Kamala Harris Tunjuk Tim Walz Jadi Cawapres, Ini Pandangannya tentang Palestina dan Israel

"Gubernur Walz bukan hanya seorang pemimpin yang berprestasi dan dicintai di negara bagian Minnesota, karena telah terpilih enam kali menjadi anggota DPR dan dua kali menjadi gubernur, tetapi dia juga seorang Demokrat pro-Israel yang bangga dengan rekam jejak yang kuat dalam mendukung hubungan AS-Israel," ungkap Mark Mellman, ketua DFMI.

Dia menjelaskan, "Sebagai gubernur, dia telah menjadi pendukung setia komunitas pro-Israel di Minnesota."

Selama beberapa bulan terakhir, gubernur tersebut tampaknya menunjukkan keterbukaan yang lebih besar untuk mendengarkan tuntutan para pengunjuk rasa yang berdemonstrasi menentang perang di Gaza, berbeda dengan Shapiro dari Pennsylvania yang membandingkan para pengunjuk rasa mahasiswa dengan KKK dan mengecam UPenn karena tidak berbuat cukup banyak untuk meredakan protes.

Ketika Uncommitted Campaign, kampanye elektoral yang menyerukan Partai Demokrat untuk menyerukan gencatan senjata di Gaza, meraup 19% suara dalam pemilihan pendahuluan Demokrat awal tahun ini, Walz memuji para pemilih karena "terlibat secara sipil".

"Gubernur Walz telah menunjukkan kemampuan luar biasa untuk berkembang sebagai pemimpin publik, menyatukan koalisi Demokrat yang beragam untuk mencapai tonggak penting bagi keluarga Minnesota dari semua latar belakang," papar Elianne Farhat, penasihat senior untuk Uncommitted Campaign.

Namun mengingat catatan pemungutan suaranya dan hubungannya dengan kelompok pro-Israel, tidak jelas apakah Walz akan menggerakkan perubahan dalam hal salah satu tuntutan utama pemilih pro-Palestina: diakhirinya bantuan militer AS ke Gaza dan divestasi dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam perang di Gaza dan pendudukan Israel atas tanah Palestina.

Demonstran pro-Palestina telah menuntut agar negara bagian Minnesota melepaskan saham keuangannya di perusahaan-perusahaan dan obligasi Israel, yang menurut mereka bernilai sekitar USD119 juta.

Aktivis juga telah bertahun-tahun mendesak negara bagian untuk mencabut undang-undang anti-boikotnya, yang memaksa kontraktor negara untuk menandatangani janji bahwa mereka tidak akan terlibat dalam boikot Israel.

Undang-undang tersebut pertama kali disahkan pada tahun 2017, sebelum Walz menjadi gubernur.

Namun, dia tidak melakukan upaya apa pun untuk mencoba mencabut undang-undang tersebut.