Apa yang Bisa Diharapkan Jika Donald Trump Kembali Berkuasa?

WASHINGTON - Kandidat presiden dari Partai Republik Donald Trump berpotensi membawa ketidakpastian pada kebijakan luar negeri AS, terutama jika dibandingkan dengan saingannya dari Partai Demokrat, Wakil Presiden Kamala Harris.

Apa yang Bisa Diharapkan Jika Donald Trump Kembali Berkuasa?

1. Kebijakan Luar Negeri Berbasis Transaksional

Scott Lucas, analis kebijakan luar negeri di Universitas Birmingham, mengatakan Trump, ada beberapa hal mendasar yang perlu dipertimbangkan. Dia menambahkan: "Anda dapat menyanjung egonya dan terlibat dalam apa yang kami sebut politik transaksional, di mana ia merasa dapat memperoleh sesuatu dari interaksi tersebut."

"Anda tidak tahu apa aturan mainnya dalam hal cara kerja sistem AS, karena Trump akan mencoba memanipulasinya atau bahkan menghancurkannya," tambahnya.



Menurut Lucas, tantangan utama kebijakan luar negeri Trump terletak pada gaya operasionalnya, karena ia cenderung berfungsi berdasarkan "basis transaksional."

"Anda tidak dapat menetapkan garis kebijakan luar negeri yang halus karena semuanya tergantung pada siapa yang ia sukai dan siapa yang tidak ia sukai.

"Ada ketidakpastian yang muncul dalam apa yang terjadi dengan kebijakan luar negeri AS jika ia terpilih kembali," katanya.

2. Perang Dagang dengan China Akan Memanas

Ketika membahas kepentingan ekonomi AS di luar negeri, tantangannya adalah Trump sering membuat pengumuman yang kacau mengenai ekonomi, kata Lucas.

Salah satu contoh penting adalah usulannya untuk tarif global sebesar 10% hingga 20% yang tidak hanya berlaku untuk China tetapi juga untuk sekutu AS. .

Ia mencatat bahwa meskipun Trump telah menyebutkan pengenaan tarif sebesar 60% hingga 100% terhadap China, kenyataannya adalah bahwa tindakan tersebut mungkin tidak mencapai tingkat tersebut.

Namun, kemungkinan pengenaan tarif saja dapat berdampak signifikan terhadap ekonomi AS dan hubungan perdagangannya.

"Anda juga akan mengalami efek berantai karena Trump mengancam akan mempolitisasi Federal Reserve. Hal ini akan memengaruhi kebijakan moneter dan suku bunga."

"Oleh karena itu, proyeksi pemotongan suku bunga pada tahun 2025 tidak lagi mendekati kepastian, dan dengan demikian akan memengaruhi prospek ekonomi," tambahnya.

Selama masa jabatan pertama Trump pada tahun 2017-2021, serangkaian tarif diberlakukan terhadap China sebagai bagian dari kebijakan ekonomi "America First" yang bertujuan untuk mengurangi defisit perdagangan AS dengan beralih dari perjanjian perdagangan bebas multilateral ke perjanjian perdagangan bilateral.

Pada bulan Januari 2018, Trump mengenakan tarif sebesar 30% hingga 50% pada panel surya dan mesin cuci.

Pada bulan Maret 2018, ia telah memberlakukan tarif sebesar 25% untuk baja dan 10% untuk aluminium dari sebagian besar negara, yang memengaruhi sekitar 4,1% impor AS.

Langkah ini diperluas pada bulan Juni 2018 untuk mencakup UE, Kanada, dan Meksiko.

Pemerintahan Trump juga menerapkan dan meningkatkan tarif atas barang-barang yang diimpor dari Tiongkok, yang mengakibatkan perdagangan perang.

Trump mungkin memangkas pajak perusahaan, tetapi ia telah mengisyaratkan bahwa hal ini hanya akan berlaku bagi perusahaan-perusahaan AS yang beroperasi di dalam negeri, bukan yang berbasis di luar negeri.

"Jadi, hal itu akan menyebabkan ketidakpastian bagi kepentingan ekonomi AS di luar negeri," Lucas memperingatkan.

3. Hubungan dengan China Makin Rumit

Menurut Lucas, pertanyaan tentang pendekatan Trump terhadap China "rumit".

Meskipun ia sering mengancam tarif dan membahas masalah ekonomi, ia juga mengungkapkan kekagumannya kepada Presiden China Xi Jinping.

"Jadi, ia selalu dapat menarik kembali ancaman-ancaman tersebut jika ia merasa tersanjung oleh Tiongkok, yang akan mereka coba lakukan jika ia terpilih kembali."

