Jinping telah membuat negara itu lebih otoriter dari sebelumnya dengan pemberlakuan hukum keamanan nasional di Hong Kong musim panas ini dan ekspansinya ke luar China ke perairan yang disengketakan di Laut China Timur dan Selatan.
"Jika Anda melihat persiapan di pihak China, kami harus sangat prihatin tentang prospek nyata China melancarkan serangan militer terhadap Taiwan," kata Wu.
"Sebagai pembuat keputusan, saya dapat memberi tahu Anda bahwa kami sedang melihatnya tanpa hati yang ringan," imbuhnya seperti dikutip dari Newsweek, Selasa (1/12/2020).
Ia mengatakan Taipei sedang membuat persiapan untuk konflik militer yang menurutnya berpotensi meluas ke kawasan Asia-Pasifik yang lebih luas.
Ia bersikeras Taiwan berusaha untuk bertindak secara moderat dan bertanggung jawab agar tidak memberi Beijing alasan untuk melancarkan serangan. Namun, pemerintah Presiden Tsai Ing-wen menerima kunjungan resmi pejabat tingkat kabinet Amerika Serikat (AS) pada Agustus dan September, sementara juga melakukan tidak kurang dari 10 kesepakatan senjata dengan Departemen Luar Negeri Presiden Donald Trump sejak 2017.(Baca juga: China Peringatkan Biden Soal Dukungan untuk Taiwan )
Terlepas dari klaim Wu bahwa Taiwan akan mencoba menghindari tindakan yang dapat dianggap provokatif, Beijing telah berulang kali memperingatkan bahwa pertukaran antara Taipei dan Washington telah melewati semacam garis merah.
Wu lantas menegaskan seruan Presiden AS terpilih Joe Biden untuk koalisi demokrasi, mengatakan dia percaya negara-negara yang berpikiran sama, termasuk Australia, harus bekerja sama untuk melawan agresi China.
"Australia telah menjadi elemen atau aktor yang sangat kuat di Indo-Pasifik," ucap Wu.
"Saya telah melihat sepanjang sejarah bahwa Australia telah berkorban begitu banyak untuk melindungi prinsip dan nilai (global). Oleh karena itu, saya melihat negara-negara yang berpikiran sama seperti Jepang dan Australia serta India dan Amerika Serikat juga dapat bekerja sama untuk mencegah China dari ekspansionisme lebih lanjut," imbuhnya.
"Kami selalu mengatakan bahwa pertahanan Taiwan adalah tanggung jawab kami sendiri, dan kami memiliki tekad untuk mempertahankan diri," ujarnya.
"Melihat di luar (ketentuan) pasal-pasal pertahanan, kami tentu berharap Taiwan dan Amerika Serikat, dan negara-negara yang berpikiran sama, dapat bertukar lebih jauh tentang intelijen atau informasi tentang apa yang kami miliki di China," ia menambahkan.
"Karena apa yang kami ketahui tentang China, apa yang kami lihat di China, mungkin tidak cukup," tambah Wu.(Baca juga: AS Peringatkan China Tak Gunakan Kekuatan Militer terhadap Taiwan )
Ketika ditanya tentang prospek bantuan militer jika terjadi konflik Selat Taiwan, Wu mengatakan Taipei akan sangat menghargai kehadiran pasukan Australia di wilayah tersebut tetapi mencatat bahwa bukan itu yang dicari Taiwan.
Pada tingkat resmi, Australia, seperti AS, menganut prinsip "satu China" terhadap Beijing, yang mencegah setiap pertukaran diplomatik resmi dengan apa yang dilihatnya sebagai pemerintah tidak sah di Taiwan.
Namun, Wu menyarankan ada lebih dari sedikit goyangan untuk memungkinkan perkembangan lanjutan hubungan Taiwan-Australia yang "substantif", meskipun ada tekanan dari China.
Menteri luar negeri Taiwan mengatakan "sangat disayangkan" bahwa China telah memilih untuk mempersenjatai perdagangan melawan Australia, menekankan perlunya komunitas internasional untuk tetap bersatu dan mendukung Canberra.
