Pasukan Keamanan Ditarik Keluar dari Parlemen setelah Voting Cabut Darurat Militer
Rabu, 04 Desember 2024 - 00:30 WIB
Kendaraan militer terlihat di jalanan Seoul setelah pengumuman darurat militer di Korea Selatan pada Selasa (3/12/2024). Foto/X/sputnik
SEOUL - Pasukan keamanan ditarik keluar dari gedung parlemen setelah para anggota parlemen menggelar voting yang mencabut status darurat militer di Korea Selatan (Korsel).
Ketegangan terjadi saat pasukan keamanan masuk ke gedung parlemen setelah Presiden Yoon Suk-yeol mengumumkan darurat militer.
Sementara itu, Pemimpin partai berkuasa Korsel Han Dong-hoon menyesalkan deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon.
Dalam pesan di Facebook, dia mengatakan darurat militer tidak lagi berlaku setelah pemungutan suara Majelis Nasional.
Han mengatakan pelaksanaan kewenangan publik oleh militer dan polisi dengan dalih darurat militer adalah melanggar hukum dan sangat menentang tindakan apa pun yang dapat melanggar kebebasan dan hak warga negara.
Adapun pemimpin oposisi berjanji menegakkan tatanan konstitusional di negara itu.
Lee Jae-myung, pemimpin partai oposisi utama berjanji untuk "dengan teguh melindungi" Majelis Nasional dan menegakkan tatanan konstitusional di negara itu.
Dia mengecam apa yang ia gambarkan sebagai deklarasi darurat militer yang "ilegal dan inkonstitusional".
Lee mengatakan para politisi Partai Demokrat dan banyak lainnya akan melindungi negara dengan segala cara, bahkan dengan nyawa mereka.
Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Kurt Campbell mengatakan AS menginginkan resolusi yang mengikuti "aturan hukum".
"Kami mengamati perkembangan terkini di ROK dengan penuh kekhawatiran," ujar Campbell, merujuk pada Korea Selatan dengan nama resminya, Republik Korea.
"Kami memiliki harapan dan ekspektasi bahwa setiap pertikaian politik akan diselesaikan secara damai dan sesuai dengan aturan hukum," papar dia.
Dia menegaskan, "Saya ingin menggarisbawahi bahwa aliansi kami dengan ROK sangat kuat, dan kami mendukung Korea di masa ketidakpastian mereka."
Ketegangan terjadi saat pasukan keamanan masuk ke gedung parlemen setelah Presiden Yoon Suk-yeol mengumumkan darurat militer.
Sementara itu, Pemimpin partai berkuasa Korsel Han Dong-hoon menyesalkan deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon.
Dalam pesan di Facebook, dia mengatakan darurat militer tidak lagi berlaku setelah pemungutan suara Majelis Nasional.
Han mengatakan pelaksanaan kewenangan publik oleh militer dan polisi dengan dalih darurat militer adalah melanggar hukum dan sangat menentang tindakan apa pun yang dapat melanggar kebebasan dan hak warga negara.
Adapun pemimpin oposisi berjanji menegakkan tatanan konstitusional di negara itu.
Lee Jae-myung, pemimpin partai oposisi utama berjanji untuk "dengan teguh melindungi" Majelis Nasional dan menegakkan tatanan konstitusional di negara itu.
Dia mengecam apa yang ia gambarkan sebagai deklarasi darurat militer yang "ilegal dan inkonstitusional".
Lee mengatakan para politisi Partai Demokrat dan banyak lainnya akan melindungi negara dengan segala cara, bahkan dengan nyawa mereka.
Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Kurt Campbell mengatakan AS menginginkan resolusi yang mengikuti "aturan hukum".
"Kami mengamati perkembangan terkini di ROK dengan penuh kekhawatiran," ujar Campbell, merujuk pada Korea Selatan dengan nama resminya, Republik Korea.
"Kami memiliki harapan dan ekspektasi bahwa setiap pertikaian politik akan diselesaikan secara damai dan sesuai dengan aturan hukum," papar dia.
Dia menegaskan, "Saya ingin menggarisbawahi bahwa aliansi kami dengan ROK sangat kuat, dan kami mendukung Korea di masa ketidakpastian mereka."
(sya)
Lihat Juga :
tulis komentar anda