China Paksa Orang-orang Tibet Masuk ke Kamp Kerja Paksa Mirip di Xinjiang

Jum'at, 25 September 2020 - 00:00 WIB
Pelatihan pekerja surplus pedesaan bergaya militer di wilayah Chamdo di Tibet, China, Juni 2016. Foto/Tibets Chamdo
BEIJING - Sejumlah dokumen mengungkap bahwa pemerintah China memaksa pekerja pedesaan di Tibet masuk ke kamp-kamp kerja paksa bergaya militer. Kebijakan ini mirip dengan yang diterapkan di Xinjiang.

Pemerintah mengklaim kamp untuk komunitas etnis Tibet tersebut merupakan kamp untuk pelatihan kejuruan.

Dokumen-dokumen yang mengungkap praktik itu merupakan laporan kebijakan dari biro pemerintah China di Tibet dan permintaan pengadaan yang dirilis dari 2016 hingga 2020. Beberapa dokumen tersebut telah ditinjau oleh Reuters. (Baca: Media China Sentil Indonesia karena Menentang Klaim China di Laut China Selatan )

Studi oleh Jamestown Foundation, sebuah lembaga yang berbasis di Washington, D.C. yang berfokus pada masalah kebijakan yang memiliki kepentingan strategis bagi AS, juga mengungkap penempatan orang-orang Tibet di kamp tersebut. Studi Jamestown Foundation menggunakan laporan media pemerintah dan dokumen lainnya.

Laporan Jamestown Foundation menyatakan bahwa kebijakan transfer tenaga kerja mengamanatkan bahwa para penggembala dan petani harus menjalani pelatihan kejuruan "bergaya militer" yang terpusat, yang bertujuan untuk mereformasi "pemikiran



terbelakang" dan termasuk pelatihan dalam "disiplin kerja," hukum, dan bahasa China.

Kelompok hak asasi manusia telah mengkritik hal ini dan mengatakan bahwa langkah seperti itu ditujukan untuk pelatihan ideologis dan memiliki elemen koersif. (Baca: Li Meng Yan Janjikan Bukti Covid-19 Dibuat di Lab Militer Partai Komunis China )

“Sekarang ini, menurut pendapat saya, serangan terkuat, paling jelas dan terarah terhadap mata pencaharian tradisional Tibet yang telah kita saksikan hampir sejak Revolusi Kebudayaan tahun 1966 hingga 1976," kata Adrian Zenz, seorang peneliti Tibet

dan Xinjiang independen, yang menyusun temuan inti dari program tersebut, seperti dikutip oleh Reuters.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
Halaman :
tulis komentar anda
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More