4. Kebijakan terhadap Iran Makin Agresif

Mengenai perang Israel yang sedang berlangsung di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 43.000 warga Palestina, Lucas mengatakan bahwa satu hal yang pasti adalah dukungan Trump yang tak tergoyahkan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Ia juga mencatat bahwa Trump yakin Presiden AS Joe Biden terlalu lemah dalam mendukung Netanyahu.

"Jadi, jika Netanyahu mendapat dukungan penuh AS – bahkan dukungan AS yang lebih besar daripada yang ia dapatkan saat ini – ia akan merasa berdaya untuk mempertahankan perang tanpa akhir tersebut jika ia mau, tidak hanya di Gaza, tetapi juga di Lebanon."

Ada risiko bahwa Trump dapat mengambil sikap yang "lebih agresif" terhadap Iran, yang selanjutnya meningkatkan risiko yang terkait dengan perang Israel yang tak berujung jika ia terpilih kembali.

"Karena Anda berbicara tentang perang Israel yang tak berujung, yang tidak akan mendapat perlawanan dari pemerintahan Trump."

Selama kampanye kepresidenannya, Trump telah menunjukkan dukungannya terhadap pemboman Israel di Gaza, mendesak negara itu untuk "menyelesaikan" perang di tengah berkurangnya dukungan.

Hubungan dengan negara-negara Teluk, kebijakan terhadap Iran

Lucas mengatakan ia yakin bahwa hubungan Trump dengan negara-negara Teluk kemungkinan akan kembali ke sifat transaksional sebelumnya, mirip dengan apa yang terjadi selama masa jabatan pertamanya.

"Saudi akan mengundangnya ke sana. UEA mungkin akan mengambil pendekatan yang sama. Mereka akan mencoba memenangkan hati Trump," katanya.

"Jadi, ini akan lebih merupakan hubungan transaksional daripada kebijakan AS yang matang.

"Komplikasinya di sini adalah bahwa sangat kecil kemungkinan, setidaknya secara publik, bahwa negara-negara Teluk akan bergerak menuju normalisasi dengan Israel selama perang Gaza dan Lebanon terus berlanjut."

Selama masa jabatan presiden Trump, serangkaian perjanjian normalisasi bersama, yang dikenal sebagai Abraham Accords, ditandatangani pada tahun 2020 antara Israel, UEA, dan Bahrain.

Upacara penandatanganan diselenggarakan oleh Trump di Gedung Putih, yang menampilkan pementasan rumit yang dirancang untuk membangkitkan penandatanganan perjanjian perdamaian bersejarah dari pemerintahan sebelumnya.

Dinamika AS-Iran bergantung pada berbagai faktor, terutama apa yang terjadi di dalam Iran, katanya, seraya menambahkan bahwa jika garis keras memperoleh kekuasaan, itu dapat mengarah pada sikap yang lebih konfrontatif terhadap AS.

"Itu tergantung pada apa yang dilakukan aktor yang dipimpin Iran. Saya tidak hanya berbicara tentang Hamas dan Hizbullah sebagai sekutu.

"Kita berbicara tentang milisi yang dipimpin Iran di Suriah dan Irak, apakah mereka memutuskan untuk meningkatkan tekanan pada personel dan pangkalan Amerika," katanya.

Lucas mengatakan masalahnya adalah bahwa dalam skenario mana pun, Anda tidak dapat memprediksi bagaimana Trump akan berperilaku, sehingga semakin sulit untuk menahan eskalasi apa pun di kawasan tersebut.

5. Ukraina Tidak Jadi Prioritas Trump

Mengenai bantuan AS ke Ukraina dalam perangnya melawan Rusia, Trump akan memangkas bantuan ekonomi dan militer, tegas Lucas, seraya menambahkan bahwa ia kemungkinan akan menjauhkan Washington dari Kyiv, membuatnya bergantung pada pihak lain, termasuk UE, lembaga internasional, dan negara-negara tertentu seperti Kanada, Australia, dan Jepang.

"Apakah itu akan memaksa Ukraina ke meja perundingan dan menyerahkan 25% wilayahnya yang dikuasai Rusia, kita lihat saja nanti.

"Tetapi itu tentu saja akan membuat Ukraina semakin sulit untuk mempertahankan perlawanan terhadap invasi Rusia itu," katanya.

Pada bulan Juni, Trump mengkritik Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, menyebutnya "penjual terhebat sepanjang masa" atas upaya Kyiv untuk mendapatkan dukungan AS dalam pertahanannya terhadap agresi Rusia.

"Dia baru saja pergi empat hari lalu dengan $60 miliar, dan saat dia pulang dia mengumumkan bahwa dia membutuhkan $60 miliar lagi. Itu tidak akan pernah berakhir," kata Trump.

"Saya akan menyelesaikan ini sebelum menjabat sebagai presiden terpilih," tambahnya.