Mengapa Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol Memberlakukan Darurat Militer?
Kamis, 05 Desember 2024 - 04:40 WIB
Media lokal yang menyiarkan dari lokasi itu memperlihatkan beberapa perkelahian antara pengunjuk rasa dan polisi di gerbang. Namun, meskipun ada kehadiran militer, ketegangan tidak meningkat menjadi kekerasan.
Dan para anggota parlemen juga dapat melewati barikade - bahkan memanjat pagar untuk mencapai ruang pemungutan suara.
Tak lama setelah pukul 01:00 pada hari Rabu, parlemen Korea Selatan, dengan 190 dari 300 anggotanya yang hadir, menolak tindakan tersebut. Deklarasi darurat militer Presiden Yoon dinyatakan tidak sah.
Terakhir kali darurat militer dideklarasikan pada Korea Selatan berada pada tahun 1979, ketika diktator militer negara itu yang saat itu menjabat lama, Park Chung-hee, dibunuh dalam sebuah kudeta.
Kudeta tidak pernah diberlakukan lagi sejak negara itu menjadi negara demokrasi parlementer pada tahun 1987.
Yoon, yang telah mengambil sikap yang jauh lebih keras terhadap Korea Utara daripada para pendahulunya, menggambarkan oposisi politik sebagai simpatisan Korea Utara - tanpa memberikan bukti.
Di bawah darurat militer, kekuasaan ekstra diberikan kepada militer dan sering kali ada penangguhan hak-hak sipil bagi warga negara dan standar serta perlindungan hukum.
Meskipun militer mengumumkan pembatasan pada aktivitas politik dan media, para pengunjuk rasa dan politisi menentang perintah tersebut. Dan tidak ada tanda-tanda pemerintah mengambil alih kendali media bebas - Yonhap, penyiar nasional, dan media lainnya terus melaporkan seperti biasa.
Dan para anggota parlemen juga dapat melewati barikade - bahkan memanjat pagar untuk mencapai ruang pemungutan suara.
Tak lama setelah pukul 01:00 pada hari Rabu, parlemen Korea Selatan, dengan 190 dari 300 anggotanya yang hadir, menolak tindakan tersebut. Deklarasi darurat militer Presiden Yoon dinyatakan tidak sah.
Mengapa Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol Memberlakukan Darurat Militer?
1. Melumpuhkan Otoritas Sipil
Melansir BBC, darurat militer adalah pemerintahan sementara oleh otoritas militer dalam keadaan darurat, ketika otoritas sipil dianggap tidak dapat berfungsi.Terakhir kali darurat militer dideklarasikan pada Korea Selatan berada pada tahun 1979, ketika diktator militer negara itu yang saat itu menjabat lama, Park Chung-hee, dibunuh dalam sebuah kudeta.
Kudeta tidak pernah diberlakukan lagi sejak negara itu menjadi negara demokrasi parlementer pada tahun 1987.
2. Ingin Menyelamatkan Korea Selatan dari Kekuatan Anti-negara
Namun pada hari Selasa, Yoon menarik pelatuk itu, dengan mengatakan dalam pidato nasional bahwa ia berusaha menyelamatkan Korea Selatan dari "kekuatan anti-negara".Yoon, yang telah mengambil sikap yang jauh lebih keras terhadap Korea Utara daripada para pendahulunya, menggambarkan oposisi politik sebagai simpatisan Korea Utara - tanpa memberikan bukti.
Di bawah darurat militer, kekuasaan ekstra diberikan kepada militer dan sering kali ada penangguhan hak-hak sipil bagi warga negara dan standar serta perlindungan hukum.
Meskipun militer mengumumkan pembatasan pada aktivitas politik dan media, para pengunjuk rasa dan politisi menentang perintah tersebut. Dan tidak ada tanda-tanda pemerintah mengambil alih kendali media bebas - Yonhap, penyiar nasional, dan media lainnya terus melaporkan seperti biasa.
Lihat Juga :
tulis komentar anda