Duterte Perintahkan Bos Bea Cukai: Tembak dan Bunuh Penyelundup Narkoba!

Sementara itu, Human Rights Watch menyebut perintah Duterte itu "biadab". Phil Robertson, wakil direktur Asia dari kelompok hak asasi manusia yang berbasis di AS tersebut, mengatakan Dewan Hak Asasi Manusia PBB, yang bersidang bulan ini, harus mengadakan penyelidikan internasional independen atas pembunuhan di Filipina.

“Pembantaian yang terus berlanjut juga menjelaskan mengapa komunitas internasional yang dipimpin oleh Uni Eropa perlu bertindak tegas atas bencana hak asasi manusia yang sedang berlangsung di Filipina dan tidak terpengaruh oleh kesalahan pemerintah tentang rekornya,” kata Robertson.

Kelompok hak asasi manusia itu mengatakan penyelidikan mereka menunjukkan beberapa tersangka dibunuh tanpa ampun, kemudian petugas polisi mengubah tempat kejadian dan meletakkan senjata api di tangan korban agar tampak seperti mereka melawan. Polisi mengatakan kelompok hak asasi manusia dan kritikus harus mengajukan pengaduan pidana ke pengadilan jika mereka memiliki bukti terhadap petugas. (Baca juga: Jaksa Pinangki Tersangka Pencucian Uang, Dua Apartemen Digeledah )

Duterte telah menempatkan biro bea cukai yang dilanda korupsi untuk sementara di bawah kendali militer pada tahun 2018 setelah dua pengiriman besar obat-obatan terlarang lolos dari badan tersebut melalui pelabuhan Manila.

Penyelidikan Kongres tentang bagaimana pengiriman besar yang diduga sabu-sabu lolos dari pelabuhan yang diawasi ketat berakhir dengan rekomendasi dakwaan terhadap beberapa pejabat bea cukai dan reformasi internal di biro bea cukai.