Azerbaijan Sebut Resolusi Senat Prancis Soal Nagorno-Karabakh Bisa dan Provokatif
Kamis, 26 November 2020 - 19:44 WIB
Baku mengatakan, resolusi yang mendesak pengakuan Nagorno-Karabakh sebagai negara merdeka adalah bias dan provokatif. Foto/Ist
BAKU - Azerbaijan mengecam resolusi Senat Prancis soal Nagorno-Karabakh. Baku mengatakan, resolusi yang mendesak pengakuan Nagorno-Karabakh sebagai negara merdeka adalah bias dan provokatif.
"Pertama-tama, kami ingin mencatat bahwa proposal resolusi tentang 'Perlunya mengakui Republik Nagorno-Karabakh' yang diadopsi oleh Senat Prancis diajukan oleh sekelompok senator pro-Armenia," kata Kementerian Luar Negeri Azerbaijan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis (26/11/2020).
Kementerian itu mengatakan orang-orang Armenia di Prancis menggunakan konflik Nagorno-Karabakh untuk tujuan pemilihan umum. "Penerapan resolusi yang sepenuhnya bias oleh Senat hanya dapat dianggap sebagai provokasi," ungkapnya.
Meskipun resolusi yang diadopsi oleh Senat tidak mengikat secara hukum, kementerian itu mengatakan, hal tersebut menimbulkan keraguan pada netralitas Prancis sebagai mediator. Prancis adalah anggota OSCE Minsk Group, yang merupakan negosiator proses damai Nagorno-Karabakh. ( )
Selain itu, para senator merekomendasikan agar pemerintah Prancis menarik kesimpulan tentang peran yang dimainkan oleh otoritas Turki dan mempertimbangkan langkah-langkah paling menentukan bersama dengan negara Eropa lainnya.
"Pertama-tama, kami ingin mencatat bahwa proposal resolusi tentang 'Perlunya mengakui Republik Nagorno-Karabakh' yang diadopsi oleh Senat Prancis diajukan oleh sekelompok senator pro-Armenia," kata Kementerian Luar Negeri Azerbaijan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis (26/11/2020).
Kementerian itu mengatakan orang-orang Armenia di Prancis menggunakan konflik Nagorno-Karabakh untuk tujuan pemilihan umum. "Penerapan resolusi yang sepenuhnya bias oleh Senat hanya dapat dianggap sebagai provokasi," ungkapnya.
Meskipun resolusi yang diadopsi oleh Senat tidak mengikat secara hukum, kementerian itu mengatakan, hal tersebut menimbulkan keraguan pada netralitas Prancis sebagai mediator. Prancis adalah anggota OSCE Minsk Group, yang merupakan negosiator proses damai Nagorno-Karabakh. ( )
Selain itu, para senator merekomendasikan agar pemerintah Prancis menarik kesimpulan tentang peran yang dimainkan oleh otoritas Turki dan mempertimbangkan langkah-langkah paling menentukan bersama dengan negara Eropa lainnya.
(esn)
tulis komentar anda