Donald Trump Akhirnya Mulai Proses Transisi Kekuasaan AS ke Joe Biden
Selasa, 24 November 2020 - 08:32 WIB
Presiden Donald Trump akhirnya memulai proses transisi kekuasaan Amerika Serikat kepada presiden terpilih Joe Biden. Foto/REUTERS
WASHINGTON - Presiden Donald Trump akhirnya secara resmi memulai proses transisi kekuasaan Amerika Serikat (AS) kepada presiden terpilih dalam pemilihan presiden (pilpres) Joe Biden . Proses transisi kekuasan dimulai meski Trump terus menentang hasil pilpres.
Kepala Administrasi Layanan Umum (GSA) Emily Murphy memberi tahu Biden melalui surat pada Senin sore bahwa dia memberinya akses ke sumber daya administrasi di bawah Undang-Undang Transisi Presiden.
Dia mencatat bahwa selama kebuntuan selama berminggu-minggu, dia telah menerima ribuan ancaman terhadap dirinya sendiri, keluarganya, stafnya, dan bahkan hewan peliharaannya. (Baca: Panik dengan Hasil Pilpres AS, Donald Trump Jr Serukan Perang Total )
“Saya mengambil peran ini dengan serius dan, karena perkembangan terkini yang melibatkan tantangan hukum dan sertifikasi hasil pemilu, saya mengirimkan surat ini hari ini untuk membuat sumber daya dan layanan tersebut tersedia untuk Anda,” kata Murphy.
Presiden Trump dari Partai Republik membenarkan langkah tersebut di Twitter, sambil tetap bersikeras bahwa upayanya untuk membatalkan hasil pilpres AS akan berhasil.
“Saya ingin berterima kasih kepada Emily Murphy di GSA atas dedikasi dan kesetiaannya yang teguh kepada negara kita. Dia telah dilecehkan, diancam, dan dianiaya—dan saya tidak ingin hal ini terjadi padanya, keluarganya, atau karyawan GSA," tulis Trump di Twitter.
“Kasus kami sangat berlanjut, kami akan terus berjuang dengan baik, dan saya yakin kami akan menang! Namun demikian, demi kepentingan terbaik negara kita, saya merekomendasikan agar Emily dan timnya melakukan apa yang perlu dilakukan berkenaan dengan protokol awal, dan telah memberi tahu tim saya untuk melakukan hal yang sama," lanjut Trump yang dikutip dari akun Twitter-nya, @realDonaldTrump, Selasa (24/11/2020).
Trump masih belum secara resmi mengakui, tetapi keputusan itu adalah indikasi terkuat bahwa presiden yakin upayanya untuk membatalkan hasil pemilu mungkin tidak berhasil. (Baca juga: Trump Pecat Bos Pentagon, Persiapan Kudeta Militer terhadap Biden? )
Tim transisi Joe Biden-Kamala Harris menyambut baik langkah tersebut, dengan mengatakan hal itu akan memberikan pemerintahan yang akan datang dengan sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk melaksanakan transfer kekuasaan yang lancar dan damai.
"Keputusan akhir ini merupakan tindakan administratif definitif untuk secara resmi memulai proses transisi dengan badan federal," kata tim Biden-Harris dalam sebuah pernyataan.
"Di hari-hari mendatang, pejabat transisi akan mulai bertemu dengan pejabat federal untuk membahas respons pandemi, memiliki perhitungan penuh tentang kepentingan keamanan nasional kami, dan mendapatkan pemahaman lengkap tentang upaya administrasi Trump untuk melubangi lembaga pemerintah," lanjut pernyataan mereka.
Murphy, yang mendapat kecaman dari Partai Demokrat karena menunda membuat "kepastian" sementara Trump menantang hasil pilpres, bersikeras dalam suratnya bahwa dia sampai pada keputusannya secara independen, berdasarkan hukum dan fakta yang tersedia.
"Saya tidak pernah secara langsung atau tidak langsung ditekan oleh pejabat Cabang Eksekutif—termasuk mereka yang bekerja di Gedung Putih atau GSA—sehubungan dengan substansi atau waktu keputusan saya," katanya.
