Profil Dwight D Eisenhower, Jenderal Sekaligus Presiden AS di Balik Pemberontakan Permesta di Indonesia
Senin, 02 Juni 2025 - 11:35 WIB
Ayah dari John Eisenhower ini kemudian terjun ke politik melalui Partai Republik. Dia sukses menjadi Presiden ke-34 Amerika Serikat dari tahun 1953 hingga 1961.
Eisenhower naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 1953, menggantikan Presiden Harry S Truman. Dia mewarisi dunia yang tengah terbelah antara dua kekuatan ideologi: komunisme Soviet dan kapitalisme Barat. Dalam menghadapi ancaman komunisme global, Eisenhower menerapkan kebijakan luar negeri yang dikenal sebagai "Eisenhower Doctrine"—sebuah pendekatan intervensif untuk membendung pengaruh Uni Soviet, terutama di negara-negara berkembang.
Setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945 dan pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada 1949, AS semula mendukung stabilitas pemerintahan presiden pertama Indonesia, Sukarno.
Namun, menjelang pertengahan 1950-an, kekhawatiran AS memuncak. Presiden Sukarno dinilai terlalu akomodatif terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI), dan retorikanya yang anti-Barat semakin mengkhawatirkan.
Washington, melalui CIA, menganggap Indonesia terlalu strategis untuk jatuh ke tangan komunis. Dalam memo rahasia Gedung Putih tahun 1957, Eisenhower menyatakan pentingnya mencegah "domino effect" di Asia Tenggara, dan Indonesia dipandang sebagai negara kunci dalam strategi ini.
Puncak intervensi AS terhadap kedaulatan Indonesia terjadi pada tahun 1957–1958, saat terjadi pemberontakan militer di Sumatra (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/PRRI) dan Sulawesi (Perjuangan Semesta/Permesta). Badan Intelijen Pusat (CIA) AS melancarkan operasi rahasia bersandi "Operation Haik" untuk mendukung pemberontakan Permesta.
Bukti keterlibatan AS tidak terbantahkan, terutama setelah penangkapan pilot CIA bernama Allen Lawrence Pope pada 18 Mei 1958. Pesawat Pope ditembak jatuh saat menjalankan misi pengeboman di Ambon, dan ditangkap hidup-hidup oleh tentara Indonesia. Dia membawa dokumen dan logistik yang mengarah langsung pada keterlibatan intelijen Amerika.
Eisenhower naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 1953, menggantikan Presiden Harry S Truman. Dia mewarisi dunia yang tengah terbelah antara dua kekuatan ideologi: komunisme Soviet dan kapitalisme Barat. Dalam menghadapi ancaman komunisme global, Eisenhower menerapkan kebijakan luar negeri yang dikenal sebagai "Eisenhower Doctrine"—sebuah pendekatan intervensif untuk membendung pengaruh Uni Soviet, terutama di negara-negara berkembang.
Jejak Eisenhower dalam Pemberontakan Permesta di Indonesia
Setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945 dan pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada 1949, AS semula mendukung stabilitas pemerintahan presiden pertama Indonesia, Sukarno.
Namun, menjelang pertengahan 1950-an, kekhawatiran AS memuncak. Presiden Sukarno dinilai terlalu akomodatif terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI), dan retorikanya yang anti-Barat semakin mengkhawatirkan.
Washington, melalui CIA, menganggap Indonesia terlalu strategis untuk jatuh ke tangan komunis. Dalam memo rahasia Gedung Putih tahun 1957, Eisenhower menyatakan pentingnya mencegah "domino effect" di Asia Tenggara, dan Indonesia dipandang sebagai negara kunci dalam strategi ini.
Puncak intervensi AS terhadap kedaulatan Indonesia terjadi pada tahun 1957–1958, saat terjadi pemberontakan militer di Sumatra (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/PRRI) dan Sulawesi (Perjuangan Semesta/Permesta). Badan Intelijen Pusat (CIA) AS melancarkan operasi rahasia bersandi "Operation Haik" untuk mendukung pemberontakan Permesta.
Bukti keterlibatan AS tidak terbantahkan, terutama setelah penangkapan pilot CIA bernama Allen Lawrence Pope pada 18 Mei 1958. Pesawat Pope ditembak jatuh saat menjalankan misi pengeboman di Ambon, dan ditangkap hidup-hidup oleh tentara Indonesia. Dia membawa dokumen dan logistik yang mengarah langsung pada keterlibatan intelijen Amerika.
Lihat Juga :