Sniper Kedubes AS Tembak Wanita Baghdad, Pasukan Amerika Didesak Tinggalkan Irak
Selasa, 30 Juli 2024 - 19:15 WIB
Demonstran berunjuk rasa di pintu masuk Kedutaan Besar AS di Zona Hijau yang dijaga ketat di Baghdad, Irak. Foto/EPA-EFE/AHMED JALIL
BAGHDAD - Blok parlemen Badr Irak yang dipimpin Hadi Al-Amiri menuntut diakhirinya kehadiran pasukan Amerika Serikat (AS) di negara itu setelah seorang wanita ditembak oleh sniper (penembak jitu) yang bekerja di Kedutaan Besar AS di Baghdad.
Anggota blok tersebut mengutuk insiden penembakan di mana wanita Irak tersebut terluka di perut ketika penembak jitu menembaki kompleks perumahan di seberang Kedubes AS.
"Tindakan ilegal" ini, klaim para anggota parlemen, menunjukkan bagaimana kompleks Kedutaan Besar AS telah berubah menjadi pangkalan militer tempat senjata digunakan untuk meneror warga yang melanggar Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik.
“Perilaku seperti itu tidak dapat diterima," tegas mereka, baik secara politik maupun diplomatik.
Menembak ke arah kompleks perumahan yang aman dan membahayakan nyawa penghuninya melanggar kedaulatan Irak yang ditetapkan dalam Pasal (1), (50) dan (109) Konstitusi, serta hak Irak untuk hidup dan keamanan menurut Pasal (15) Konstitusi.
“Berdasarkan pertimbangan nasional dan kemanusiaan, kami menyerukan kepada otoritas legislatif dan eksekutif untuk melaksanakan tugas mereka yang ditetapkan dalam Konstitusi dan undang-undang yang berlaku untuk memastikan kedaulatan nasional penuh, dengan mengakhiri semua manifestasi kehadiran militer Amerika di Irak, dan memberikan jaminan kepada warga negara bahwa insiden itu tidak akan terulang,” tegas para anggota parlemen Irak.
Mereka juga menyerukan kepada Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Irak dan parlemen untuk membentuk komite guna menyelidiki insiden tersebut dan mengumumkan dukungan penuh dan solidaritas kepada korban sehubungan dengan pengajuan pengaduan pidana terhadap pelaku dan mengadilinya di pengadilan Irak.
Anggota blok tersebut mengutuk insiden penembakan di mana wanita Irak tersebut terluka di perut ketika penembak jitu menembaki kompleks perumahan di seberang Kedubes AS.
"Tindakan ilegal" ini, klaim para anggota parlemen, menunjukkan bagaimana kompleks Kedutaan Besar AS telah berubah menjadi pangkalan militer tempat senjata digunakan untuk meneror warga yang melanggar Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik.
“Perilaku seperti itu tidak dapat diterima," tegas mereka, baik secara politik maupun diplomatik.
Menembak ke arah kompleks perumahan yang aman dan membahayakan nyawa penghuninya melanggar kedaulatan Irak yang ditetapkan dalam Pasal (1), (50) dan (109) Konstitusi, serta hak Irak untuk hidup dan keamanan menurut Pasal (15) Konstitusi.
“Berdasarkan pertimbangan nasional dan kemanusiaan, kami menyerukan kepada otoritas legislatif dan eksekutif untuk melaksanakan tugas mereka yang ditetapkan dalam Konstitusi dan undang-undang yang berlaku untuk memastikan kedaulatan nasional penuh, dengan mengakhiri semua manifestasi kehadiran militer Amerika di Irak, dan memberikan jaminan kepada warga negara bahwa insiden itu tidak akan terulang,” tegas para anggota parlemen Irak.
Mereka juga menyerukan kepada Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Irak dan parlemen untuk membentuk komite guna menyelidiki insiden tersebut dan mengumumkan dukungan penuh dan solidaritas kepada korban sehubungan dengan pengajuan pengaduan pidana terhadap pelaku dan mengadilinya di pengadilan Irak.
(sya)
Lihat Juga :
tulis komentar anda