“Untuk lebih jelasnya, saya tidak menerima arahan apapun untuk menunda tekad saya. Namun, saya memang menerima ancaman secara online, melalui telepon, dan melalui surat yang ditujukan terhadap keselamatan saya, keluarga saya, staf saya, dan bahkan hewan peliharaan saya dalam upaya untuk memaksa saya membuat keputusan ini sebelum waktunya. Bahkan dalam menghadapi ribuan ancaman, saya selalu berkomitmen untuk menegakkan hukum," ujarnya.
Murphy mengatakan undang-undang tersebut tidak memberikan "prosedur atau standar" untuk proses memastikan presiden terpilih, jadi dia melihat pemilihan sebelumnya yang melibatkan tantangan hukum dan hitungan yang tidak lengkap untuk preseden.
"GSA tidak mendikte hasil dari sengketa hukum dan penghitungan ulang, juga tidak menentukan apakah proses tersebut masuk akal dan dapat dibenarkan," katanya.
“Ini adalah masalah yang diserahkan oleh konstitusi, undang-undang federal, dan undang-undang negara bagian ke proses sertifikasi pemilihan dan keputusan oleh pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten. Saya tidak berpikir bahwa sebuah badan yang ditugasi meningkatkan pengadaan federal dan manajemen properti menempatkan dirinya di atas proses pemilihan berbasis konstitusional," imbuh dia.
Dia menekankan bahwa Administrator GSA tidak memilih atau mengesahkan pemenang pemilihan presiden. “Pemenang pilpres sebenarnya akan ditentukan melalui proses elektoral yang diatur dalam konstitusi,” ujarnya.
Keputusan tersebut berarti transisi Biden sekarang dapat memanfaatkan USDUS6,3 juta dalam pendanaan federal, ditambah USD1 juta untuk sesi orientasi yang ditunjuk. Ini juga berarti mereka dapat mengakses izin keamanan dan bertemu dengan pejabat intelijen.
Itu terjadi setelah lebih dari 100 mantan pejabat keamanan nasional yang bertugas di bawah pemerintahan Republik menandatangani surat yang meminta Trump untuk mengakui pemilihan.
Dalam surat yang diperoleh The Washington Post, kelompok itu mengatakan penolakan Trump untuk memulai transisi menimbulkan risiko signifikan bagi keamanan nasional, karena AS menghadapi pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman serius dari musuh global, kelompok teroris, dan kekuatan lainnya.
“Penundaan dalam mengizinkan tim transisi untuk bertemu dan berunding dengan pejabat di Satuan Tugas Virus Corona dan di Dewan Keamanan Nasional, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri, serta departemen dan badan lain yang penting bagi keamanan nasional AS berarti bahwa Administrasi Biden yang akan datang akan kurang siap untuk mempertahankan keamanan Amerika ketika mengambil alih kekuasaan dalam 59 hari," kata kelompok mantan pejabat tersebut.
Mereka menunjuk pada temuan Komisi 9/11, yang menyimpulkan transisi singkat ke pemerintahan George W. Bush menyusul penolakan Al Gore untuk menyerah hingga 13 Desember—37 hari setelah pilpres—menghambat pemerintahan baru dalam mengidentifikasi, merekrut, membersihkan, dan mendapatkan konfirmasi Senat dari orang-orang yang ditunjuk yang bertanggung jawab untuk menangani ancaman berkumpulnya teroris al-Qaeda di bulan-bulan menjelang serangan 9/11.
"Untuk memastikan kesiapan keamanan nasional, Komisi merekomendasikan bahwa prioritas tinggi ditempatkan untuk meminimalkan sebanyak mungkin gangguan terhadap pembuatan kebijakan keamanan nasional selama pergantian pemerintahan," lanjut surat kelompok mantan pejabat tersebut."Pemilu sudah berakhir, hasilnya pasti."
Pada hari Senin, Ketua Komite Intelijen DPR Adam Schiff membuat argumen yang sama dalam sebuah surat kepada Murphy yang menuntut dia untuk mengizinkan transisi tersebut.
"Ancaman yang dihadapi bangsa kita saat ini lebih mendesak dan kompleks dibandingkan tahun 2000,” katanya.
