UEA, Israel, dan AS Gelar Rapat Rahasia Bahas Rencana Pascaperang di Gaza
Rabu, 24 Juli 2024 - 10:27 WIB
Warga Palestina mengungsi dari Khan Younis setelah perintah evakuasi oleh tentara Israel, di Jalur Gaza selatan, 22 Juli 2024. Foto/EPA-EFE/HAITHAM IMAD
DUBAI - Uni Emirat Arab (UEA), Amerika Serikat (AS), dan Israel bertemu di Abu Dhabi pada Kamis (18/7/2024) untuk membahas rencana pascaperang di Gaza, sehari setelah seorang diplomat senior Emirat mengisyaratkan UEA siap mengirim pasukan penjaga perdamaian ke daerah kantong yang terkepung itu.
Pertemuan tersebut diselenggarakan oleh Menteri Luar Negeri UEA Abdullah bin Zayed al-Nahyan dan dihadiri pejabat tinggi Timur Tengah Gedung Putih, Brett McGurk, penasihat Departemen Luar Negeri AS Tom Sullivan, dan Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer, menurut Axios.
Pertemuan tersebut terjadi setelah satu artikel opini yang diterbitkan di The Financial Times yang mendukung pengerahan pasukan internasional sementara di Gaza untuk menyediakan "hukum dan ketertiban".
Lana Nusseibeh, mantan duta besar UEA untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang sekarang menjadi asisten menteri urusan politik di UEA, mengatakan pasukan internasional dapat dikirim ke Gaza atas undangan Otoritas Palestina sebagai bagian dari upaya mencapai solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina.
Tidak langsung jelas mengapa UEA memutuskan memaparkan visinya bagi Jalur Gaza sehari sebelum pertemuan yang sebelumnya dirahasiakan dengan pejabat senior AS dan Israel.
Namun, setidaknya beberapa prasyarat Nusseibeh untuk pasukan penjaga perdamaian di Gaza tampaknya bertentangan dengan posisi yang dinyatakan pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Nusseibeh, yang berasal dari keluarga terkemuka di Yerusalem, mengatakan pasukan internasional tidak akan membawa stabilitas ke Gaza kecuali Israel mencabut blokadenya terhadap Jalur Gaza dan mengakhiri pembangunan permukiman di Tepi Barat yang diduduki.
Seruannya agar pasukan internasional menjadi batu loncatan menuju solusi dua negara juga secara langsung menantang Knesset Israel, yang dengan suara mayoritas memilih menolak negara Palestina pekan lalu.
Analis skeptis tentang apakah AS dapat merekrut negara-negara Teluk untuk menyediakan keamanan dan rekonstruksi di Jalur Gaza, terutama karena Israel terus menggempur daerah kantong itu dan pembicaraan tentang gencatan senjata terhenti.
Namun, secara pribadi, pejabat AS dan Arab yang telah berbicara dengan MEE menunjukkan beberapa kemajuan sementara telah dibuat.
Gedung Putih dan Departemen Pertahanan tidak menanggapi permintaan komentar MEE hingga berita ini dipublikasikan.
AS tengah menyusun rencana untuk keamanan Gaza pascaperang yang akan melibatkan misi yang didukung AS yang dipimpin dari Kairo, Mesir.
Bulan lalu, Middle East Eye melaporkan AS tengah mempertimbangkan rencana memindahkan pasukan keamanan Otoritas Palestina ke wilayah tanggung jawab Centcom. Israel ditempatkan di bawah wilayah tanggung jawab Centcom pada tahun 2021.
Seorang pejabat senior pertahanan AS sebelumnya mengatakan kepada MEE bahwa Bahrain memberi tahu AS bahwa mereka bersedia mengerahkan pasukan penjaga perdamaian ke Jalur Gaza.
Polisi dan pasukan keamanan Manama dikelola banyak warga Pakistan dan Yordania keturunan Palestina.
Artikel opini FT menunjukkan UEA tidak lagi melihat pembahasan partisipasinya dalam pasukan internasional sementara sebagai masalah pribadi.
