Netanyahu Dianggap Sabotase Upaya Gencatan Senjata di Gaza

TEL AVIV - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dituduh berusaha menyabotase perundingan gencatan senjata di Gaza yang sedang berlangsung dengan mengeluarkan serangkaian tuntutan baru yang “tidak dapat dinegosiasikan”.

Netanyahu menerbitkan lima garis merahnya pada Minggu malam (7/7/2024) menjelang pembicaraan tidak langsung yang penting dengan kelompok Palestina Hamas melalui mediator yang akan berlangsung di Doha akhir pekan ini.

Dia mengatakan kesepakatan apa pun harus memungkinkan Israel untuk kembali berperang sampai semua “tujuan” perang tercapai, beberapa di antaranya dianggap tidak dapat dicapai oleh militer Israel.



Hamas telah mencari jaminan bahwa jeda awal pada akhirnya akan mengakhiri perang secara permanen.

Kedua, kesepakatan harus membuat penyelundupan senjata ke Hamas melalui Mesir tidak mungkin dilakukan, ujar Netanyahu.

Klausul ini sebelumnya bukan bagian dari kerangka gencatan senjata yang disepakati secara luas dan didukung oleh Amerika Serikat (AS) dan Dewan Keamanan PBB.

Tuntutan ketiganya adalah memastikan kembalinya “ribuan pejuang bersenjata” di Gaza tidak mungkin dilakukan.

Proposal gencatan senjata Israel sebelumnya menunjukkan Israel menyetujui penarikan bertahap dari Gaza dan mengizinkan kembalinya para pengungsi tanpa syarat ke Gaza utara.

Keempat, Netanyahu mengatakan Israel akan “memaksimalkan jumlah sandera yang masih hidup yang dikembalikan dari tahanan Hamas”.

Terakhir, dia mengatakan garis besar kesepakatan yang disetujui Israel dan didukung Presiden AS Joe Biden, mengizinkan pembebasan tawanan Israel tanpa “merugikan tujuan perang lainnya”.

Para politisi Israel dan pejabat Israel terkejut dengan pengumuman perdana menteri tersebut, menurut media Israel.

“Publikasi tuntutan yang diperketat tersebut, yang tampaknya bertentangan dengan tawaran Israel sebelumnya, bertujuan menunda dan merusak peluang tercapainya kesepakatan dalam waktu dekat,” ungkap sumber keamanan kepada situs berita Israel Ynet.

“Tuntutan tersebut adalah perilaku tidak pantas yang akan merusak peluang para korban penculikan untuk kembali pulang,” papar sumber keamanan kepada Ynet.

Pejabat keamanan lainnya mengatakan kepada Channel 12, “Netanyahu berpura-pura menginginkan kesepakatan, namun berupaya menggagalkannya.”

Ketentuan mengenai dugaan penyelundupan senjata melalui Mesir, yang bukan merupakan bagian dari perundingan dengan Hamas, juga dikritik karena merusak kontak dengan Kairo, mediator utama dalam pembicaraan dengan Hamas.

“Ini berbahaya bagi wacana yang dilakukan dengan Kairo dan berdampak negatif pada semua perundingan,” ujar seorang sumber kepada Ynet.

Menggagalkan Kemajuan Mediator

Pernyataan Netanyahu juga dilaporkan membuat marah para mediator, yang mengatakan tuntutannya dapat menggagalkan kemajuan yang dicapai dengan susah payah dalam perundingan dalam beberapa pekan terakhir.

Israel dan Hamas telah terlibat dalam pembicaraan tidak langsung sejak Januari untuk mencapai kesepakatan yang mengakhiri perang di Gaza dan menukar tahanan.

Israel telah membunuh lebih dari 38.000 warga Palestina dalam genosida sembilan bulan tersebut, termasuk 15.000 anak-anak dan lebih dari 10.000 wanita.

Lebih dari 120 warga Israel ditahan di Gaza sementara Israel menahan lebih dari 10.000 tahanan politik Palestina.

Kedua belah pihak telah bolak-balik membahas usulan garis besar perjanjian tiga fase yang diajukan mediator AS, Qatar dan Mesir.

Sebagian besar komponen kesepakatan telah diselesaikan setelah negosiasi berbulan-bulan.

Namun, rincian mengenai ketentuan gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel masih belum terselesaikan.

Biden mengatakan Israel menyetujui gencatan senjata permanen dan penarikan penuh sebagai bagian dari garis besar tawaran terbaru yang dikirimkan kepada mediator pada 27 Mei, yang diungkapkan secara lengkap oleh MEE.

Para pejabat Israel tidak pernah secara eksplisit mengatakan mereka setuju untuk mengakhiri perang atau menarik diri sepenuhnya dari Gaza.

Para pejabat Hamas menyambut baik pengumuman Biden tetapi kemudian menyatakan tawaran Israel tidak menjamin berakhirnya perang.

Kelompok Palestina dilaporkan telah melunakkan posisinya dalam beberapa pekan terakhir, dengan membatalkan tuntutan jaminan eksplisit untuk mengakhiri perang sebelum gencatan senjata dimulai.

Sebaliknya, Hamas telah menyetujui kata-kata terbuka yang memungkinkan perundingan untuk gencatan senjata permanen dilakukan selama gencatan senjata awal sementara, menurut laporan media.

Kemajuan ini sekarang terancam karena komentar Netanyahu baru-baru ini, menurut seorang pejabat senior dari salah satu negara penengah kepada Times of Israel.

Pejabat yang tidak disebutkan namanya mengatakan perdana menteri Israel berusaha menyabotase perjanjian tersebut.

“Komentarnya menghantam aspek paling sensitif dari perundingan yang sedang berlangsung,” papar dia, seraya menambahkan komentar tersebut “sangat merugikan upaya untuk mempertahankan ambiguitas” yang dicapai dalam kata-kata dalam tawaran terbaru.

“Kita tidak bisa tidak menyimpulkan bahwa itu dibuat semata-mata untuk tujuan politik,” ungkap pejabat itu.