Dianggap Jadi Aib, Trump Akan Pecat Semua Tentara Waria
Senin, 25 November 2024 - 21:01 WIB
Donald Trump akan memecat tentara waria. Foto/X/US Army
WASHINGTON - Presiden terpilih AS Donald Trump berencana untuk melarang orang transgender bertugas di militer AS.
Rencana tersebut dilaporkan The Times mengharuskan Trump menandatangani perintah eksekutif segera setelah ia menjabat yang akan mengeluarkan personel transgender yang sudah bertugas dan melarang orang-orang tersebut mendaftar di masa mendatang.
Sekitar 15.000 anggota layanan AS yang aktif secara terbuka adalah transgender. Mereka yang menjadi sasaran akan diberhentikan karena alasan medis, dianggap tidak layak untuk bertugas berdasarkan identifikasi gender mereka. Namun, tidak jelas apakah mereka harus menjalani pemeriksaan apa pun untuk menentukan status trans mereka.
Undang-undang baru tersebut dipandang sebagai versi yang lebih keras dari larangan yang disahkan Trump selama masa jabatan pertamanya. Pada tahun 2018, ia melarang orang transgender secara terbuka untuk bergabung dengan militer, tetapi mengizinkan mereka yang sudah bertugas untuk mempertahankan pekerjaan mereka.
Saat itu, Trump mengklaim telah berkonsultasi dengan para ahli militer dan menyimpulkan bahwa orang trans tidak boleh bertugas di ketentaraan dalam "kapasitas apa pun." Ia menekankan bahwa mengizinkan orang trans masuk ke dalam jajaran ketentaraan disertai dengan "biaya medis yang sangat besar," karena mereka diduga memerlukan perawatan hormon yang mahal.
Pilihan Trump untuk menteri pertahanan, Pete Hegseth, diperkirakan akan mendukung langkah tersebut.
Mantan pembawa acara Fox News dan veteran Garda Nasional AS tersebut baru-baru ini menerbitkan sebuah buku 'The War on Warriors,' di mana ia mengecam militer AS karena menganut ideologi yang membangunkan dan menjadi "kewanitaan" dengan mempromosikan keberagaman dan inklusivitas.
Ia juga mendesak panglima tertinggi berikutnya untuk "membersihkan rumah," dan berpendapat bahwa perawatan medis untuk anggota angkatan transgender terlalu mahal bagi Pentagon.
Beberapa sumber berpendapat bahwa larangan potensial tersebut akan datang pada saat yang buruk bagi militer AS, yang sedang berjuang untuk merekrut cukup banyak personel.
"Mencopot lebih dari 15.000 personel secara tiba-tiba, terutama mengingat target perekrutan militer kurang dari 41.000 orang tahun lalu, menambah beban administratif bagi unit-unit tempur, merusak kekompakan unit, dan memperparah kesenjangan keterampilan yang kritis," kata Rachel Branaman, kepala Asosiasi Militer Modern Amerika, dilansir RT.
Ia menambahkan bahwa hilangnya pengalaman yang diakibatkan oleh larangan tersebut dapat memakan waktu sekitar 20 tahun dan miliaran dolar untuk menggantikannya.
Paulo Batista, seorang analis di Angkatan Laut AS yang secara terbuka menyatakan diri sebagai transgender, juga menentang larangan tersebut, dengan memperingatkan bahwa larangan tersebut akan menyebabkan gangguan di seluruh Angkatan Darat AS.
"Anda menyingkirkan 15.000 dari kami – itu berarti 15.000 posisi kepemimpinan, setiap dari kami memainkan peran penting... Anda menyingkirkan salah satu dari kami, itu berarti yang lain harus menggantikan. Pekerjaan ini dapat memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk diisi," katanya kepada kantor berita tersebut.
Juru bicara Trump menolak mengomentari laporan tersebut.
Rencana tersebut dilaporkan The Times mengharuskan Trump menandatangani perintah eksekutif segera setelah ia menjabat yang akan mengeluarkan personel transgender yang sudah bertugas dan melarang orang-orang tersebut mendaftar di masa mendatang.
Sekitar 15.000 anggota layanan AS yang aktif secara terbuka adalah transgender. Mereka yang menjadi sasaran akan diberhentikan karena alasan medis, dianggap tidak layak untuk bertugas berdasarkan identifikasi gender mereka. Namun, tidak jelas apakah mereka harus menjalani pemeriksaan apa pun untuk menentukan status trans mereka.
Undang-undang baru tersebut dipandang sebagai versi yang lebih keras dari larangan yang disahkan Trump selama masa jabatan pertamanya. Pada tahun 2018, ia melarang orang transgender secara terbuka untuk bergabung dengan militer, tetapi mengizinkan mereka yang sudah bertugas untuk mempertahankan pekerjaan mereka.
Saat itu, Trump mengklaim telah berkonsultasi dengan para ahli militer dan menyimpulkan bahwa orang trans tidak boleh bertugas di ketentaraan dalam "kapasitas apa pun." Ia menekankan bahwa mengizinkan orang trans masuk ke dalam jajaran ketentaraan disertai dengan "biaya medis yang sangat besar," karena mereka diduga memerlukan perawatan hormon yang mahal.
Pilihan Trump untuk menteri pertahanan, Pete Hegseth, diperkirakan akan mendukung langkah tersebut.
Mantan pembawa acara Fox News dan veteran Garda Nasional AS tersebut baru-baru ini menerbitkan sebuah buku 'The War on Warriors,' di mana ia mengecam militer AS karena menganut ideologi yang membangunkan dan menjadi "kewanitaan" dengan mempromosikan keberagaman dan inklusivitas.
Ia juga mendesak panglima tertinggi berikutnya untuk "membersihkan rumah," dan berpendapat bahwa perawatan medis untuk anggota angkatan transgender terlalu mahal bagi Pentagon.
Beberapa sumber berpendapat bahwa larangan potensial tersebut akan datang pada saat yang buruk bagi militer AS, yang sedang berjuang untuk merekrut cukup banyak personel.
"Mencopot lebih dari 15.000 personel secara tiba-tiba, terutama mengingat target perekrutan militer kurang dari 41.000 orang tahun lalu, menambah beban administratif bagi unit-unit tempur, merusak kekompakan unit, dan memperparah kesenjangan keterampilan yang kritis," kata Rachel Branaman, kepala Asosiasi Militer Modern Amerika, dilansir RT.
Ia menambahkan bahwa hilangnya pengalaman yang diakibatkan oleh larangan tersebut dapat memakan waktu sekitar 20 tahun dan miliaran dolar untuk menggantikannya.
Paulo Batista, seorang analis di Angkatan Laut AS yang secara terbuka menyatakan diri sebagai transgender, juga menentang larangan tersebut, dengan memperingatkan bahwa larangan tersebut akan menyebabkan gangguan di seluruh Angkatan Darat AS.
"Anda menyingkirkan 15.000 dari kami – itu berarti 15.000 posisi kepemimpinan, setiap dari kami memainkan peran penting... Anda menyingkirkan salah satu dari kami, itu berarti yang lain harus menggantikan. Pekerjaan ini dapat memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk diisi," katanya kepada kantor berita tersebut.
Juru bicara Trump menolak mengomentari laporan tersebut.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(ahm)
tulis komentar anda