Hal itu merupakan perubahan tajam dari bulan Mei ketika UEA mengeluarkan pernyataan yang menolak klaim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa Israel telah membuat kemajuan dengan Negara Teluk itu dalam mengambil bagian dalam pemerintahan Jalur Gaza setelah perang.
Lihat Juga: 5 Negara Sahabat Korea Utara, Semua Musuh AS Termasuk Pemilik Bom Nuklir Terbanyak di Dunia
Pertemuan tersebut diselenggarakan oleh Menteri Luar Negeri UEA Abdullah bin Zayed al-Nahyan dan dihadiri pejabat tinggi Timur Tengah Gedung Putih, Brett McGurk, penasihat Departemen Luar Negeri AS Tom Sullivan, dan Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer, menurut Axios.
Pertemuan tersebut terjadi setelah satu artikel opini yang diterbitkan di The Financial Times yang mendukung pengerahan pasukan internasional sementara di Gaza untuk menyediakan "hukum dan ketertiban".
Lana Nusseibeh, mantan duta besar UEA untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang sekarang menjadi asisten menteri urusan politik di UEA, mengatakan pasukan internasional dapat dikirim ke Gaza atas undangan Otoritas Palestina sebagai bagian dari upaya mencapai solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina.
Tidak langsung jelas mengapa UEA memutuskan memaparkan visinya bagi Jalur Gaza sehari sebelum pertemuan yang sebelumnya dirahasiakan dengan pejabat senior AS dan Israel.
Namun, setidaknya beberapa prasyarat Nusseibeh untuk pasukan penjaga perdamaian di Gaza tampaknya bertentangan dengan posisi yang dinyatakan pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Nusseibeh, yang berasal dari keluarga terkemuka di Yerusalem, mengatakan pasukan internasional tidak akan membawa stabilitas ke Gaza kecuali Israel mencabut blokadenya terhadap Jalur Gaza dan mengakhiri pembangunan permukiman di Tepi Barat yang diduduki.
Seruannya agar pasukan internasional menjadi batu loncatan menuju solusi dua negara juga secara langsung menantang Knesset Israel, yang dengan suara mayoritas memilih menolak negara Palestina pekan lalu.
Monarki Teluk Membahas Gaza
Analis skeptis tentang apakah AS dapat merekrut negara-negara Teluk untuk menyediakan keamanan dan rekonstruksi di Jalur Gaza, terutama karena Israel terus menggempur daerah kantong itu dan pembicaraan tentang gencatan senjata terhenti.
Namun, secara pribadi, pejabat AS dan Arab yang telah berbicara dengan MEE menunjukkan beberapa kemajuan sementara telah dibuat.
Gedung Putih dan Departemen Pertahanan tidak menanggapi permintaan komentar MEE hingga berita ini dipublikasikan.
AS tengah menyusun rencana untuk keamanan Gaza pascaperang yang akan melibatkan misi yang didukung AS yang dipimpin dari Kairo, Mesir.
Bulan lalu, Middle East Eye melaporkan AS tengah mempertimbangkan rencana memindahkan pasukan keamanan Otoritas Palestina ke wilayah tanggung jawab Centcom. Israel ditempatkan di bawah wilayah tanggung jawab Centcom pada tahun 2021.
Seorang pejabat senior pertahanan AS sebelumnya mengatakan kepada MEE bahwa Bahrain memberi tahu AS bahwa mereka bersedia mengerahkan pasukan penjaga perdamaian ke Jalur Gaza.
Polisi dan pasukan keamanan Manama dikelola banyak warga Pakistan dan Yordania keturunan Palestina.
Artikel opini FT menunjukkan UEA tidak lagi melihat pembahasan partisipasinya dalam pasukan internasional sementara sebagai masalah pribadi.
Hal itu merupakan perubahan tajam dari bulan Mei ketika UEA mengeluarkan pernyataan yang menolak klaim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa Israel telah membuat kemajuan dengan Negara Teluk itu dalam mengambil bagian dalam pemerintahan Jalur Gaza setelah perang.
Lihat Juga: 5 Negara Sahabat Korea Utara, Semua Musuh AS Termasuk Pemilik Bom Nuklir Terbanyak di Dunia
(sya)
tulis komentar anda