Setelah Kecam PBB, Trump akan Minta Mandat Pasukan Internasional di Gaza

Ketika eskalator yang membawa Trump ke aula Majelis Umum berhenti berfungsi, presiden AS menuduh badan tersebut melakukan "sabotase" dan pemerintahannya mengancam akan menyelidiki kerusakan mekanis eskalator tersebut.

Awal tahun ini, pemerintahan Trump menjatuhkan sanksi kepada pelapor khusus PBB untuk Israel dan Palestina, Francesca Albanese.

Rubio menuduh pelapor PBB tersebut melakukan "penghinaan terbuka" terhadap AS, Israel, dan "Barat."

Pemerintahan Trump juga menangguhkan pendanaan untuk badan PBB untuk Pengungsi Palestina dan menarik diri dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

Di Gaza, AS bekerja sama dengan Israel untuk mendorong Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) yang telah lama didiskreditkan untuk mengambil alih distribusi bantuan di Gaza.

Tentara bayaran AS yang bertugas di lokasi bantuan GHF dituduh menyerang warga Palestina yang kelaparan.

Trump terpaksa membatalkan program GHF untuk Gaza dalam rencana gencatan senjata, yang secara eksplisit mengakui PBB dan badan-badannya mendistribusikan bantuan di Gaza. Langkah ini tampaknya dilakukan atas permintaan negara-negara Arab dan Muslim.

Sekarang, hal yang sama tampaknya terjadi dengan pasukan internasional yang ingin dikerahkan Trump ke Gaza.

“Beberapa negara ini akan membutuhkan mandat internasional agar dapat mengirim pasukan ke luar negeri,” ujar Rubio pada hari Kamis sebelum berangkat ke Israel.

Para ahli mengatakan negara-negara Arab dan Muslim menginginkan persetujuan PBB untuk mendapatkan legitimasi dari penduduk mereka dan warga Palestina di Gaza.