Berkonflik dengan Raja Malaysia, Muhyiddin Didesak Mundur
Selasa, 27 Oktober 2020 - 10:15 WIB
KUALA LUMPUR - Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah menolak permintaan Perdana Menteri (PM) Muhyiddin Yassin untuk mendeklarasikan darurat negara terkait wabah virus corona (Covid-19) kemarin. Perbedaan pandangan yang dituding sebagai konflik tersebut berujung pada desakan agar PM Muhyiddin mengundurkan diri.
Para pemimpin partai koalisi Muhyiddin dan kubu oposisi mendesak upaya untuk memberlakukan status darurat bertujuan agar PM Malaysia memiliki kekuasaan darurat di tengah ketidakjelasan politik Malaysia. “Terima kasih Raja Malaysia tidak terpengaruh permainan politik yang bisa mendorong negara ini ke hal yang kritis,” kata Ahmad Puad Zarkashi, pemimpin senior Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), dilansir Channel News Asia. Dia mengungkapkan, kesehatan masyarakat menjadi hal yang sangat penting. “Karena itu, Muhyiddin seharusnya mengundurkan diri,” kata Ahmad Puad. (Baca: Bolehkah Seorang Istri Menunda Kehamilan?)
Hal senada juga diungkapkan anggota parlemen oposisi, Wong Chen. Dia mengungkapkan, proposal “jahat” Muhyiddin sangat tepat ditolak raja. “PM Malaysia seharusnya mengundurkan diri atau memecat menteri yang mengajukan status darurat,” sarannya.
Selama beberapa pekan terakhir, Muhyiddin memang berusaha keras menghadapi krisis virus corona. Namun, koalisi kekuasaannya juga dihantam berbagai konflik karena UMNO sedang mencari pengaruh lebih besar. Para pemimpin UMNO yang terindikasi korupsi, termasuk mantan PM Najib Razak, berusaha menghidupkan kembali pengaruhnya.
Para politikus di Malaysia memang terbiasa memengaruhi raja yang menjadi penentu akhir dalam pengambilan kebijakan penting. Namun, raja Malaysia dikenal berusaha menghindari politik praktis dan menempatkan urusan negara terlebih dahulu. (Baca juga: Bantuan uota Internet tersendat, Perhimpunan Guru: Kemendikbud Tidak Serius)
“Raja Malaysia tampak mengirimkan pemerintah harus menunda (status darurat) dan anggaran harus digelontorkan,” kata Shazwan Mustafa Kamal, peneliti senior lembaga risiko kebijakan Vriens & Partners. “Seharusnya tidak ada perubahan kebijakan,” katanya.
Raja Abdullah menilai, kondisi di Malaysia masih kondusif dan percaya dengan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi virus mematikan tersebut. “Beliau menyatakan, deklarasi darurat untuk saat ini tidak diperlukan, baik dalam skala nasional maupun daerah,” ungkap Istana Kerajaan Malaysia, dikutip Reuters.
Raja Abdullah juga meminta seluruh politisi Malaysia agar mengakhiri perselisihan yang dapat mengganggu kestabilan dan perdamaian negara, mengingat Malaysia sedang menghadapi berbagai tantangan. Kisruh politik dikhawatirkan akan menjatuhkan Malaysia ke dalam jurang ketidakpastian yang dapat menghambat kemajuan. (Baca juga: Tips Sehat Selama Libur Panjang di Tengah Pandemi)
Bagaimanapun, keputusan Raja Abdullah tetap dipolitisasi oleh sebagian orang. Penolakannya dianggap sebagai kemunduran besar bagi Muhyiddin yang sedang menghadapi tantangan kepemimpinan dari petinggi oposisi Anwar Ibrahim. Para ahli politik juga menilai Muhyiddin kini kehilangan kekuatan untuk berkuasa.
Popularitas Muhyiddin mengalami pasang surut. Sebagai orang yang menggantikan Mahathir Mohammad di tengah sengketa politik, Muhyiddin tidak hanya menghadapi permasalahan negara dan rakyat, tapi juga kaum elite. Bahkan, Muhyiddin sendiri harus berjibaku dengan kritik yang muncul dari koalisi partainya sendiri, Barisan Nasional.
