Mahkamah Agung Keluarkan Imunitas untuk Donald Trump, Joe Biden Marah Besar

WASHINGTON - Presiden Joe Biden mengkritik keputusan Mahkamah Agung mengenai kekebalan presiden, yang memutuskan bahwa presiden memiliki kekebalan mutlak dari tuntutan hukum. Biden juga mengeluarkan peringatan keras mengenai kemungkinan masa jabatan kedua mantan Presiden Donald Trump.

“Tidak ada raja di Amerika. Masing-masing dari kita sama di hadapan hukum. Tidak seorang pun, tidak seorang pun yang kebal hukum, bahkan presiden Amerika Serikat pun tidak,” kata Biden dalam pidatonya di Gedung Putih, dilansir AP.

“(Dengan) keputusan Mahkamah Agung mengenai kekebalan presiden, hal itu berubah secara mendasar. Secara praktis, tidak ada batasan mengenai apa yang dapat dilakukan presiden. Ini adalah prinsip yang pada dasarnya baru dan merupakan preseden yang berbahaya karena kekuasaan kantor tidak lagi dibatasi oleh hukum, bahkan termasuk Mahkamah Agung Amerika Serikat.”



Mahkamah Agung, dalam keputusan 6-3 berdasarkan ideologi, memutuskan bahwa Trump dapat mengklaim kekebalan dari tuntutan pidana atas beberapa tindakan yang diambilnya sebagai presiden sebelum meninggalkan jabatannya, kemungkinan menunda persidangan subversi pemilu federal terkait tindakannya pada 6 Januari.

Keputusan tersebut menolak keputusan pengadilan banding federal pada bulan Februari yang menyatakan bahwa mantan presiden tersebut tidak memiliki kekebalan atas dugaan kejahatan yang dia lakukan selama masa kepresidenannya untuk membalikkan hasil pemilu tahun 2020.

Biden berulang kali memperingatkan bahwa batasan kekuasaan presiden kini sepenuhnya berada di tangan pemegang jabatan dan pilihan yang diambilnya. Dia mengatakan Trump akan menjadi bahaya dalam peran tersebut.

Pidato politik tersebut muncul pada saat yang kritis bagi kampanye Biden ketika ia mencoba untuk menghilangkan kekhawatiran yang terus-menerus mengenai usianya yang diperburuk oleh penampilannya dalam debat presiden minggu lalu. Kinerjanya yang tidak stabil menimbulkan kecemasan di antara beberapa donor utama dan menimbulkan pertanyaan tidak nyaman bagi Partai Demokrat tentang apakah ia harus tetap menjadi kandidat mereka, apalagi menjalani empat tahun lagi di Gedung Putih.

Selama pidatonya pada hari Senin, Biden tampak waspada, membaca dengan penuh semangat dari teleprompter di Cross Hall Gedung Putih. Namun dia tidak menjawab pertanyaan, langsung mundur setelah pernyataan tertulisnya yang berdurasi lima menit.



Biden merujuk pada pemberontakan di Gedung Capitol AS pada 6 Januari 2021 dan menyebutnya sebagai “salah satu hari paling gelap dalam sejarah Amerika.” Dia mengatakan keputusan pengadilan membuat Trump kecil kemungkinannya untuk diadili atas tuduhan pidana terkait kerusuhan sebelum pemilu.

“Saya tahu saya akan menghormati batasan kekuasaan presiden yang saya miliki selama tiga setengah tahun, tetapi presiden mana pun – termasuk Donald Trump – sekarang bebas untuk mengabaikan undang-undang tersebut,” kata Biden.

Biden menjadikan perlindungan demokrasi sebagai prinsip utama kampanyenya.

Dan dia menggambarkan keputusan tersebut sebagai pola yang lebih luas dari Mahkamah Agung dalam melemahkan “berbagai prinsip hukum yang telah lama ada,” dan menunjuk pada keputusan lain mengenai hak suara dan hak sipil yang secara implisit ia pertaruhkan dalam pemilihan presiden.

Dia menambahkan bahwa para pemilih kini memegang keputusan akhir dalam meminta pertanggungjawaban Trump.

“Rakyat Amerika harus memutuskan apakah mereka ingin mempercayakan… kursi kepresidenan kepada Donald Trump, karena kini ia mengetahui bahwa ia akan lebih berani melakukan apa pun yang ia inginkan kapan pun ia ingin melakukannya.”

Dia menambahkan, “Saya setuju dengan perbedaan pendapat Hakim (Sonia) Sotomayor hari ini. Inilah yang dia katakan – dia berkata, ‘Dalam setiap penggunaan kekuasaan resmi, presiden kini menjadi raja di atas hukum. Karena takut terhadap demokrasi kita, saya berbeda pendapat,’ akhir kutipan. Begitu pula halnya dengan rakyat Amerika yang berbeda pendapat. Saya berbeda pendapat.”