Israel Ingin Rusia Mediasi Perdamaian dengan Hizbullah
Sabtu, 02 November 2024 - 07:45 WIB
Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Tel Aviv, Israel, 23 Januari 2020. Foto/Sputnik/Sergey Guneev
MOSKOW - Israel ingin Rusia ikut ambil bagian dalam upaya perdamaian yang bertujuan mengakhiri konflik negara Zionis itu dengan kelompok pejuang Lebanon, Hizbullah.
Keinginan itu dilaporkan Ynet News dan beberapa media lokal lainnya, mengutip pejabat Israel yang terlibat dalam negosiasi.
Menurut laporan tersebut, Israel berharap keterlibatan Moskow dapat menambah stabilitas pada setiap kesepakatan di masa mendatang dan mengurangi ketergantungan pada AS.
"Rusia akan memiliki peran khusus dalam mengimplementasikan perjanjian dan mencegah eskalasi lebih lanjut," ujar seorang sumber kepada Ynet.
Mengomentari laporan tersebut, Orna Mizrahi, mantan wakil penasihat keamanan nasional Israel, mengatakan kepada Newsweek bahwa meskipun Israel "lebih menyukai Amerika," Israel memahami "hubungan baik" Rusia dengan Iran dapat berkontribusi pada stabilitas setiap kesepakatan tentang Lebanon yang dicapai di masa mendatang.
"Hal lain adalah fakta bahwa mereka adalah bagian dari lima anggota Dewan Keamanan PBB dan jika kita sampai pada titik di mana kita memiliki semacam resolusi baru tentang gencatan senjata di Dewan Keamanan PBB, kami ingin Rusia menyetujuinya," ujar dia.
Laporan media Israel pekan ini mengklaim negosiasi kesepakatan gencatan senjata di Lebanon telah mencapai "tahap lanjutan."
Utusan Presiden AS Joe Biden, Amos Hochstein, yang menjadi penengah antara Israel dan Lebanon, dilaporkan mencapai kesepakatan awal mengenai kesepakatan tersebut selama kunjungan ke Beirut awal pekan ini.
Kesepakatan tersebut melibatkan implementasi yang lebih luas dari Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701, yang disahkan pada tahun 2006, yang menuntut penarikan pasukan Hizbullah dari perbatasan Lebanon-Israel.
Kesepakatan tersebut memperkenalkan mekanisme internasional untuk mengawasi wilayah tersebut dan menangani klaim pelanggaran oleh Israel atau Lebanon dan dilaporkan mencegah Hizbullah mempersenjatai kembali, yang secara efektif berarti kelompok tersebut akan dilarang memperoleh sarana militer.
Pejabat Israel mengatakan kepada Ynet bahwa kesepakatan tersebut, jika ditandatangani, akan dimulai dengan gencatan senjata selama 60 hari, di mana mekanisme baru untuk mengawasi wilayah tersebut akan dibentuk.
Hochstein dilaporkan diharapkan tiba di Israel sebelum pemilu presiden AS yang dijadwalkan pada tanggal 5 November untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut.
Laporan tersebut mengklaim Moskow telah membahas situasi tersebut dengan Iran, yang dikatakan mendorong Hizbullah menyetujui persyaratan tersebut.
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Jumat tidak membenarkan atau membantah keterlibatan Rusia dalam proses perdamaian, tetapi mengatakan Moskow "mempertahankan kontak dengan semua pihak yang berkonflik."
"Dan, tentu saja, jika bantuan kami dibutuhkan, Rusia siap memainkan perannya," papar dia.
Keinginan itu dilaporkan Ynet News dan beberapa media lokal lainnya, mengutip pejabat Israel yang terlibat dalam negosiasi.
Menurut laporan tersebut, Israel berharap keterlibatan Moskow dapat menambah stabilitas pada setiap kesepakatan di masa mendatang dan mengurangi ketergantungan pada AS.
"Rusia akan memiliki peran khusus dalam mengimplementasikan perjanjian dan mencegah eskalasi lebih lanjut," ujar seorang sumber kepada Ynet.
Mengomentari laporan tersebut, Orna Mizrahi, mantan wakil penasihat keamanan nasional Israel, mengatakan kepada Newsweek bahwa meskipun Israel "lebih menyukai Amerika," Israel memahami "hubungan baik" Rusia dengan Iran dapat berkontribusi pada stabilitas setiap kesepakatan tentang Lebanon yang dicapai di masa mendatang.
"Hal lain adalah fakta bahwa mereka adalah bagian dari lima anggota Dewan Keamanan PBB dan jika kita sampai pada titik di mana kita memiliki semacam resolusi baru tentang gencatan senjata di Dewan Keamanan PBB, kami ingin Rusia menyetujuinya," ujar dia.
Laporan media Israel pekan ini mengklaim negosiasi kesepakatan gencatan senjata di Lebanon telah mencapai "tahap lanjutan."
Utusan Presiden AS Joe Biden, Amos Hochstein, yang menjadi penengah antara Israel dan Lebanon, dilaporkan mencapai kesepakatan awal mengenai kesepakatan tersebut selama kunjungan ke Beirut awal pekan ini.
Kesepakatan tersebut melibatkan implementasi yang lebih luas dari Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701, yang disahkan pada tahun 2006, yang menuntut penarikan pasukan Hizbullah dari perbatasan Lebanon-Israel.
Kesepakatan tersebut memperkenalkan mekanisme internasional untuk mengawasi wilayah tersebut dan menangani klaim pelanggaran oleh Israel atau Lebanon dan dilaporkan mencegah Hizbullah mempersenjatai kembali, yang secara efektif berarti kelompok tersebut akan dilarang memperoleh sarana militer.
Pejabat Israel mengatakan kepada Ynet bahwa kesepakatan tersebut, jika ditandatangani, akan dimulai dengan gencatan senjata selama 60 hari, di mana mekanisme baru untuk mengawasi wilayah tersebut akan dibentuk.
Hochstein dilaporkan diharapkan tiba di Israel sebelum pemilu presiden AS yang dijadwalkan pada tanggal 5 November untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut.
Laporan tersebut mengklaim Moskow telah membahas situasi tersebut dengan Iran, yang dikatakan mendorong Hizbullah menyetujui persyaratan tersebut.
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Jumat tidak membenarkan atau membantah keterlibatan Rusia dalam proses perdamaian, tetapi mengatakan Moskow "mempertahankan kontak dengan semua pihak yang berkonflik."
"Dan, tentu saja, jika bantuan kami dibutuhkan, Rusia siap memainkan perannya," papar dia.
(sya)
tulis komentar anda