Strategi Ekonomi China Picu Ketegangan Sistemik di Tatanan Global
Senin, 19 Mei 2025 - 14:41 WIB
Secara geopolitik, China menggunakan leverage ekonominya lewat Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI), yang oleh sejumlah analis disebut sebagai “diplomasi jebakan utang.”
Kajian Wilson Center menunjukkan bahwa 80 persen pinjaman bank kebijakan China untuk negara mitra BRI diberikan kepada negara-negara yang kini mengalami krisis utang, seperti Sri Lanka dan Zambia, yang memberi ruang bagi Beijing untuk menuntut konsesi politik atau mengambil alih aset strategis.
Di saat yang sama, penjaga pantai dan milisi maritim China rutin mengintimidasi kapal dari Vietnam, Filipina, dan negara tetangga lain di Laut China Selatan—meski pengadilan arbitrase internasional pada 2016 telah menyatakan klaim sembilan-garis China tidak sah.
Tindakan-tindakan ini tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga meningkatkan risiko konflik di jalur perdagangan laut tersibuk dunia, senilai lebih dari USD 5,3 triliun per tahun.
Model pembangunan berpusat pada negara yang diterapkan China memang berhasil mengangkat ratusan juta orang dari kemiskinan dan menciptakan infrastruktur kelas dunia. Namun, pencapaian ini dibayar mahal melalui pelanggaran sistematis terhadap keadilan ekonomi, martabat manusia, dan keberlanjutan lingkungan.
Menghadapi tantangan multidimensi ini menuntut tekanan internasional yang konsisten dan terkoordinasi: mulai dari penegakan tegas terhadap aturan WTO dan UNCLOS, sanksi terarah terhadap pelanggar HAM, dukungan bagi media independen dan masyarakat sipil, hingga langkah perdagangan multilateral untuk membendung kebijakan industri koersif.
Tanpa respons kolektif yang tegas, model koersif China berpotensi menjadi preseden berbahaya yang melemahkan tatanan global berbasis aturan, membahayakan kesehatan dan stabilitas dunia, serta mengancam kebebasan dasar miliaran orang di bawah bayang-bayangnya.
Kajian Wilson Center menunjukkan bahwa 80 persen pinjaman bank kebijakan China untuk negara mitra BRI diberikan kepada negara-negara yang kini mengalami krisis utang, seperti Sri Lanka dan Zambia, yang memberi ruang bagi Beijing untuk menuntut konsesi politik atau mengambil alih aset strategis.
Di saat yang sama, penjaga pantai dan milisi maritim China rutin mengintimidasi kapal dari Vietnam, Filipina, dan negara tetangga lain di Laut China Selatan—meski pengadilan arbitrase internasional pada 2016 telah menyatakan klaim sembilan-garis China tidak sah.
Preseden Berbahaya
Tindakan-tindakan ini tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga meningkatkan risiko konflik di jalur perdagangan laut tersibuk dunia, senilai lebih dari USD 5,3 triliun per tahun.
Model pembangunan berpusat pada negara yang diterapkan China memang berhasil mengangkat ratusan juta orang dari kemiskinan dan menciptakan infrastruktur kelas dunia. Namun, pencapaian ini dibayar mahal melalui pelanggaran sistematis terhadap keadilan ekonomi, martabat manusia, dan keberlanjutan lingkungan.
Menghadapi tantangan multidimensi ini menuntut tekanan internasional yang konsisten dan terkoordinasi: mulai dari penegakan tegas terhadap aturan WTO dan UNCLOS, sanksi terarah terhadap pelanggar HAM, dukungan bagi media independen dan masyarakat sipil, hingga langkah perdagangan multilateral untuk membendung kebijakan industri koersif.
Tanpa respons kolektif yang tegas, model koersif China berpotensi menjadi preseden berbahaya yang melemahkan tatanan global berbasis aturan, membahayakan kesehatan dan stabilitas dunia, serta mengancam kebebasan dasar miliaran orang di bawah bayang-bayangnya.
(mas)
Lihat Juga :