Israel Akan Caplok Tepi Barat, Ini 4 Bentuk Perlawanan Hamas
Senin, 09 Februari 2026 - 12:10 WIB
Baca Juga: Bom Belum Meledak Masih Ada di Situs Nuklir Iran yang Diserang AS
Hamas juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa dan komunitas internasional untuk menerapkan "tekanan nyata dan efektif" pada Israel untuk menghentikan pelanggaran dan meminta pertanggungjawabannya atas kejahatan terhadap tanah dan rakyat Palestina.
Sebuah laporan oleh kantor hak asasi manusia PBB menyerukan rezim Israel untuk mengakhiri "sistem apartheid"-nya.
Pernyataan Hamas sejalan dengan reaksi Palestina yang lebih luas, termasuk dari Otoritas Palestina dan Fatah, yang menggambarkan langkah-langkah tersebut sebagai "kriminal" dan bertujuan untuk memperkuat aneksasi sambil melanggar hukum internasional dan Perjanjian Oslo.
Kelompok hak asasi manusia memperingatkan bahwa pendaftaran tanah publik dapat memfasilitasi pendekatan pemukim kepada pemilik tanah Palestina untuk pembelian atau tekanan, mempercepat perluasan pemukiman dan mempersulit klaim negara Palestina di masa depan.
Keputusan tersebut muncul di tengah ketegangan yang sedang berlangsung di wilayah pendudukan, di mana aktivitas pemukiman Israel terus meningkat meskipun mendapat kecaman internasional.
4. Mendorong Negara-negara Arab untuk Ikut Bertanggung Jawab
Lebih lanjut, mereka menuntut agar negara-negara Arab dan Islam memenuhi "tanggung jawab historis" mereka dengan memutuskan hubungan dengan Israel, mengusir duta besar Israel dari negara-negara yang memiliki hubungan, dan mengadopsi posisi yang bersatu dalam mendukung hak-hak Palestina.Hamas juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa dan komunitas internasional untuk menerapkan "tekanan nyata dan efektif" pada Israel untuk menghentikan pelanggaran dan meminta pertanggungjawabannya atas kejahatan terhadap tanah dan rakyat Palestina.
Sebuah laporan oleh kantor hak asasi manusia PBB menyerukan rezim Israel untuk mengakhiri "sistem apartheid"-nya.
Pernyataan Hamas sejalan dengan reaksi Palestina yang lebih luas, termasuk dari Otoritas Palestina dan Fatah, yang menggambarkan langkah-langkah tersebut sebagai "kriminal" dan bertujuan untuk memperkuat aneksasi sambil melanggar hukum internasional dan Perjanjian Oslo.
Kelompok hak asasi manusia memperingatkan bahwa pendaftaran tanah publik dapat memfasilitasi pendekatan pemukim kepada pemilik tanah Palestina untuk pembelian atau tekanan, mempercepat perluasan pemukiman dan mempersulit klaim negara Palestina di masa depan.
Keputusan tersebut muncul di tengah ketegangan yang sedang berlangsung di wilayah pendudukan, di mana aktivitas pemukiman Israel terus meningkat meskipun mendapat kecaman internasional.
(ahm)
Lihat Juga :