Hamas Tolak Pelucutan Senjata dan Pemerintahan Asing di Gaza
Senin, 09 Februari 2026 - 07:11 WIB
Hamas, sebuah gerakan Islam, telah melancarkan perjuangan bersenjata melawan apa yang mereka anggap sebagai pendudukan Israel atas wilayah Palestina. Mereka melancarkan serangan lintas batas yang mematikan ke Israel dari Gaza pada 7 Oktober 2023, yang memicu perang terbaru di Gaza.
Gencatan senjata yang dimediasi AS di Gaza memasuki fase kedua, yang menuntut demiliterisasi wilayah tersebut—termasuk pelucutan senjata Hamas—bersamaan dengan penarikan bertahap pasukan Israel.
Hamas telah berulang kali mengatakan bahwa pelucutan senjata adalah garis merah, meskipun telah mengindikasikan bahwa mereka dapat mempertimbangkan untuk menyerahkan senjata mereka kepada otoritas pemerintahan Palestina di masa depan.
Para pejabat Israel mengatakan bahwa Hamas masih memiliki sekitar 20.000 milisi dan sekitar 60.000 senapan Kalashnikov di Gaza.
Sebuah komite teknokrat Palestina telah dibentuk dengan tujuan untuk mengambil alih pemerintahan sehari-hari di Jalur Gaza yang porak-poranda, tetapi masih belum jelas apakah, atau bagaimana, komite tersebut akan menangani masalah demiliterisasi.
Komite tersebut beroperasi di bawah apa yang disebut "Dewan Perdamaian", sebuah inisiatif yang diluncurkan oleh Presiden AS Donald Trump.
Gencatan senjata yang dimediasi AS di Gaza memasuki fase kedua, yang menuntut demiliterisasi wilayah tersebut—termasuk pelucutan senjata Hamas—bersamaan dengan penarikan bertahap pasukan Israel.
Hamas telah berulang kali mengatakan bahwa pelucutan senjata adalah garis merah, meskipun telah mengindikasikan bahwa mereka dapat mempertimbangkan untuk menyerahkan senjata mereka kepada otoritas pemerintahan Palestina di masa depan.
Para pejabat Israel mengatakan bahwa Hamas masih memiliki sekitar 20.000 milisi dan sekitar 60.000 senapan Kalashnikov di Gaza.
Sebuah komite teknokrat Palestina telah dibentuk dengan tujuan untuk mengambil alih pemerintahan sehari-hari di Jalur Gaza yang porak-poranda, tetapi masih belum jelas apakah, atau bagaimana, komite tersebut akan menangani masalah demiliterisasi.
Komite tersebut beroperasi di bawah apa yang disebut "Dewan Perdamaian", sebuah inisiatif yang diluncurkan oleh Presiden AS Donald Trump.
Lihat Juga :