Upaya Muhyiddin untuk membendung ledakan pasien Covid-19 dan dampaknya terhadap ekonomi nasional juga dianggap tidak maksimal. Hasil rapor negatif itu diperburuk dengan kegagalan meraih suara di Gedung Parlemen yang berkuasa menggelar pemilihan umum (pemilu). Saat ini, Muhyiddin menanggapi tantangan ini dengan dingin. (Lihat videonya: Pemprov DKI Putuskan Perpanjang Masa PSBB Transisi)
“Saya senang dengan keputusan Yang Mulia Raja Abdullah karena mempercayai pemerintahan di bawah kepemimpinan saya,” ujar Muhyiddin. “Saya juga setuju dan menerima dengan sangat baik pesan beliau agar stabilitas pemerintahan tidak terganggu,” tambahnya. Muhyiddin telah terpilih naik menjadi PM di Parlemen sejak Maret lalu.(Muh Shamil)
Para pemimpin partai koalisi Muhyiddin dan kubu oposisi mendesak upaya untuk memberlakukan status darurat bertujuan agar PM Malaysia memiliki kekuasaan darurat di tengah ketidakjelasan politik Malaysia. “Terima kasih Raja Malaysia tidak terpengaruh permainan politik yang bisa mendorong negara ini ke hal yang kritis,” kata Ahmad Puad Zarkashi, pemimpin senior Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), dilansir Channel News Asia. Dia mengungkapkan, kesehatan masyarakat menjadi hal yang sangat penting. “Karena itu, Muhyiddin seharusnya mengundurkan diri,” kata Ahmad Puad. (Baca: Bolehkah Seorang Istri Menunda Kehamilan?)
Hal senada juga diungkapkan anggota parlemen oposisi, Wong Chen. Dia mengungkapkan, proposal “jahat” Muhyiddin sangat tepat ditolak raja. “PM Malaysia seharusnya mengundurkan diri atau memecat menteri yang mengajukan status darurat,” sarannya.
Selama beberapa pekan terakhir, Muhyiddin memang berusaha keras menghadapi krisis virus corona. Namun, koalisi kekuasaannya juga dihantam berbagai konflik karena UMNO sedang mencari pengaruh lebih besar. Para pemimpin UMNO yang terindikasi korupsi, termasuk mantan PM Najib Razak, berusaha menghidupkan kembali pengaruhnya.
Para politikus di Malaysia memang terbiasa memengaruhi raja yang menjadi penentu akhir dalam pengambilan kebijakan penting. Namun, raja Malaysia dikenal berusaha menghindari politik praktis dan menempatkan urusan negara terlebih dahulu. (Baca juga: Bantuan uota Internet tersendat, Perhimpunan Guru: Kemendikbud Tidak Serius)
“Raja Malaysia tampak mengirimkan pemerintah harus menunda (status darurat) dan anggaran harus digelontorkan,” kata Shazwan Mustafa Kamal, peneliti senior lembaga risiko kebijakan Vriens & Partners. “Seharusnya tidak ada perubahan kebijakan,” katanya.
Raja Abdullah menilai, kondisi di Malaysia masih kondusif dan percaya dengan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi virus mematikan tersebut. “Beliau menyatakan, deklarasi darurat untuk saat ini tidak diperlukan, baik dalam skala nasional maupun daerah,” ungkap Istana Kerajaan Malaysia, dikutip Reuters.
Raja Abdullah juga meminta seluruh politisi Malaysia agar mengakhiri perselisihan yang dapat mengganggu kestabilan dan perdamaian negara, mengingat Malaysia sedang menghadapi berbagai tantangan. Kisruh politik dikhawatirkan akan menjatuhkan Malaysia ke dalam jurang ketidakpastian yang dapat menghambat kemajuan. (Baca juga: Tips Sehat Selama Libur Panjang di Tengah Pandemi)
Bagaimanapun, keputusan Raja Abdullah tetap dipolitisasi oleh sebagian orang. Penolakannya dianggap sebagai kemunduran besar bagi Muhyiddin yang sedang menghadapi tantangan kepemimpinan dari petinggi oposisi Anwar Ibrahim. Para ahli politik juga menilai Muhyiddin kini kehilangan kekuatan untuk berkuasa.
Popularitas Muhyiddin mengalami pasang surut. Sebagai orang yang menggantikan Mahathir Mohammad di tengah sengketa politik, Muhyiddin tidak hanya menghadapi permasalahan negara dan rakyat, tapi juga kaum elite. Bahkan, Muhyiddin sendiri harus berjibaku dengan kritik yang muncul dari koalisi partainya sendiri, Barisan Nasional.
Upaya Muhyiddin untuk membendung ledakan pasien Covid-19 dan dampaknya terhadap ekonomi nasional juga dianggap tidak maksimal. Hasil rapor negatif itu diperburuk dengan kegagalan meraih suara di Gedung Parlemen yang berkuasa menggelar pemilihan umum (pemilu). Saat ini, Muhyiddin menanggapi tantangan ini dengan dingin. (Lihat videonya: Pemprov DKI Putuskan Perpanjang Masa PSBB Transisi)
“Saya senang dengan keputusan Yang Mulia Raja Abdullah karena mempercayai pemerintahan di bawah kepemimpinan saya,” ujar Muhyiddin. “Saya juga setuju dan menerima dengan sangat baik pesan beliau agar stabilitas pemerintahan tidak terganggu,” tambahnya. Muhyiddin telah terpilih naik menjadi PM di Parlemen sejak Maret lalu.(Muh Shamil)
(ysw)
tulis komentar anda