"Kita lebih kuat (jika) bersama," cetus Wu.
"Jika Taiwan pernah mengakui prinsip 'satu-China' Beijing, atau memperdagangkan sistem politiknya saat ini untuk keuntungan ekonomi di bawah pemerintahan Partai Komunis China, itu akan berarti akhir otonomi Taiwan seperti yang terjadi di Hong Kong," tambahnya.
"Sebagai negara demokrasi, Taiwan tidak bisa dibiarkan gagal," tegas Wu.
Canberra dan Beijing telah terlibat dalam perang kata-kata sejak Senin kemarin setelah juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian membagikan tweet yang berisi gambar Photoshopped dari seorang tentara Australia yang membunuh seorang anak muda Afghanistan.
Perdana Menteri Morrison menggambarkan tweet itu sebagai "menjijikkan" dan menuntut permintaan maaf dari China. Tetapi Beijing menolak protes Australia dan telah menggandakan posisinya pada konferensi pers berturut-turut sejak itu, mengklaim gambar itu adalah penggambaran faktual dari dugaan kejahatan perang Australia di Afghanistan.(Baca juga: China Posting Foto Tentara Australia Pegang Pisau di Tenggorokan Anak Afghanistan )
Perselisihan terbaru membawa hubungan antara Australia dan China ke titik terendah baru, pada saat kepemimpinan China telah mempertimbangkan untuk memukul impor Australia dengan serangkaian hambatan hukuman, termasuk tarif 200 persen untuk anggurnya.
Wu mengatakan risiko konflik militer di Selat Taiwan jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Namun ia juga mencatat bahwa Taipei tidak mengharapkan Perdana Menteri Scott Morrison atau mitra internasional lainnya untuk mengirim pasukan ke wilayah tersebut.
Hal itu diungkapkan Wu kepada Stan Grant dari program ABC News Australia The World.
Selama wawancara, Wu mengatakan, Taipei "merasakan panasnya" aktivitas militer China yang intensif di sekitar Taiwan, yang juga termasuk dua latihan pendaratan skala besar yang dilakukan oleh Angkatan Laut China pada bulan November lalu.
Wu mengatakan Presiden China Xi Jinping telah membuat negara itu lebih otoriter dari sebelumnya dengan pemberlakuan hukum keamanan nasional di Hong Kong musim panas ini dan ekspansinya ke luar China ke perairan yang disengketakan di Laut China Timur dan Selatan.
"Jika Anda melihat persiapan di pihak China, kami harus sangat prihatin tentang prospek nyata China melancarkan serangan militer terhadap Taiwan," kata Wu.
"Sebagai pembuat keputusan, saya dapat memberi tahu Anda bahwa kami sedang melihatnya tanpa hati yang ringan," imbuhnya seperti dikutip dari Newsweek, Selasa (1/12/2020).
Ia mengatakan Taipei sedang membuat persiapan untuk konflik militer yang menurutnya berpotensi meluas ke kawasan Asia-Pasifik yang lebih luas.
Ia bersikeras Taiwan berusaha untuk bertindak secara moderat dan bertanggung jawab agar tidak memberi Beijing alasan untuk melancarkan serangan. Namun, pemerintah Presiden Tsai Ing-wen menerima kunjungan resmi pejabat tingkat kabinet Amerika Serikat (AS) pada Agustus dan September, sementara juga melakukan tidak kurang dari 10 kesepakatan senjata dengan Departemen Luar Negeri Presiden Donald Trump sejak 2017.(Baca juga: China Peringatkan Biden Soal Dukungan untuk Taiwan )
Terlepas dari klaim Wu bahwa Taiwan akan mencoba menghindari tindakan yang dapat dianggap provokatif, Beijing telah berulang kali memperingatkan bahwa pertukaran antara Taipei dan Washington telah melewati semacam garis merah.