“Upaya Presiden Trump untuk membatalkan mandat rakyat sama sekali tidak berhasil, yang terdiri dari tuntutan hukum yang sembrono dan teori konspirasi yang keterlaluan dan tidak berdasar. Sudah waktunya bagi Anda untuk menempatkan kepentingan rakyat Amerika di atas memuaskan kesombongannya atau memuaskan keinginannya untuk membatalkan pemilu."
Kepala Administrasi Layanan Umum (GSA) Emily Murphy memberi tahu Biden melalui surat pada Senin sore bahwa dia memberinya akses ke sumber daya administrasi di bawah Undang-Undang Transisi Presiden.
Dia mencatat bahwa selama kebuntuan selama berminggu-minggu, dia telah menerima ribuan ancaman terhadap dirinya sendiri, keluarganya, stafnya, dan bahkan hewan peliharaannya. (Baca: Panik dengan Hasil Pilpres AS, Donald Trump Jr Serukan Perang Total )
“Saya mengambil peran ini dengan serius dan, karena perkembangan terkini yang melibatkan tantangan hukum dan sertifikasi hasil pemilu, saya mengirimkan surat ini hari ini untuk membuat sumber daya dan layanan tersebut tersedia untuk Anda,” kata Murphy.
Presiden Trump dari Partai Republik membenarkan langkah tersebut di Twitter, sambil tetap bersikeras bahwa upayanya untuk membatalkan hasil pilpres AS akan berhasil.
“Saya ingin berterima kasih kepada Emily Murphy di GSA atas dedikasi dan kesetiaannya yang teguh kepada negara kita. Dia telah dilecehkan, diancam, dan dianiaya—dan saya tidak ingin hal ini terjadi padanya, keluarganya, atau karyawan GSA," tulis Trump di Twitter.
“Kasus kami sangat berlanjut, kami akan terus berjuang dengan baik, dan saya yakin kami akan menang! Namun demikian, demi kepentingan terbaik negara kita, saya merekomendasikan agar Emily dan timnya melakukan apa yang perlu dilakukan berkenaan dengan protokol awal, dan telah memberi tahu tim saya untuk melakukan hal yang sama," lanjut Trump yang dikutip dari akun Twitter-nya, @realDonaldTrump, Selasa (24/11/2020).
Trump masih belum secara resmi mengakui, tetapi keputusan itu adalah indikasi terkuat bahwa presiden yakin upayanya untuk membatalkan hasil pemilu mungkin tidak berhasil. (Baca juga: Trump Pecat Bos Pentagon, Persiapan Kudeta Militer terhadap Biden? )
Tim transisi Joe Biden-Kamala Harris menyambut baik langkah tersebut, dengan mengatakan hal itu akan memberikan pemerintahan yang akan datang dengan sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk melaksanakan transfer kekuasaan yang lancar dan damai.
"Keputusan akhir ini merupakan tindakan administratif definitif untuk secara resmi memulai proses transisi dengan badan federal," kata tim Biden-Harris dalam sebuah pernyataan.
"Di hari-hari mendatang, pejabat transisi akan mulai bertemu dengan pejabat federal untuk membahas respons pandemi, memiliki perhitungan penuh tentang kepentingan keamanan nasional kami, dan mendapatkan pemahaman lengkap tentang upaya administrasi Trump untuk melubangi lembaga pemerintah," lanjut pernyataan mereka.
Murphy, yang mendapat kecaman dari Partai Demokrat karena menunda membuat "kepastian" sementara Trump menantang hasil pilpres, bersikeras dalam suratnya bahwa dia sampai pada keputusannya secara independen, berdasarkan hukum dan fakta yang tersedia.
"Saya tidak pernah secara langsung atau tidak langsung ditekan oleh pejabat Cabang Eksekutif—termasuk mereka yang bekerja di Gedung Putih atau GSA—sehubungan dengan substansi atau waktu keputusan saya," katanya.
“Untuk lebih jelasnya, saya tidak menerima arahan apapun untuk menunda tekad saya. Namun, saya memang menerima ancaman secara online, melalui telepon, dan melalui surat yang ditujukan terhadap keselamatan saya, keluarga saya, staf saya, dan bahkan hewan peliharaan saya dalam upaya untuk memaksa saya membuat keputusan ini sebelum waktunya. Bahkan dalam menghadapi ribuan ancaman, saya selalu berkomitmen untuk menegakkan hukum," ujarnya.
