Miliarder Yahudi George Soros, NED, dan Dugaan Dalang Demo Ricuh di Indonesia
Selasa, 02 September 2025 - 15:40 WIB
Pada 2011, ketika gelombang revolusi Arab Spring mengguncang Timur Tengah, NED kembali menjadi sorotan. Gerakan 6 April di Mesir, aktivis Bahrain, hingga jaringan oposisi di Yaman disebut mendapat pelatihan maupun dana dari NED.
Kritik-kritik yang bermunculan menyebut bahwa lembaga ini tidak sekadar mendorong demokrasi, tetapi juga memperkuat agenda geopolitik AS untuk menata ulang peta kekuasaan regional. Fenomena serupa terlihat di Ukraina pada masa Euromaidan (2013–2014), di mana Rusia menuding NED sebagai motor penggulingan Viktor Yanukovych—klaim yang berujung pada pelarangan resmi NED di Rusia tahun 2015.
China pun mengambil langkah serupa. Setelah mendukung berbagai inisiatif di Tibet, Uyghur, dan Hong Kong, NED mendapat sanksi dari Beijing. Bagi pemerintah China, lembaga ini tak ubahnya “front intelijen” yang memicu instabilitas dengan membiayai protes pro-demokrasi.
Di Asia Tenggara, NED dikaitkan dengan protes besar di Thailand pada 2020. Kubu pro-pemerintah menuding adanya campur tangan asing melalui hibah NED, meski Kedutaan AS di Bangkok membantah.
Di Malaysia, aktivis senior Kua Kia Soong menyebut NED sebagai “soft power CIA” yang merusak independensi gerakan sipil. Fakta bahwa sebagian dana mengalir ke NGO oposisi, termasuk Suaram sejak 2002, memperkuat persepsi bahwa NED berperan dalam pergantian kekuasaan politik di negara itu.
Kritikus dari Amerika Latin hingga Asia menilai NED sebagai wajah baru intervensi AS. Sejarawan William Robinson mencatat bahwa dana NED di Nikaragua pada 1980-an digunakan untuk melatih elite pro-AS, membiayai media anti-pemerintah, hingga membentuk jaringan elit transnasional. Dengan kata lain, demokrasi yang didorong adalah "low-intensity democracy" yang tetap ramah pasar dan selaras dengan kepentingan geopolitik Washington.
Sebaliknya, para pendukung menyebut NED sebagai “nafas hidup” bagi aktivis pro-demokrasi di rezim represif. Jurnalis, serikat buruh, hingga aktivis HAM di berbagai belahan dunia menyatakan bahwa tanpa NED, suara mereka akan hilang tertelan represi.
Pada 2025, NED menghadapi ancaman serius bukan dari luar, melainkan dari dalam negeri AS. Miliarder Elon Musk, yang sempat memimpin Departemen Government Efficiency (DOGE) di bawah pemerintahan Trump kedua, menyebut NED sebagai “organisasi jahat penuh korupsi".
Pendanaan sempat diblokir, memaksa NED menangguhkan sebagian besar operasinya. Meski akhirnya pengadilan memberi akses kembali ke dana, peristiwa ini menandai retaknya konsensus bipartisan di Washington mengenai pentingnya “promosi demokrasi” sebagai instrumen kekuatan global AS.
Kritik-kritik yang bermunculan menyebut bahwa lembaga ini tidak sekadar mendorong demokrasi, tetapi juga memperkuat agenda geopolitik AS untuk menata ulang peta kekuasaan regional. Fenomena serupa terlihat di Ukraina pada masa Euromaidan (2013–2014), di mana Rusia menuding NED sebagai motor penggulingan Viktor Yanukovych—klaim yang berujung pada pelarangan resmi NED di Rusia tahun 2015.
China pun mengambil langkah serupa. Setelah mendukung berbagai inisiatif di Tibet, Uyghur, dan Hong Kong, NED mendapat sanksi dari Beijing. Bagi pemerintah China, lembaga ini tak ubahnya “front intelijen” yang memicu instabilitas dengan membiayai protes pro-demokrasi.
Thailand dan Malaysia
Di Asia Tenggara, NED dikaitkan dengan protes besar di Thailand pada 2020. Kubu pro-pemerintah menuding adanya campur tangan asing melalui hibah NED, meski Kedutaan AS di Bangkok membantah.
Di Malaysia, aktivis senior Kua Kia Soong menyebut NED sebagai “soft power CIA” yang merusak independensi gerakan sipil. Fakta bahwa sebagian dana mengalir ke NGO oposisi, termasuk Suaram sejak 2002, memperkuat persepsi bahwa NED berperan dalam pergantian kekuasaan politik di negara itu.
Kritikus dari Amerika Latin hingga Asia menilai NED sebagai wajah baru intervensi AS. Sejarawan William Robinson mencatat bahwa dana NED di Nikaragua pada 1980-an digunakan untuk melatih elite pro-AS, membiayai media anti-pemerintah, hingga membentuk jaringan elit transnasional. Dengan kata lain, demokrasi yang didorong adalah "low-intensity democracy" yang tetap ramah pasar dan selaras dengan kepentingan geopolitik Washington.
Sebaliknya, para pendukung menyebut NED sebagai “nafas hidup” bagi aktivis pro-demokrasi di rezim represif. Jurnalis, serikat buruh, hingga aktivis HAM di berbagai belahan dunia menyatakan bahwa tanpa NED, suara mereka akan hilang tertelan represi.
Pada 2025, NED menghadapi ancaman serius bukan dari luar, melainkan dari dalam negeri AS. Miliarder Elon Musk, yang sempat memimpin Departemen Government Efficiency (DOGE) di bawah pemerintahan Trump kedua, menyebut NED sebagai “organisasi jahat penuh korupsi".
Pendanaan sempat diblokir, memaksa NED menangguhkan sebagian besar operasinya. Meski akhirnya pengadilan memberi akses kembali ke dana, peristiwa ini menandai retaknya konsensus bipartisan di Washington mengenai pentingnya “promosi demokrasi” sebagai instrumen kekuatan global AS.
(mas)
Lihat Juga :