Masalah Kualitas dan Krisis Internal Hambat Ambisi Ekspor Senjata China
Jum'at, 24 Juli 2026 - 08:55 WIB
Anushka menyebut tantangan serupa juga terlihat pada sistem nirawak buatan China.
Yordania, misalnya, menjual armada drone tempur CH-4B hanya sekitar dua tahun setelah membelinya. Aljazair juga mengalami kecelakaan drone CH-4B saat latihan, sedangkan Irak dilaporkan harus menghentikan operasional armada pesawat nirawaknya akibat kekurangan suku cadang.
Persoalan tidak hanya terjadi pada sistem nirawak.
Anushka mencatat Myanmar menghentikan operasional pesawat tempur JF-17 yang diproduksi bersama China dan Pakistan pada 2022 akibat masalah radar dan pemeliharaan yang terus berulang.
Dia juga menyoroti konflik India-Pakistan pada Mei 2025 dalam Operasi Sindoor. Menurut Anushka, radar KJL dan sistem rudal pertahanan udara buatan China yang digunakan Pakistan gagal mendeteksi maupun menggagalkan serangan India terhadap sejumlah pangkalan udara.
Meski demikian, Anushka menilai ekspor senjata tetap menjadi instrumen penting dalam strategi geopolitik Beijing.
“Salah satu pendorong utama ekspor persenjataan China adalah kebutuhan memperoleh validasi operasional terhadap sistem senjata yang relatif jarang digunakan langsung oleh Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dalam perang konvensional sejak 1979,” ungkapnya.
Dalam pandangan Anushka, penggunaan berbagai komponen buatan China pada sistem senjata yang dioperasikan negara lain memberikan umpan balik bagi industri pertahanan untuk mengevaluasi dan mengembangkan teknologi berikutnya.
Selain itu, lanjut dia, perdagangan senjata juga menjadi instrumen diplomasi yang memungkinkan Beijing memperkuat hubungan strategis dengan negara-negara mitra seperti Pakistan, Iran, Rusia, Venezuela, Myanmar, maupun Thailand.
Hubungan tersebut dinilai memberi ruang bagi China untuk memperluas pengaruh geopolitiknya sekaligus memperoleh manfaat ekonomi melalui ekspor teknologi pertahanan dan komponen penggunaan ganda atau dual-use.
Ia menambahkan bahwa pemerintah China terus memperkuat fondasi industri militernya melalui berbagai perusahaan milik negara seperti NORINCO, Aviation Industry Corporation of China (AVIC), China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), serta China State Shipbuilding Corporation (CSSC), yang didukung ribuan perusahaan teknologi swasta.
Beijing juga membangun kerangka regulasi untuk melindungi industri pertahanan melalui Export Control Law 2020, Data Security Law 2021, Law on Countering Foreign Sanctions 2021, serta dua dekret Dewan Negara yang diterbitkan pada April 2026.
Namun, di saat yang sama, industri pertahanan China justru menghadapi persoalan internal.
Yordania, misalnya, menjual armada drone tempur CH-4B hanya sekitar dua tahun setelah membelinya. Aljazair juga mengalami kecelakaan drone CH-4B saat latihan, sedangkan Irak dilaporkan harus menghentikan operasional armada pesawat nirawaknya akibat kekurangan suku cadang.
Persoalan tidak hanya terjadi pada sistem nirawak.
Anushka mencatat Myanmar menghentikan operasional pesawat tempur JF-17 yang diproduksi bersama China dan Pakistan pada 2022 akibat masalah radar dan pemeliharaan yang terus berulang.
Dia juga menyoroti konflik India-Pakistan pada Mei 2025 dalam Operasi Sindoor. Menurut Anushka, radar KJL dan sistem rudal pertahanan udara buatan China yang digunakan Pakistan gagal mendeteksi maupun menggagalkan serangan India terhadap sejumlah pangkalan udara.
Meski demikian, Anushka menilai ekspor senjata tetap menjadi instrumen penting dalam strategi geopolitik Beijing.
“Salah satu pendorong utama ekspor persenjataan China adalah kebutuhan memperoleh validasi operasional terhadap sistem senjata yang relatif jarang digunakan langsung oleh Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dalam perang konvensional sejak 1979,” ungkapnya.
Dalam pandangan Anushka, penggunaan berbagai komponen buatan China pada sistem senjata yang dioperasikan negara lain memberikan umpan balik bagi industri pertahanan untuk mengevaluasi dan mengembangkan teknologi berikutnya.
Persoalan Internal Industri Pertahanan
Selain itu, lanjut dia, perdagangan senjata juga menjadi instrumen diplomasi yang memungkinkan Beijing memperkuat hubungan strategis dengan negara-negara mitra seperti Pakistan, Iran, Rusia, Venezuela, Myanmar, maupun Thailand.
Hubungan tersebut dinilai memberi ruang bagi China untuk memperluas pengaruh geopolitiknya sekaligus memperoleh manfaat ekonomi melalui ekspor teknologi pertahanan dan komponen penggunaan ganda atau dual-use.
Ia menambahkan bahwa pemerintah China terus memperkuat fondasi industri militernya melalui berbagai perusahaan milik negara seperti NORINCO, Aviation Industry Corporation of China (AVIC), China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), serta China State Shipbuilding Corporation (CSSC), yang didukung ribuan perusahaan teknologi swasta.
Beijing juga membangun kerangka regulasi untuk melindungi industri pertahanan melalui Export Control Law 2020, Data Security Law 2021, Law on Countering Foreign Sanctions 2021, serta dua dekret Dewan Negara yang diterbitkan pada April 2026.
Namun, di saat yang sama, industri pertahanan China justru menghadapi persoalan internal.
Lihat Juga :