Wu lantas menegaskan seruan Presiden AS terpilih Joe Biden untuk koalisi demokrasi, mengatakan dia percaya negara-negara yang berpikiran sama, termasuk Australia, harus bekerja sama untuk melawan agresi China.
"Australia telah menjadi elemen atau aktor yang sangat kuat di Indo-Pasifik," ucap Wu.
"Saya telah melihat sepanjang sejarah bahwa Australia telah berkorban begitu banyak untuk melindungi prinsip dan nilai (global). Oleh karena itu, saya melihat negara-negara yang berpikiran sama seperti Jepang dan Australia serta India dan Amerika Serikat juga dapat bekerja sama untuk mencegah China dari ekspansionisme lebih lanjut," imbuhnya.
"Kami selalu mengatakan bahwa pertahanan Taiwan adalah tanggung jawab kami sendiri, dan kami memiliki tekad untuk mempertahankan diri," ujarnya.
"Melihat di luar (ketentuan) pasal-pasal pertahanan, kami tentu berharap Taiwan dan Amerika Serikat, dan negara-negara yang berpikiran sama, dapat bertukar lebih jauh tentang intelijen atau informasi tentang apa yang kami miliki di China," ia menambahkan.
"Karena apa yang kami ketahui tentang China, apa yang kami lihat di China, mungkin tidak cukup," tambah Wu.(Baca juga: AS Peringatkan China Tak Gunakan Kekuatan Militer terhadap Taiwan )
Ketika ditanya tentang prospek bantuan militer jika terjadi konflik Selat Taiwan, Wu mengatakan Taipei akan sangat menghargai kehadiran pasukan Australia di wilayah tersebut tetapi mencatat bahwa bukan itu yang dicari Taiwan.
Pada tingkat resmi, Australia, seperti AS, menganut prinsip "satu China" terhadap Beijing, yang mencegah setiap pertukaran diplomatik resmi dengan apa yang dilihatnya sebagai pemerintah tidak sah di Taiwan.
Namun, Wu menyarankan ada lebih dari sedikit goyangan untuk memungkinkan perkembangan lanjutan hubungan Taiwan-Australia yang "substantif", meskipun ada tekanan dari China.
Menteri luar negeri Taiwan mengatakan "sangat disayangkan" bahwa China telah memilih untuk mempersenjatai perdagangan melawan Australia, menekankan perlunya komunitas internasional untuk tetap bersatu dan mendukung Canberra.
"Kita lebih kuat (jika) bersama," cetus Wu.
"Jika Taiwan pernah mengakui prinsip 'satu-China' Beijing, atau memperdagangkan sistem politiknya saat ini untuk keuntungan ekonomi di bawah pemerintahan Partai Komunis China, itu akan berarti akhir otonomi Taiwan seperti yang terjadi di Hong Kong," tambahnya.
"Sebagai negara demokrasi, Taiwan tidak bisa dibiarkan gagal," tegas Wu.
Canberra dan Beijing telah terlibat dalam perang kata-kata sejak Senin kemarin setelah juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian membagikan tweet yang berisi gambar Photoshopped dari seorang tentara Australia yang membunuh seorang anak muda Afghanistan.
Perdana Menteri Morrison menggambarkan tweet itu sebagai "menjijikkan" dan menuntut permintaan maaf dari China. Tetapi Beijing menolak protes Australia dan telah menggandakan posisinya pada konferensi pers berturut-turut sejak itu, mengklaim gambar itu adalah penggambaran faktual dari dugaan kejahatan perang Australia di Afghanistan.(Baca juga: China Posting Foto Tentara Australia Pegang Pisau di Tenggorokan Anak Afghanistan )
Perselisihan terbaru membawa hubungan antara Australia dan China ke titik terendah baru, pada saat kepemimpinan China telah mempertimbangkan untuk memukul impor Australia dengan serangkaian hambatan hukuman, termasuk tarif 200 persen untuk anggurnya.
(ber)
Lihat Juga :
tulis komentar anda