Aktivis: Hapus Bahasa Daerah dari Kurikulum, China Coba Lenyapkan Budaya Mongolia

BEIJING - Etnis Mongolia di China utara telah melancarkan protes langka atas perubahan kurikulum sekolah yang menghapus bahasa Mongolia dari mata pelajaran inti. Demonstrasi ini sempat memicu diterapkanya jam malam di wilayah tersebut.

Panduan baru di wilayah Mongolia Dalam yang dikelola China mengharuskan mata pelajaran sekolah dasar dan menengah, termasuk sejarah, politik, dan bahasa diajarkan dalam bahasa Mandarin mulai tanggal 1 September.

(Baca: Bocah Mongolia Meninggal Akibat Wabah Bubonic )



Sebuah Video yang diedarkan oleh kelompok advokasi yang berbasis di New York, Pusat Informasi Hak Asasi Manusia Mongolia Selatan, menunjukkan kerumunan siswa dan orang tua yang marah berkumpul di luar sekolah untuk memprotes tindakan tersebut. Kelompok itu mengatakan, jumlah pengunjuk rasa mencapai ribuan.

Direktur Pusat Informasi Hak Asasi Manusia Mongolia Selatan, Enghebatu Togochog, seperti dilansir Reuters mengatakan, mereka yakin program tersebut adalah bagian dari dorongan yang lebih luas oleh Beijing untuk menghapus budaya Mongolia di wilayah tersebut dan mengatakan beberapa orang tua menarik anak-anak mereka dari sekolah sebagai protes.

Standarisasi pendidikan nasional adalah penggerak kebijakan utama di bawah Presiden China, Xi Jinping, yang sebagian besar berfokus pada mempromosikan kesetiaan kepada China dan Partai Komunis.

Dalam Tanya Jawab yang diposting online, otoritas pendidikan regional Mongolia membela perubahan tersebut, dengan mengatakan bahwa perubahan tersebut mencerminkan keinginan partai dan bangsa, dan keunggulan inheren budaya China dan kemajuan peradaban manusia.

(Baca: Perusahaan Susu di China Memeras Laba Saat Pandemi )

Perubahan tersebut telah memicu protes di Mongolia, yang berbagi perbatasan dengan Mongolia Dalam yang dikelola China.

"Kami perlu menyuarakan dukungan kami untuk orang-orang Mongolia yang berjuang untuk melestarikan bahasa ibu dan kitab suci mereka di China. Hak untuk belajar dan menggunakan bahasa ibu adalah hak yang tidak dapat dicabut untuk semua," ucap mantan presiden Mongolia, Tsakhia Elbegdorj.

Program untuk menggantikan bahasa etnis sendiri dalam mata pelajaran inti sejatinya telah diterapkan di Xinjiang dan Tibet mulai tahun 2017, daerah yang dikenal karena kerusuhan antara pihak berwenang dan etnis minoritas.