Proses Pemilih Jaksa Kejahatan Perang ICC Terhenti di Tengah Sanksi AS

Rabu, 21 Oktober 2020 - 14:57 WIB
Tetapi negara-negara lain mengatakan keputusan untuk mengubah prosedur yang sangat terlambat dalam proses tersebut hanya akan memperburuk situasi, dengan menambahkan kritik bahwa pengadilan telah dipolitisasi.

Dalam sebuah surat yang dikirim ke semua anggota atas nama Sierra Leone dan belasan negara Afrika lainnya, para penandatangan keberatan dengan penyimpangan mencolok dari prinsip-prinsip inklusivitas, transparansi, keadilan dan pengambilan keputusan yang terinformasi".

“Kami akan melihat risiko nyata dalam penyimpangan dari prosedur yang diberlakukan untuk menghilangkan politisasi pemilihan jaksa penuntut. Setiap proses ke depan perlu memastikan melihat dari dekat semua kandidat dengan mempertimbangkan prestasi," ujar Liz Evenson, direktur keadilan internasional di Human Rights Watch, seperti dilansir dari Reuters, Rabu (21/10/2020).

Empat pengacara yang termasuk dalam daftar calon pengganti Bensouda adalah Morris Anyah dari Amerika Serikat dan Nigeria, Fergal Gaynor dari Irlandia, Susan Okalany dari Uganda dan Richard Roy dari Kanada.

Gaynor dan Roy mengatakan kepada Reuters bahwa mereka berkomitmen untuk melanjutkan proses pemilihan yang transparan. Sedangkan Anyah dan Okalany tidak menanggapi permintaan komentar.

"Pemahaman saya adalah bahwa dari empat kandidat terpilih, saya mendapat dukungan paling banyak dari negara bagian," kata Gaynor kepada Reuters.

Meskipun identitas dari sepuluh kandidat yang gagal masuk dalam daftar tersebut belum diumumkan secara terbuka, salah satu dari mereka yang dikatakan tertarik dengan pekerjaan itu adalah Serge Brammertz, asal Belgia yang sekarang menjabat sebagai kepala jaksa PBB untuk pengadilan kejahatan perang Rwanda dan Yugoslavia.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!