Kyrgystan Alami Krisis Politik, PM Boronov Mengundurkan Diri

BISHKEK - Perdana Menteri (PM) Kyrgystan Kubatbek Boronov mengundurkan diri setelah demonstrasi pascapemilu meluas dan menyebabkan negara tersebut jatuh dalam kekacauan politik. Boronov kini digantikan Sadyr Japarov, pemimpin oposisi yang dibebaskan kelompoknya dari penjara.

Kelompok oposisi mengklaim telah menguasai parlemen dan memprotes bahwa hasil pemilu telah diselewengkan. Mengingat hasil tekanan massa, lembaga pemilu Kirgistan pun menganulir hasil pemilu parlemen. Hasil pemilu sebelumnya menunjukkan partai yang berafiliasi dengan Presiden Kirgistan Sooronbai Jeenbekov meraih kemenangan. (Baca: Keajaiban Surah Al-Fatihah Menyembuhkan Penyakit dan Penawar Racun)

Presiden Jeenbekov mengklaim dirinya masih berkuasa, tetapi dia siap mengundurkan diri. “Saya siap menyerahkan tanggung jawab kepada pemimpin yang kuat,” katanya dilansir Al Jazeera. Namun, dia menolak menyebut siapa orang yang dimaksud.





Insiden itu setelah kekisruhan selama beberapa hari, di mana masyarakat menguasai gedung pemerintahan dan membebaskan para tahanan politik, termasuk Japarov, yang telah dipenjara selama 11 tahun. Mantan Presiden Almazbek Atambayev yang telah menjalani tahanan selama 11 tahun atas tuduhan korupsi juga dibebaskan.

“Tujuan utama demonstran bukan menganulir hasil pemilu, tetapi menggulingkan saya dari kekuasaan,” kata Jeenbekov yang masih bersembunyi. Dia menyarankan semua pihak untuk mengembalikan mandat kepada lembaga yang berwenang dan menghindari ketegangan politik. “Untuk menyelesaikan permasalahan, saya siap menyerahkan tanggung jawab kepada pemimpin yang kuat. Saya siap membantu mereka,” kata dia.

Konflik horizontal pun tak terhindari. Demonstran antipemerintah berhadapan dengan kelompok lain. Saat parlemen Kyrgystan sepakat menominasikan politikus Zhaparov, massa yang marah menghancurkan hotel yang menjadi lokasi sidang. Itu memaksa Zhaparov melarikan diri melalui pintu belakang. (Baca juga: Miris, UU Ciptaker Tempatkan Pendidikan sebagai Komoditas yang Diperdagangkan)

Penduduk Bishkek, yang terbiasa menyusul kerusuhan pada 2005 dan 2010, langsung bersiaga untuk membantu aparat kepolisian. Itu digunakan untuk melawan massa demonstran dan perusuh yang berusaha menyerang pertokoan dan restoran. Situs berita Akipress melaporkan polisi Bishkek berhasil mengendalikan situasi.

Saat muncul di televisi, Zhaparov mengumumkan dirinya akan melakukan reformasi konstitusi sebelum menggelar pemilu parlemen dan presiden dalam dua atau tiga bulan mendatang. Dia juga belum mendapatkan dukungan dari kelompok oposisi karena masih terjadi ketegangan di antara aliansinya. Belum jelas, apakah penunjukan Zhaparov sebagai PM memiliki aspek legalitas atau tidak. Namun demikian, BBC melaporkan pihak oposisi mengendalikan pasukan keamanan.



Para pengamat mengatakan tampaknya Jeenbekov, yang terpilih pada 2017, telah kehilangan semua pengaruh politiknya - namun belum jelas siapa yang akan menggantikannya. Para pemimpin oposisi telah membentuk Dewan Koordinasi, tetapi ada laporan bahwa mereka terpecah, memperdebatkan siapa yang mendapat posisi yang berpengaruh. (Baca juga: Berpikir Positif Enyahkan Covid-19)

Sebelumnya, sekitar 5.000 orang melakukan unjuk rasa di alun-alun Ala-Too di ibu kota Bishkek pada Senin (5/10) untuk menentang hasil pemilu. Sebagian besar demonstrasi berjalan damai hingga pada sore hari, sekelompok pengunjuk rasa berupaya menerobos gerbang masuk ke gedung parlemen. Polisi kemudian menggunakan meriam air, granat kejut, dan gas air mata untuk mencoba mengurai kerumunan massa dari alun-alun dan jalan-jalan sekitarnya.

Namun, para demonstran kemudian membanjiri kembali alun-alun, sebelum menyerbu gedung parlemen, yang dikenal sebagai Gedung Putih. Rekaman video yang dibagikan di media sosial menunjukkan pengunjuk rasa bisa memasuki kompleks parlemen, beberapa dengan memanjat pagar dan lainnya dengan membuka gerbang utama. Kementerian kesehatan mengatakan hampir 700 orang terluka, dengan sembilan orang dalam perawatan intensif, dan seorang pria berusia 19 tahun tewas. (Lihat videonya: Buruh Blokir Pintu Tol di Tangerang Menolak UU Cipta Kerja)

Dari 16 partai yang memperebutkan 120 kursi di Dewan Tertinggi, hanya empat partai yang melewati batas 7% untuk pemilihan. (Andika H Mustaqim)