Strategi Ekonomi China Picu Ketegangan Sistemik di Tatanan Global
Senin, 19 Mei 2025 - 14:41 WIB
Menurut Human Rights Watch (HRW), “Tembok Api Besar” China memblokir lebih dari seribu situs berita, media sosial, dan platform pesan global—termasuk Reuters, The New York Times, dan BBC—dan memaksa warga untuk menggunakan platform dalam negeri yang dipantau ketat.
Filter otomatis berbasis AI dan jutaan sensor negara memantau konten daring untuk mencari kata-kata terlarang, sementara hukum setempat mengkriminalisasi “penyebaran rumor” atau “subversi kekuasaan negara,” yang digunakan untuk menahan jurnalis, pengacara, dan blogger yang mengkritik pemerintah.
Sistem pengawasan digital ini tak hanya menumpulkan kebebasan berekspresi, tetapi juga menciptakan ketakutan yang melumpuhkan kepercayaan publik.
Dugaan pelanggaran hak asasi manusia China mencapai puncaknya di Daerah Otonomi Xinjiang, tempat lebih dari satu juta warga Uighur dan etnis Muslim Turki lainnya ditahan secara massal. Kantor HAM PBB menyatakan tindakan ini sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Para penyintas menggambarkan adanya kerja paksa, penyiksaan, indoktrinasi politik, dan sterilisasi paksa, yang disamarkan sebagai “pusat pelatihan kerja”. Di luar Xinjiang, organisasi-organisasi yang didanai pemerintah China mempengaruhi forum PBB untuk membungkam kritik, sementara kedutaan besar China memantau dan mengintimidasi diaspora di luar negeri—secara efektif mengekspor sistem represi domestik ke kancah global.
Selama masa lockdown Covid-19 antara 2020–2022, obsesi pemerintah China terhadap kontrol informasi menyebabkan konsekuensi mematikan.
Dr Li Wenliang, dokter pertama yang memperingatkan koleganya tentang virus mirip SARS, ditekan polisi karena dianggap menyebarkan rumor dan dipaksa menandatangani surat peringatan, bahkan saat wabah mulai menyebar. Jurnalis warga Fang Bin dipenjara selama tiga tahun hanya karena mendokumentasikan kondisi di Wuhan.
Kasus-kasus tersebut memperjelas bagaimana pembungkaman pelapor justru menghambat respons kesehatan global dan melanggar hak dasar manusia.
Kegagalan pengelolaan lingkungan China memperparah pelanggaran HAM dengan dampak kesehatan publik yang mematikan. Studi Global Burden of Disease memperkirakan 1,24 juta kematian di China pada 2017 akibat polusi udara—kebanyakan dari pembakaran batu bara dan emisi kendaraan—yang menyebabkan penyakit jantung, stroke, dan gangguan pernapasan kronis.
Wilayah pedesaan terdampak paling parah, seperti “desa kanker” di Provinsi Guangdong, tempat pencemaran tanah oleh kadmium dari aktivitas tambang dikaitkan dengan tingginya kasus leukemia dan kanker hati. Meski Beijing berkomitmen mencapai netral karbon pada 2060, proyek PLTU baru terus disetujui, merusak upaya mitigasi iklim global.
Filter otomatis berbasis AI dan jutaan sensor negara memantau konten daring untuk mencari kata-kata terlarang, sementara hukum setempat mengkriminalisasi “penyebaran rumor” atau “subversi kekuasaan negara,” yang digunakan untuk menahan jurnalis, pengacara, dan blogger yang mengkritik pemerintah.
Sistem pengawasan digital ini tak hanya menumpulkan kebebasan berekspresi, tetapi juga menciptakan ketakutan yang melumpuhkan kepercayaan publik.
Dugaan pelanggaran hak asasi manusia China mencapai puncaknya di Daerah Otonomi Xinjiang, tempat lebih dari satu juta warga Uighur dan etnis Muslim Turki lainnya ditahan secara massal. Kantor HAM PBB menyatakan tindakan ini sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Para penyintas menggambarkan adanya kerja paksa, penyiksaan, indoktrinasi politik, dan sterilisasi paksa, yang disamarkan sebagai “pusat pelatihan kerja”. Di luar Xinjiang, organisasi-organisasi yang didanai pemerintah China mempengaruhi forum PBB untuk membungkam kritik, sementara kedutaan besar China memantau dan mengintimidasi diaspora di luar negeri—secara efektif mengekspor sistem represi domestik ke kancah global.
Selama masa lockdown Covid-19 antara 2020–2022, obsesi pemerintah China terhadap kontrol informasi menyebabkan konsekuensi mematikan.
Dr Li Wenliang, dokter pertama yang memperingatkan koleganya tentang virus mirip SARS, ditekan polisi karena dianggap menyebarkan rumor dan dipaksa menandatangani surat peringatan, bahkan saat wabah mulai menyebar. Jurnalis warga Fang Bin dipenjara selama tiga tahun hanya karena mendokumentasikan kondisi di Wuhan.
Kasus-kasus tersebut memperjelas bagaimana pembungkaman pelapor justru menghambat respons kesehatan global dan melanggar hak dasar manusia.
Inisiatif Sabuk dan Jalan
Kegagalan pengelolaan lingkungan China memperparah pelanggaran HAM dengan dampak kesehatan publik yang mematikan. Studi Global Burden of Disease memperkirakan 1,24 juta kematian di China pada 2017 akibat polusi udara—kebanyakan dari pembakaran batu bara dan emisi kendaraan—yang menyebabkan penyakit jantung, stroke, dan gangguan pernapasan kronis.
Wilayah pedesaan terdampak paling parah, seperti “desa kanker” di Provinsi Guangdong, tempat pencemaran tanah oleh kadmium dari aktivitas tambang dikaitkan dengan tingginya kasus leukemia dan kanker hati. Meski Beijing berkomitmen mencapai netral karbon pada 2060, proyek PLTU baru terus disetujui, merusak upaya mitigasi iklim global.
Lihat Juga :