AS Beri Ukraina Senjata Nuklir untuk Melawan Rusia? Ini Jawaban Gedung Putih
Senin, 02 Desember 2024 - 07:22 WIB
Iterasi terbaru dari doktrin tersebut juga memungkinkan Moskow untuk memperlakukan serangan oleh negara non-nuklir yang didukung oleh kekuatan nuklir sebagai setara dengan agresi nuklir langsung.
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menolak laporan New York Times. "Itu pertimbangan yang sama sekali tidak bertanggung jawab oleh orang-orang yang mungkin memiliki pemahaman yang buruk tentang realitas, dan yang tidak merasa sedikit pun bertanggung jawab atas konsekuensi dari proposal mereka," katanya.
Ukraina memiliki sekitar 1.700 hulu ledak nuklir setelah runtuhnya Uni Soviet. Stok tersebut secara teknis menjadikan Ukraina sebagai kekuatan nuklir terbesar ketiga di dunia saat itu meski senjata tersebut pada dasarnya tetap berada di bawah kendali operasional Rusia sebagai penerus Soviet.
Ribuan hulu ledak nuklir Ukraina itu kemudian diserahkan berdasarkan Memorandum Budapest 1994. Perjanjian ini melibatkan AS, Inggris, dan Rusia yang memberikan jaminan keamanan kepada Kyiv sebagai imbalan atas penarikan senjata tersebut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah menyatakan penyesalan bahwa negaranya menyerahkan senjata nuklirnya kala itu, dan pada tahun 2022 menyatakan bahwa Kyiv memiliki hak penuh untuk membatalkan Memorandum Budapest 1994.
Pada bulan Oktober lalu, dia menyatakan bahwa Ukraina hanya memiliki dua pilihan untuk memastikan keamanannya, yakni bergabung dengan NATO atau memperoleh senjata nuklir.
Dia kemudian mengklarifikasi bahwa dirinya menganggap keanggotaan NATO sebagai satu-satunya pilihan Ukraina.
Namun, sebulan kemudian, sebuah lembaga think tank militer Ukraina meminta Zelensky untuk mendapatkan plutonium yang dibutuhkan untuk membuat bom atom sederhana, seperti yang dijatuhkan AS di Nagasaki selama Perang Dunia II.
Kementerian Luar Negeri Ukraina menyatakan bahwa Kyiv tidak akan mengindahkan saran tersebut, dan tidak bermaksud untuk memperoleh senjata nuklir.
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menolak laporan New York Times. "Itu pertimbangan yang sama sekali tidak bertanggung jawab oleh orang-orang yang mungkin memiliki pemahaman yang buruk tentang realitas, dan yang tidak merasa sedikit pun bertanggung jawab atas konsekuensi dari proposal mereka," katanya.
Ukraina memiliki sekitar 1.700 hulu ledak nuklir setelah runtuhnya Uni Soviet. Stok tersebut secara teknis menjadikan Ukraina sebagai kekuatan nuklir terbesar ketiga di dunia saat itu meski senjata tersebut pada dasarnya tetap berada di bawah kendali operasional Rusia sebagai penerus Soviet.
Ribuan hulu ledak nuklir Ukraina itu kemudian diserahkan berdasarkan Memorandum Budapest 1994. Perjanjian ini melibatkan AS, Inggris, dan Rusia yang memberikan jaminan keamanan kepada Kyiv sebagai imbalan atas penarikan senjata tersebut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah menyatakan penyesalan bahwa negaranya menyerahkan senjata nuklirnya kala itu, dan pada tahun 2022 menyatakan bahwa Kyiv memiliki hak penuh untuk membatalkan Memorandum Budapest 1994.
Pada bulan Oktober lalu, dia menyatakan bahwa Ukraina hanya memiliki dua pilihan untuk memastikan keamanannya, yakni bergabung dengan NATO atau memperoleh senjata nuklir.
Dia kemudian mengklarifikasi bahwa dirinya menganggap keanggotaan NATO sebagai satu-satunya pilihan Ukraina.
Namun, sebulan kemudian, sebuah lembaga think tank militer Ukraina meminta Zelensky untuk mendapatkan plutonium yang dibutuhkan untuk membuat bom atom sederhana, seperti yang dijatuhkan AS di Nagasaki selama Perang Dunia II.
Kementerian Luar Negeri Ukraina menyatakan bahwa Kyiv tidak akan mengindahkan saran tersebut, dan tidak bermaksud untuk memperoleh senjata nuklir.
(mas)
Lihat Juga :
tulis komentar anda