Kabinet Baru Iran, dari Negosiator Nuklir hingga Menteri Perempuan Pertama
Senin, 12 Agustus 2024 - 15:05 WIB
Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengusulkan mantan negosiator nuklir Abbas Araghchi sebagai menteri luar negeri baru negara itu. Foto/AP
TEHERAN - Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengusulkan mantan negosiator nuklir Abbas Araghchi sebagai menteri luar negeri baru negara itu.
Dia juga berupaya mengangkat seorang perempuan sebagai menteri jalan dan perumahan. Jika disetujui, ia akan menjadi menteri perempuan pertama Iran dalam lebih dari satu dekade.
Ketua Parlemen Mohammad Bagher Qalibaf membacakan daftar menteri yang diusulkan kepada anggota parlemen. Majelis yang didominasi garis keras itu akan memiliki waktu dua minggu untuk meninjau kualifikasi dan memberikan mosi percaya kepada para menteri yang diusulkan.
Araghchi, 61, seorang diplomat karier, adalah anggota tim negosiasi Iran yang mencapai kesepakatan nuklir dengan negara-negara besar dunia pada tahun 2015 yang membatasi program nuklir Teheran dengan imbalan pencabutan sanksi.
Pada tahun 2018, Presiden Donald Trump saat itu menarik AS keluar dari kesepakatan tersebut dan memberlakukan lebih banyak sanksi terhadap Iran. Pezeshkian mengatakan selama kampanye kepresidenannya bahwa ia akan mencoba menghidupkan kembali kesepakatan nuklir tersebut.
Pezeshkian menunjuk Jenderal Aziz Nasirzadeh, seorang pilot F-14 Tomcat, sebagai menteri pertahanan. Ia adalah kepala Angkatan Udara Iran pada tahun 2018-2021. Ini akan menjadi pertama kalinya seorang anggota angkatan udara Iran mengepalai kementerian pertahanan.
Melansir AP, Pezeshkian mengusulkan Farzaneh Sadegh sebagai menteri jalan dan perumahan. Sadegh, 47 tahun, saat ini menjabat sebagai direktur di kementerian tersebut. Ia akan menjadi menteri perempuan kedua di Iran sejak Revolusi Islam 1979. Namun, tidak jelas apakah ia akan disetujui.
Parlemen garis keras tersebut menginginkan lebih banyak pembatasan budaya dan sosial terhadap perempuan berdasarkan interpretasinya terhadap syariat Islam. Banyak anggota parlemen menyuarakan penentangan mereka ketika namanya dibacakan oleh pembicara selama sidang hari Minggu.
Satu-satunya menteri perempuan sebelumnya yang disetujui oleh parlemen sejak revolusi adalah pada tahun 2009, ketika Presiden Mahmoud Ahmadinejad mengamankan jabatan untuk Marzieh Vahid Dastgerdi sebagai menteri kesehatan.
Dia juga berupaya mengangkat seorang perempuan sebagai menteri jalan dan perumahan. Jika disetujui, ia akan menjadi menteri perempuan pertama Iran dalam lebih dari satu dekade.
Ketua Parlemen Mohammad Bagher Qalibaf membacakan daftar menteri yang diusulkan kepada anggota parlemen. Majelis yang didominasi garis keras itu akan memiliki waktu dua minggu untuk meninjau kualifikasi dan memberikan mosi percaya kepada para menteri yang diusulkan.
Araghchi, 61, seorang diplomat karier, adalah anggota tim negosiasi Iran yang mencapai kesepakatan nuklir dengan negara-negara besar dunia pada tahun 2015 yang membatasi program nuklir Teheran dengan imbalan pencabutan sanksi.
Pada tahun 2018, Presiden Donald Trump saat itu menarik AS keluar dari kesepakatan tersebut dan memberlakukan lebih banyak sanksi terhadap Iran. Pezeshkian mengatakan selama kampanye kepresidenannya bahwa ia akan mencoba menghidupkan kembali kesepakatan nuklir tersebut.
Pezeshkian menunjuk Jenderal Aziz Nasirzadeh, seorang pilot F-14 Tomcat, sebagai menteri pertahanan. Ia adalah kepala Angkatan Udara Iran pada tahun 2018-2021. Ini akan menjadi pertama kalinya seorang anggota angkatan udara Iran mengepalai kementerian pertahanan.
Melansir AP, Pezeshkian mengusulkan Farzaneh Sadegh sebagai menteri jalan dan perumahan. Sadegh, 47 tahun, saat ini menjabat sebagai direktur di kementerian tersebut. Ia akan menjadi menteri perempuan kedua di Iran sejak Revolusi Islam 1979. Namun, tidak jelas apakah ia akan disetujui.
Parlemen garis keras tersebut menginginkan lebih banyak pembatasan budaya dan sosial terhadap perempuan berdasarkan interpretasinya terhadap syariat Islam. Banyak anggota parlemen menyuarakan penentangan mereka ketika namanya dibacakan oleh pembicara selama sidang hari Minggu.
Satu-satunya menteri perempuan sebelumnya yang disetujui oleh parlemen sejak revolusi adalah pada tahun 2009, ketika Presiden Mahmoud Ahmadinejad mengamankan jabatan untuk Marzieh Vahid Dastgerdi sebagai menteri kesehatan.
tulis komentar anda