Hamas Tolak Pelucutan Senjata dan Pemerintahan Asing di Gaza
Senin, 09 Februari 2026 - 07:11 WIB
Awalnya dibentuk untuk mengawasi gencatan senjata Gaza dan rekonstruksi pasca-perang, mandat dewan tersebut telah diperluas, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan kritikus bahwa dewan tersebut dapat berkembang menjadi saingan bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Trump meluncurkan dewan tersebut di Forum Ekonomi Dunia di resor ski Swiss, Davos, bulan lalu, di mana para pemimpin dan pejabat dari hampir dua lusin negara bergabung dengannya dalam menandatangani piagam pendiriannya.
Bersamaan dengan Dewan Perdamaian, Trump juga membentuk Dewan Eksekutif Gaza—sebuah panel penasihat untuk komite teknokrat Palestina—yang terdiri dari tokoh-tokoh internasional termasuk utusan AS Steve Witkoff dan Jared Kushner, serta mantan perdana menteri Inggris Tony Blair.
Pada hari Minggu, Meshal mendesak Dewan Perdamaian untuk mengadopsi apa yang disebutnya sebagai "pendekatan seimbang" yang akan memungkinkan rekonstruksi Gaza dan aliran bantuan kepada sekitar 2,2 juta penduduknya, sambil memperingatkan: "Hamas tidak akan menerima pemerintahan asing atas wilayah Palestina."
“Kami berpegang teguh pada prinsip-prinsip nasional kami dan menolak logika perwalian, intervensi eksternal, atau pengembalian mandat dalam bentuk apa pun,” kata Meshal.
“Rakyat Palestina harus memerintah rakyat Palestina. Gaza milik rakyat Gaza dan Palestina. Kami tidak akan menerima pemerintahan asing,” imbuh dia.
Trump meluncurkan dewan tersebut di Forum Ekonomi Dunia di resor ski Swiss, Davos, bulan lalu, di mana para pemimpin dan pejabat dari hampir dua lusin negara bergabung dengannya dalam menandatangani piagam pendiriannya.
Bersamaan dengan Dewan Perdamaian, Trump juga membentuk Dewan Eksekutif Gaza—sebuah panel penasihat untuk komite teknokrat Palestina—yang terdiri dari tokoh-tokoh internasional termasuk utusan AS Steve Witkoff dan Jared Kushner, serta mantan perdana menteri Inggris Tony Blair.
Pada hari Minggu, Meshal mendesak Dewan Perdamaian untuk mengadopsi apa yang disebutnya sebagai "pendekatan seimbang" yang akan memungkinkan rekonstruksi Gaza dan aliran bantuan kepada sekitar 2,2 juta penduduknya, sambil memperingatkan: "Hamas tidak akan menerima pemerintahan asing atas wilayah Palestina."
“Kami berpegang teguh pada prinsip-prinsip nasional kami dan menolak logika perwalian, intervensi eksternal, atau pengembalian mandat dalam bentuk apa pun,” kata Meshal.
“Rakyat Palestina harus memerintah rakyat Palestina. Gaza milik rakyat Gaza dan Palestina. Kami tidak akan menerima pemerintahan asing,” imbuh dia.
(mas)
Lihat Juga :