Murphy mengatakan undang-undang tersebut tidak memberikan "prosedur atau standar" untuk proses memastikan presiden terpilih, jadi dia melihat pemilihan sebelumnya yang melibatkan tantangan hukum dan hitungan yang tidak lengkap untuk preseden.
"GSA tidak mendikte hasil dari sengketa hukum dan penghitungan ulang, juga tidak menentukan apakah proses tersebut masuk akal dan dapat dibenarkan," katanya.
“Ini adalah masalah yang diserahkan oleh konstitusi, undang-undang federal, dan undang-undang negara bagian ke proses sertifikasi pemilihan dan keputusan oleh pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten. Saya tidak berpikir bahwa sebuah badan yang ditugasi meningkatkan pengadaan federal dan manajemen properti menempatkan dirinya di atas proses pemilihan berbasis konstitusional," imbuh dia.
Dia menekankan bahwa Administrator GSA tidak memilih atau mengesahkan pemenang pemilihan presiden. “Pemenang pilpres sebenarnya akan ditentukan melalui proses elektoral yang diatur dalam konstitusi,” ujarnya.
Keputusan tersebut berarti transisi Biden sekarang dapat memanfaatkan USDUS6,3 juta dalam pendanaan federal, ditambah USD1 juta untuk sesi orientasi yang ditunjuk. Ini juga berarti mereka dapat mengakses izin keamanan dan bertemu dengan pejabat intelijen.
Itu terjadi setelah lebih dari 100 mantan pejabat keamanan nasional yang bertugas di bawah pemerintahan Republik menandatangani surat yang meminta Trump untuk mengakui pemilihan.
Dalam surat yang diperoleh The Washington Post, kelompok itu mengatakan penolakan Trump untuk memulai transisi menimbulkan risiko signifikan bagi keamanan nasional, karena AS menghadapi pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman serius dari musuh global, kelompok teroris, dan kekuatan lainnya.
“Penundaan dalam mengizinkan tim transisi untuk bertemu dan berunding dengan pejabat di Satuan Tugas Virus Corona dan di Dewan Keamanan Nasional, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri, serta departemen dan badan lain yang penting bagi keamanan nasional AS berarti bahwa Administrasi Biden yang akan datang akan kurang siap untuk mempertahankan keamanan Amerika ketika mengambil alih kekuasaan dalam 59 hari," kata kelompok mantan pejabat tersebut.
Mereka menunjuk pada temuan Komisi 9/11, yang menyimpulkan transisi singkat ke pemerintahan George W. Bush menyusul penolakan Al Gore untuk menyerah hingga 13 Desember—37 hari setelah pilpres—menghambat pemerintahan baru dalam mengidentifikasi, merekrut, membersihkan, dan mendapatkan konfirmasi Senat dari orang-orang yang ditunjuk yang bertanggung jawab untuk menangani ancaman berkumpulnya teroris al-Qaeda di bulan-bulan menjelang serangan 9/11.
"Untuk memastikan kesiapan keamanan nasional, Komisi merekomendasikan bahwa prioritas tinggi ditempatkan untuk meminimalkan sebanyak mungkin gangguan terhadap pembuatan kebijakan keamanan nasional selama pergantian pemerintahan," lanjut surat kelompok mantan pejabat tersebut."Pemilu sudah berakhir, hasilnya pasti."
Pada hari Senin, Ketua Komite Intelijen DPR Adam Schiff membuat argumen yang sama dalam sebuah surat kepada Murphy yang menuntut dia untuk mengizinkan transisi tersebut.
"Ancaman yang dihadapi bangsa kita saat ini lebih mendesak dan kompleks dibandingkan tahun 2000,” katanya.
“Upaya Presiden Trump untuk membatalkan mandat rakyat sama sekali tidak berhasil, yang terdiri dari tuntutan hukum yang sembrono dan teori konspirasi yang keterlaluan dan tidak berdasar. Sudah waktunya bagi Anda untuk menempatkan kepentingan rakyat Amerika di atas memuaskan kesombongannya atau memuaskan keinginannya untuk membatalkan pemilu."
(min)
tulis komentar anda