Pemerintahan AS Shutdown, 2 Juta PNS Terancam Nganggur
Rabu, 01 Oktober 2025 - 18:44 WIB
Pada tahun 2023, dibutuhkan tiga resolusi berkelanjutan berturut-turut untuk menghindari penutupan dan memastikan fungsi sementara administrasi publik federal, masing-masing untuk periode singkat.
Masalah ini terulang kembali pada tahun fiskal 2025, yang dimulai pada Oktober 2024 karena tidak mungkin untuk memberikan suara pada RUU alokasi tepat waktu.
Pada tanggal 23 September 2024, sebuah resolusi berkelanjutan disahkan, yang mengesahkan belanja publik diskresioner hingga tengah malam pada tanggal 20 Desember 2024. Pada tanggal 21 Desember 2024, sebuah resolusi berkelanjutan baru disahkan untuk memungkinkan pembiayaan belanja publik diskresioner hingga 14 Maret 2025.
Pada tanggal 11 Maret 2025, sebuah resolusi berkelanjutan baru disahkan untuk memungkinkan pembiayaan belanja publik diskresioner hingga tengah malam pada tanggal 30 September 2025. Dan inilah kondisi kita saat ini.
Di Dewan Perwakilan Rakyat yang beranggotakan 435 orang, Partai Republik memiliki mayoritas absolut 219 suara, dibandingkan dengan 212 suara untuk Partai Demokrat, dan terdapat 4 kekosongan kursi.
Di Senat, terdapat 53 anggota Partai Republik, 45 anggota Partai Demokrat, dan 2 anggota independen yang berkoalisi dengan Partai Demokrat (Bernie Sanders dari Vermont dan Angus King dari Maine).
Akibatnya, persetujuan resolusi berkelanjutan yang baru membutuhkan dukungan dari 7 senator dari Partai Demokrat.
Namun, Partai Demokrat mensyaratkan dukungan mereka pada pemeliharaan pengeluaran sosial tertentu yang ditolak oleh Partai Republik.
Partai Demokrat mengatakan mereka hanya akan menandatangani kesepakatan yang memperpanjang kredit pajak terkait Undang-Undang Perawatan Terjangkau, atau Obamacare, yang akan berakhir pada akhir tahun. Partai Republik mengklaim bahwa Partai Demokrat ingin memberikan ratusan miliar dolar dalam bentuk tunjangan kesehatan kepada migran ilegal.
Pertama, hal ini berkaitan dengan penurunan sementara dalam produksi layanan publik, yang merupakan komponen produk domestik bruto.
Kedua, konsumsi pegawai negeri sipil yang sedang cuti tanpa dibayar turun tajam, yang memengaruhi produksi di sektor lain, yang juga merupakan bagian dari produk domestik bruto.
Masalah ini terulang kembali pada tahun fiskal 2025, yang dimulai pada Oktober 2024 karena tidak mungkin untuk memberikan suara pada RUU alokasi tepat waktu.
Pada tanggal 23 September 2024, sebuah resolusi berkelanjutan disahkan, yang mengesahkan belanja publik diskresioner hingga tengah malam pada tanggal 20 Desember 2024. Pada tanggal 21 Desember 2024, sebuah resolusi berkelanjutan baru disahkan untuk memungkinkan pembiayaan belanja publik diskresioner hingga 14 Maret 2025.
Pada tanggal 11 Maret 2025, sebuah resolusi berkelanjutan baru disahkan untuk memungkinkan pembiayaan belanja publik diskresioner hingga tengah malam pada tanggal 30 September 2025. Dan inilah kondisi kita saat ini.
3. Perseteruan Demokrat Vs Republik
Masalahnya adalah resolusi berkelanjutan membutuhkan mayoritas 60 dari 100 suara di Senat. Di Dewan Perwakilan Rakyat, mayoritas sederhana sudah cukup.Di Dewan Perwakilan Rakyat yang beranggotakan 435 orang, Partai Republik memiliki mayoritas absolut 219 suara, dibandingkan dengan 212 suara untuk Partai Demokrat, dan terdapat 4 kekosongan kursi.
Di Senat, terdapat 53 anggota Partai Republik, 45 anggota Partai Demokrat, dan 2 anggota independen yang berkoalisi dengan Partai Demokrat (Bernie Sanders dari Vermont dan Angus King dari Maine).
Akibatnya, persetujuan resolusi berkelanjutan yang baru membutuhkan dukungan dari 7 senator dari Partai Demokrat.
Namun, Partai Demokrat mensyaratkan dukungan mereka pada pemeliharaan pengeluaran sosial tertentu yang ditolak oleh Partai Republik.
Partai Demokrat mengatakan mereka hanya akan menandatangani kesepakatan yang memperpanjang kredit pajak terkait Undang-Undang Perawatan Terjangkau, atau Obamacare, yang akan berakhir pada akhir tahun. Partai Republik mengklaim bahwa Partai Demokrat ingin memberikan ratusan miliar dolar dalam bentuk tunjangan kesehatan kepada migran ilegal.
4. Pertumbuhan Ekonomi Melambat
Penghentian sementara pengeluaran diskresioner, yang mencakup 27% dari total pengeluaran pemerintah federal, memiliki konsekuensi yang signifikan.Pertama, hal ini berkaitan dengan penurunan sementara dalam produksi layanan publik, yang merupakan komponen produk domestik bruto.
Kedua, konsumsi pegawai negeri sipil yang sedang cuti tanpa dibayar turun tajam, yang memengaruhi produksi di sektor lain, yang juga merupakan bagian dari produk domestik bruto.
Lihat Juga :