Misteri Putra Mahkota Arab Saudi Jika Mohammed bin Salman Jadi Raja
Kamis, 30 Mei 2024 - 14:31 WIB
Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman hampir pasti menjadi raja menggantikan ayahnya, Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud. Namun, pengganti posisinya sebagai putra mahkota masih menjadi misteri. Foto/REUTERS
RIYADH - Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) hampir pasti menjadi raja karena kesehatan ayahnya yang lanjut usia, Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud, memburuk.
Raja Salman baru-baru ini dirawat di rumah sakit karena infeksi paru-paru.
Meskipun suksesi takhta Mohammed bin Salman mungkin tampak tak terhindarkan dan langsung, dia akan menghadapi dua keputusan yang menantang: menunjuk seorang putra mahkota dan menunjuk seorang wakil putra mahkota.
Saat menunjuk putra mahkota di masa depan, dia secara teoritis perlu berkonsultasi dengan undang-undang dasar pemerintahan Arab Saudi tahun 1992—yang menetapkan bahwa penguasa diambil dari keturunan laki-laki Ibn Saud, dan “yang paling jujur di antara mereka” dipilih untuk peran tersebut.
Namun amandemen Raja Salman pada tahun 2017 mencatat: "Setelah putra Ibnu Saud, tidak boleh ada raja dan putra mahkota yang berasal dari cabang yang sama dengan keturunan raja pendiri [kerajaan]."
Dalam praktiknya, sebagai raja nantinya, Mohammed bin Salman akan memiliki kekuasaan yang cukup untuk mengabaikan amandemen tersebut dan menunjuk salah satu saudara laki-lakinya sebagai putra mahkota—tetapi hal ini bukannya tanpa konsekuensi. Dia akan tampil lebih tegas lagi dengan mengecualikan cabang-cabang lain dari Dinasti Saud.
Madawi al-Rasheed, profesor tamu di Institut Timur Tengah di London School of Economics, dalam artikelnya di Middle East Eye (MEE), Kamis (30/5/2024), menulis bahwa tindakan seperti itu akan semakin mengasingkan sejumlah besar sepupu yang tergabung dalam cabang-cabang penting, seperti al-Fahd dan al-Sultan, yang tidak satu pun dari mereka yang dipermalukan seperti al-Nayef dan al-Abdullah.
Sejauh ini, meski ada rumor tentang siapa yang mungkin dipilih Mohammed bin Salman sebagai putra mahkota, keputusan tersebut dirahasiakan.
Juga masih belum pasti apakah calon raja akan mengikuti jejak Raja Abdullah—yang menjabat sebagai wakil putra mahkota pada tahun 2014 karena takut akan kekosongan kekuasaan jika dia dan putra mahkotanya meninggal dalam waktu yang sama. Namun jabatan wakil putra mahkota telah kosong sejak 2017, tahun ketika Mohammed bin Salman naik jabatan menjadi putra mahkota.
Menurut al-Rasheed, Raja Salman tidak pernah menunjuk wakil putra mahkota karena dua alasan.
Pertama, usia Putra Mahkota Mohammed bin Salman yang masih muda, yang baru berusia awal 30-an pada tahun 2017, membuat kecil kemungkinannya bahwa dia akan meninggal dalam waktu dekat dan memerlukan seorang wakil untuk menggantikannya.
Kedua, dan yang lebih penting, Raja Salman akan kesulitan menemukan wakil putra mahkota yang cocok, karena dia dan putranya "memusuhi" beberapa cabang garis keturunan al-Saud, yaitu Nayef dan Abdullah.
Mantan Putra Mahkota Mohammed bin Nayef menerima pukulan paling memalukan ketika dia dikesampingkan setelah puluhan tahun memegang posisi yang sangat sensitif dan penting di Kementerian Dalam Negeri dan badan intelijen. Dia dijadikan tahanan rumah dan sejak itu menghilang dari kehidupan publik.
Putra Raja Abdullah, Mutaib, mantan kepala Garda Nasional Arab Saudi, juga merasa terhina ketika dia dipecat dari peran militernya. Dia juga menghilang dari kehidupan publik menyusul tuduhan korupsi.
Raja Salman dan putranya tidak menyukai kedua cabang keluarga kerajaan tersebut dan keturunan mereka. Raja Salman masih bisa memilih wakil putra mahkota dari sisa cabang penting lainnya, tapi dia tidak melakukannya.
Menurut al-Rasheed, mungkin Raja Salman ingin putranya sendiri punya waktu untuk membangun basis kekuasaannya tanpa dukungan pangeran-pangeran senior yang lebih tua, yang sebagian besar pernah menduduki posisi senior di pemerintahan seperti menteri atau komandan militer.
Selama tujuh tahun terakhir, Mohammed bin Salman telah menjadi putra mahkota tunggal.
Dia secara efektif menjadi negara, mengumpulkan kekuasaan luar biasa atas setiap aspek pemerintahan dan kehidupan di Arab Saudi, mulai dari militer hingga hiburan.
Mohammed bin Salman telah menjadi penguasa absolut, hanya mendengarkan teman dekatnya, penasihat asing, konsultan, dan rekan-rekannya. Kebijakan dalam dan luar negerinya mencerminkan keinginannya sendiri, bukan berkonsultasi dengan sekelompok besar pangeran senior dan lebih berpengalaman. Setidaknya, seorang wakil putra mahkota akan menjadi gangguan.
Selain itu, menurut al-Rasheed, mayoritas calon yang memenuhi syarat untuk posisi putra mahkota dan wakil putra mahkota masih dihantui oleh kenangan akan Ritz Carlton Riyadh sebagai pusat penahanan setelah Mohammed bin Salman meluncurkan tindakan keras “anti-korupsi” terhadap pejabat berpengaruh pada tahun 2017. Dia kemudian membebaskan mereka setelah mereka membayar miliaran dolar kepada negara.
