Diserbu Balon Tinja dan Sampah, Korea Selatan Tangguhkan Perjanjian Militer dengan Korea Utara
Senin, 03 Juni 2024 - 20:26 WIB
Korea Utara mengirimkan ratusan balon ke Korea Selatan. Foto/AP
SEOUL - Korea Selatan berencana untuk menangguhkan perjanjian militer yang ditandatangani dengan Korea Utara pada tahun 2018 yang bertujuan untuk meredakan ketegangan. Ancaman itu diungkapkan kantor kepresidenan Korea Selatan pada Senin (3/6/2024).
Itu setelah Seoul memperingatkan akan adanya tanggapan keras terhadap balon-balon yang diluncurkan oleh Pyongyang yang membawa sampah ke Korea Selatan.
Korea Utara telah meluncurkan ratusan balon yang dibawa oleh angin melintasi perbatasan yang menjatuhkan sampah ke seluruh Korea Selatan, yang menyebutnya sebagai sebuah provokasi dan menolak klaim Pyongyang bahwa hal itu dilakukan untuk merepotkan negara tetangganya.
Dewan Keamanan Nasional mengatakan mereka akan membahas rencana penangguhan keseluruhan perjanjian militer untuk mendapat persetujuan kabinet pada pertemuan hari Selasa.
Penundaan perjanjian tersebut akan membuka jalan bagi Korea Selatan untuk melakukan pelatihan di dekat perbatasan militer dan mengambil “langkah-langkah yang cukup dan segera” dalam menanggapi provokasi Korea Utara, kata Dewan Keamanan dalam sebuah pernyataan.
Namun mereka tidak merinci tindakan apa yang mungkin diambil.
Perjanjian tersebut, yang merupakan kesepakatan paling substantif yang dihasilkan dari pertemuan puncak bersejarah antara kedua Korea pada tahun 2018, telah dibatalkan ketika Pyongyang menyatakan tahun lalu bahwa pihaknya tidak lagi terikat oleh perjanjian tersebut.
Sejak itu, Korea Utara mengerahkan pasukan dan senjata di pos penjagaan dekat perbatasan militer.
Itu setelah Seoul memperingatkan akan adanya tanggapan keras terhadap balon-balon yang diluncurkan oleh Pyongyang yang membawa sampah ke Korea Selatan.
Korea Utara telah meluncurkan ratusan balon yang dibawa oleh angin melintasi perbatasan yang menjatuhkan sampah ke seluruh Korea Selatan, yang menyebutnya sebagai sebuah provokasi dan menolak klaim Pyongyang bahwa hal itu dilakukan untuk merepotkan negara tetangganya.
Dewan Keamanan Nasional mengatakan mereka akan membahas rencana penangguhan keseluruhan perjanjian militer untuk mendapat persetujuan kabinet pada pertemuan hari Selasa.
Penundaan perjanjian tersebut akan membuka jalan bagi Korea Selatan untuk melakukan pelatihan di dekat perbatasan militer dan mengambil “langkah-langkah yang cukup dan segera” dalam menanggapi provokasi Korea Utara, kata Dewan Keamanan dalam sebuah pernyataan.
Namun mereka tidak merinci tindakan apa yang mungkin diambil.
Perjanjian tersebut, yang merupakan kesepakatan paling substantif yang dihasilkan dari pertemuan puncak bersejarah antara kedua Korea pada tahun 2018, telah dibatalkan ketika Pyongyang menyatakan tahun lalu bahwa pihaknya tidak lagi terikat oleh perjanjian tersebut.
Sejak itu, Korea Utara mengerahkan pasukan dan senjata di pos penjagaan dekat perbatasan militer.
tulis komentar anda