Sengketa Perbatasan, Lebanon-Israel Minta PBB Jadi Mediator
Jum'at, 02 Oktober 2020 - 01:30 WIB
Lebanon dan Israel sepakat untuk mengadakan pembicaraan yang dimediasi oleh PBB yang bertujuan untuk mengakhiri sengketa perbatasan laut dan darat yang telah berlangsung lama. Foto/Tabletmag
BEIRUT - Lebanon dan Israel sepakat untuk mengadakan pembicaraan yang dimediasi oleh PBB yang bertujuan untuk mengakhiri sengketa perbatasan laut dan darat yang telah berlangsung lama. Hal itu diumumkan oleh Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri.
"Amerika Serikat (AS) akan bertindak sebagai fasilitator selama pembicaraan, yang akan diadakan di kota perbatasan selatan Lebanon, Naqoura," kata Berri pada konferensi pers, tanpa memberikan tanggal negosiasi seperti dikutip dari Middle East Eye, Jumat (2/10/2020).
Lebanon dan Israel masih dalam keadaan perang formal, dan telah memperebutkan perbatasan darat dan laut mereka selama beberapa dekade, termasuk wilayah di tepi tiga blok energi Lebanon.(Baca juga: Belum Genap Sebulan Menjabat, PM Baru Lebanon Mengundurkan Diri )
"Perwakilan AS dan koordinator khusus AS untuk Lebanon bersiap untuk memberikan risalah pertemuan bersama yang akan mereka tandatangani dan tunjukkan kepada Israel dan Lebanon untuk ditandatangani pada akhir setiap pertemuan," ujar Berri, membacakan salinan dari kesepakatan kerangka kerja 22 September.
"Ini adalah kesepakatan kerangka kerja, dan bukan yang terakhir," jelas Berri, sembari mengatakan diskusi akan diadakan di bawah dukungan PBB di pangkalan dekat perbatasan yang dipantau PBB dengan Israel, yang dikenal sebagai Garis Biru.
Ia mengatakan AS akan mendorong kesepakatan sesegera mungkin, tetapi menegaskan bahwa kesepakatan tentang kerangka kerja dicapai sebelum Washington menjatuhkan sanksi pada tangan kanannya, Ali Hassan Khalil, karena korupsi dan memungkinkan bantuan finansial kepada Hizbullah.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Gabi Ashkenazi, mengatakan dalam cuitannya bahwa perjanjian itu muncul setelah tiga tahun kontak diplomatik.
"Saya ingin berterima kasih kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan stafnya atas upaya dedikasinya yang telah mengarah pada dimulainya pembicaraan langsung antara Israel dan Lebanon tentang demarkasi batas laut," tulisnya.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyambut baik perjanjian kerangka kerja tersebut, dengan mengatakan itu adalah hasil dari hampir tiga tahun keterlibatan diplomatik yang intens.
Utusan AS David Schenker mengatakan pada 8 September bahwa ia berharap untuk datang ke Lebanon dan menandatangani kesepakatan kerangka kerja untuk memulai diskusi dalam beberapa minggu mendatang.(Baca juga: AS: Israel dan Lebanon Hampir Rampungkan Masalah Perbatasan )
Masalah perbatasan laut sangat sensitif karena kemungkinan adanya hidrokarbon di Mediterania.
Sebuah konsorsium yang terdiri dari raksasa energi Total, Eni, dan Novatek diberikan dua blok pertama dari 10 blok eksplorasi Lebanon pada tahun 2018 - blok 4, yang terletak sekitar 30 km dari Beirut, dan blok 9 di dekat perbatasan Israel.
Pada bulan April, Lebanon mengatakan pengeboran awal di Blok 4 telah menunjukkan jejak gas tetapi tidak ada cadangan yang layak secara komersial.
Eksplorasi blok 9 lebih kontroversial dan belum dimulai, karena Israel juga mengklaim kepemilikan saham.
"Amerika Serikat (AS) akan bertindak sebagai fasilitator selama pembicaraan, yang akan diadakan di kota perbatasan selatan Lebanon, Naqoura," kata Berri pada konferensi pers, tanpa memberikan tanggal negosiasi seperti dikutip dari Middle East Eye, Jumat (2/10/2020).
Lebanon dan Israel masih dalam keadaan perang formal, dan telah memperebutkan perbatasan darat dan laut mereka selama beberapa dekade, termasuk wilayah di tepi tiga blok energi Lebanon.(Baca juga: Belum Genap Sebulan Menjabat, PM Baru Lebanon Mengundurkan Diri )
"Perwakilan AS dan koordinator khusus AS untuk Lebanon bersiap untuk memberikan risalah pertemuan bersama yang akan mereka tandatangani dan tunjukkan kepada Israel dan Lebanon untuk ditandatangani pada akhir setiap pertemuan," ujar Berri, membacakan salinan dari kesepakatan kerangka kerja 22 September.
"Ini adalah kesepakatan kerangka kerja, dan bukan yang terakhir," jelas Berri, sembari mengatakan diskusi akan diadakan di bawah dukungan PBB di pangkalan dekat perbatasan yang dipantau PBB dengan Israel, yang dikenal sebagai Garis Biru.
Ia mengatakan AS akan mendorong kesepakatan sesegera mungkin, tetapi menegaskan bahwa kesepakatan tentang kerangka kerja dicapai sebelum Washington menjatuhkan sanksi pada tangan kanannya, Ali Hassan Khalil, karena korupsi dan memungkinkan bantuan finansial kepada Hizbullah.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Gabi Ashkenazi, mengatakan dalam cuitannya bahwa perjanjian itu muncul setelah tiga tahun kontak diplomatik.
"Saya ingin berterima kasih kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan stafnya atas upaya dedikasinya yang telah mengarah pada dimulainya pembicaraan langsung antara Israel dan Lebanon tentang demarkasi batas laut," tulisnya.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyambut baik perjanjian kerangka kerja tersebut, dengan mengatakan itu adalah hasil dari hampir tiga tahun keterlibatan diplomatik yang intens.
Utusan AS David Schenker mengatakan pada 8 September bahwa ia berharap untuk datang ke Lebanon dan menandatangani kesepakatan kerangka kerja untuk memulai diskusi dalam beberapa minggu mendatang.(Baca juga: AS: Israel dan Lebanon Hampir Rampungkan Masalah Perbatasan )
Masalah perbatasan laut sangat sensitif karena kemungkinan adanya hidrokarbon di Mediterania.
Sebuah konsorsium yang terdiri dari raksasa energi Total, Eni, dan Novatek diberikan dua blok pertama dari 10 blok eksplorasi Lebanon pada tahun 2018 - blok 4, yang terletak sekitar 30 km dari Beirut, dan blok 9 di dekat perbatasan Israel.
Pada bulan April, Lebanon mengatakan pengeboran awal di Blok 4 telah menunjukkan jejak gas tetapi tidak ada cadangan yang layak secara komersial.
Eksplorasi blok 9 lebih kontroversial dan belum dimulai, karena Israel juga mengklaim kepemilikan saham.
(ber)
tulis komentar anda