Lebih dari 800 Grup Keuangan Eropa Transaksi dengan Perusahaan Terkait Permukiman Israel
Rabu, 27 November 2024 - 09:01 WIB
Gedung HSBC di London, Inggris. Foto/Rasid Necati Asl?m/Anadolu Agency
TEPI BARAT - Semakin banyak lembaga keuangan Eropa yang menjalin hubungan bisnis dengan perusahaan yang terkait dengan permukiman Israel, menurut studi kelompok masyarakat sipil yang menyerukan peningkatan uji tuntas.
Reuters melaporkan, aktivitas permukiman Israel telah meluas dalam jumlah yang memecahkan rekor.
Beberapa pemukim berharap Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan membantu mereka mewujudkan impian memaksakan kedaulatan atas wilayah yang dipandang Palestina sebagai jantung Negara masa depan.
Meningkatnya kekerasan pemukim telah menyebabkan sanksi AS dan beberapa perusahaan mengatakan mereka akan menghentikan bisnis di Tepi Barat yang diduduki rezim Zionis.
“Secara total, 822 lembaga keuangan tahun ini memiliki hubungan dengan 58 perusahaan yang "terlibat aktif" dalam permukiman Israel, dibandingkan dengan 776 pada tahun 2023,” ungkap laporan koalisi "Jangan Beli ke Pendudukan".
Mereka menyerukan pengawasan yang lebih ketat dan, jika perlu, divestasi.
"Indikasinya adalah bahwa keadaan sedang tidak berjalan sesuai rencana," ujar Andrew Preston, dari Norwegian People's Aid, yang merupakan salah satu dari 25 kelompok masyarakat sipil Eropa dan Palestina yang melakukan penelitian tersebut.
"Menurut pandangan kami, lembaga keuangan Eropa harus segera menilai kembali pendekatan mereka terhadap perusahaan yang terlibat dalam Pendudukan ilegal," ujar dia kepada Geneva Press Club tempat laporan tersebut disajikan.
Kementerian Keuangan Israel tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Tepi Barat adalah wilayah berbentuk ginjal dengan panjang sekitar 100 km (60 mil) dan lebar 50 km (30 mil) yang telah menjadi inti konflik Israel-Palestina sejak direbut Israel dalam perang Timur Tengah tahun 1967.
Sebagian besar negara menganggap wilayah tersebut sebagai Wilayah Pendudukan dan menganggap permukiman tersebut ilegal menurut hukum internasional, posisi yang ditegakkan Mahkamah Internasional PBB (ICJ) pada bulan Juli.
“Di antara perusahaan-perusahaan Eropa yang terdaftar adalah bank-bank terkemuka termasuk BNP Paribas dan HSBC,” ungkap laporan tersebut.
Bank-bank tersebut tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Ke-58 perusahaan mitra tersebut termasuk pembuat alat berat, Caterpillar Inc, dan situs perjalanan Booking.com, Expedia, menurut laporan tersebut.
Tak satu pun dari perusahaan tersebut yang segera menanggapi permintaan komentar.
Booking.com sebelumnya mengatakan mereka memperbarui pedomannya untuk memberi pelanggan lebih banyak informasi untuk membuat keputusan yang tepat tentang wilayah yang disengketakan dan dilanda konflik.
Expedia mengatakan akomodasinya secara jelas diidentifikasi sebagai permukiman Israel yang terletak di Wilayah Palestina.
Banyak, tetapi tidak semua, dari 58 perusahaan dalam laporan tersebut juga tercantum dalam basis data PBB tentang perusahaan yang berbisnis dengan permukiman Israel.
Beberapa perusahaan keuangan telah menarik investasi dari perusahaan yang terkait dengan permukiman Israel dalam beberapa tahun terakhir, menurut laporan tersebut, termasuk dana pensiun Norwegia, KLP.
Reuters melaporkan, aktivitas permukiman Israel telah meluas dalam jumlah yang memecahkan rekor.
Beberapa pemukim berharap Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan membantu mereka mewujudkan impian memaksakan kedaulatan atas wilayah yang dipandang Palestina sebagai jantung Negara masa depan.
Meningkatnya kekerasan pemukim telah menyebabkan sanksi AS dan beberapa perusahaan mengatakan mereka akan menghentikan bisnis di Tepi Barat yang diduduki rezim Zionis.
“Secara total, 822 lembaga keuangan tahun ini memiliki hubungan dengan 58 perusahaan yang "terlibat aktif" dalam permukiman Israel, dibandingkan dengan 776 pada tahun 2023,” ungkap laporan koalisi "Jangan Beli ke Pendudukan".
Mereka menyerukan pengawasan yang lebih ketat dan, jika perlu, divestasi.
"Indikasinya adalah bahwa keadaan sedang tidak berjalan sesuai rencana," ujar Andrew Preston, dari Norwegian People's Aid, yang merupakan salah satu dari 25 kelompok masyarakat sipil Eropa dan Palestina yang melakukan penelitian tersebut.
"Menurut pandangan kami, lembaga keuangan Eropa harus segera menilai kembali pendekatan mereka terhadap perusahaan yang terlibat dalam Pendudukan ilegal," ujar dia kepada Geneva Press Club tempat laporan tersebut disajikan.
Kementerian Keuangan Israel tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Tepi Barat adalah wilayah berbentuk ginjal dengan panjang sekitar 100 km (60 mil) dan lebar 50 km (30 mil) yang telah menjadi inti konflik Israel-Palestina sejak direbut Israel dalam perang Timur Tengah tahun 1967.
Sebagian besar negara menganggap wilayah tersebut sebagai Wilayah Pendudukan dan menganggap permukiman tersebut ilegal menurut hukum internasional, posisi yang ditegakkan Mahkamah Internasional PBB (ICJ) pada bulan Juli.
“Di antara perusahaan-perusahaan Eropa yang terdaftar adalah bank-bank terkemuka termasuk BNP Paribas dan HSBC,” ungkap laporan tersebut.
Bank-bank tersebut tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Ke-58 perusahaan mitra tersebut termasuk pembuat alat berat, Caterpillar Inc, dan situs perjalanan Booking.com, Expedia, menurut laporan tersebut.
Tak satu pun dari perusahaan tersebut yang segera menanggapi permintaan komentar.
Booking.com sebelumnya mengatakan mereka memperbarui pedomannya untuk memberi pelanggan lebih banyak informasi untuk membuat keputusan yang tepat tentang wilayah yang disengketakan dan dilanda konflik.
Expedia mengatakan akomodasinya secara jelas diidentifikasi sebagai permukiman Israel yang terletak di Wilayah Palestina.
Banyak, tetapi tidak semua, dari 58 perusahaan dalam laporan tersebut juga tercantum dalam basis data PBB tentang perusahaan yang berbisnis dengan permukiman Israel.
Beberapa perusahaan keuangan telah menarik investasi dari perusahaan yang terkait dengan permukiman Israel dalam beberapa tahun terakhir, menurut laporan tersebut, termasuk dana pensiun Norwegia, KLP.
(sya)
tulis komentar anda