Sebagai calon raja, Mohammed bin Salman akan menghadapi tantangan untuk menunjuk putra mahkota dan wakilnya yang memenuhi syarat, yang keduanya tidak boleh menantangnya atau terlihat lebih kuat darinya karena pengalaman, usia, atau aura.
Dia harus memilih pangeran yang kurang berkuasa dan lebih patuh, sehingga mereka tidak melemahkan otoritas dan keteguhan hatinya.
Tidak diragukan lagi, masyarakat Arab Saudi tidak akan relevan dengan proses tersebut, karena keputusan ini sepenuhnya merupakan hak prerogatif kerajaan.
Masa depan kepemimpinan berada di luar jangkauan masyarakat yang kehilangan haknya dan tidak memiliki kelompok penekan atau organisasi sipil.
Para ulama, pedagang dan kelompok suku tidak akan mempunyai suara dalam masalah ini; mereka hanya akan dipanggil ke istana untuk berjanji setia kepada siapa pun yang dipilih Mohammed bin Salman.
Begitulah cara kerja monarki absolut yang represif. Ia tidak berkonsultasi—apalagi berbagi kekuasaan—dengan bangsawannya sendiri, apalagi para elite dan bangsawan.
Raja Salman baru-baru ini dirawat di rumah sakit karena infeksi paru-paru.
Meskipun suksesi takhta Mohammed bin Salman mungkin tampak tak terhindarkan dan langsung, dia akan menghadapi dua keputusan yang menantang: menunjuk seorang putra mahkota dan menunjuk seorang wakil putra mahkota.
Saat menunjuk putra mahkota di masa depan, dia secara teoritis perlu berkonsultasi dengan undang-undang dasar pemerintahan Arab Saudi tahun 1992—yang menetapkan bahwa penguasa diambil dari keturunan laki-laki Ibn Saud, dan “yang paling jujur di antara mereka” dipilih untuk peran tersebut.
Namun amandemen Raja Salman pada tahun 2017 mencatat: "Setelah putra Ibnu Saud, tidak boleh ada raja dan putra mahkota yang berasal dari cabang yang sama dengan keturunan raja pendiri [kerajaan]."
Dalam praktiknya, sebagai raja nantinya, Mohammed bin Salman akan memiliki kekuasaan yang cukup untuk mengabaikan amandemen tersebut dan menunjuk salah satu saudara laki-lakinya sebagai putra mahkota—tetapi hal ini bukannya tanpa konsekuensi. Dia akan tampil lebih tegas lagi dengan mengecualikan cabang-cabang lain dari Dinasti Saud.
Madawi al-Rasheed, profesor tamu di Institut Timur Tengah di London School of Economics, dalam artikelnya di Middle East Eye (MEE), Kamis (30/5/2024), menulis bahwa tindakan seperti itu akan semakin mengasingkan sejumlah besar sepupu yang tergabung dalam cabang-cabang penting, seperti al-Fahd dan al-Sultan, yang tidak satu pun dari mereka yang dipermalukan seperti al-Nayef dan al-Abdullah.
Sejauh ini, meski ada rumor tentang siapa yang mungkin dipilih Mohammed bin Salman sebagai putra mahkota, keputusan tersebut dirahasiakan.
Juga masih belum pasti apakah calon raja akan mengikuti jejak Raja Abdullah—yang menjabat sebagai wakil putra mahkota pada tahun 2014 karena takut akan kekosongan kekuasaan jika dia dan putra mahkotanya meninggal dalam waktu yang sama. Namun jabatan wakil putra mahkota telah kosong sejak 2017, tahun ketika Mohammed bin Salman naik jabatan menjadi putra mahkota.
Membangun Kekuasaan
Menurut al-Rasheed, Raja Salman tidak pernah menunjuk wakil putra mahkota karena dua alasan.
Pertama, usia Putra Mahkota Mohammed bin Salman yang masih muda, yang baru berusia awal 30-an pada tahun 2017, membuat kecil kemungkinannya bahwa dia akan meninggal dalam waktu dekat dan memerlukan seorang wakil untuk menggantikannya.
Kedua, dan yang lebih penting, Raja Salman akan kesulitan menemukan wakil putra mahkota yang cocok, karena dia dan putranya "memusuhi" beberapa cabang garis keturunan al-Saud, yaitu Nayef dan Abdullah.
Mantan Putra Mahkota Mohammed bin Nayef menerima pukulan paling memalukan ketika dia dikesampingkan setelah puluhan tahun memegang posisi yang sangat sensitif dan penting di Kementerian Dalam Negeri dan badan intelijen. Dia dijadikan tahanan rumah dan sejak itu menghilang dari kehidupan publik.
Putra Raja Abdullah, Mutaib, mantan kepala Garda Nasional Arab Saudi, juga merasa terhina ketika dia dipecat dari peran militernya. Dia juga menghilang dari kehidupan publik menyusul tuduhan korupsi.
Raja Salman dan putranya tidak menyukai kedua cabang keluarga kerajaan tersebut dan keturunan mereka. Raja Salman masih bisa memilih wakil putra mahkota dari sisa cabang penting lainnya, tapi dia tidak melakukannya.
Menurut al-Rasheed, mungkin Raja Salman ingin putranya sendiri punya waktu untuk membangun basis kekuasaannya tanpa dukungan pangeran-pangeran senior yang lebih tua, yang sebagian besar pernah menduduki posisi senior di pemerintahan seperti menteri atau komandan militer.
Hak Prerogatif Kerajaan
Selama tujuh tahun terakhir, Mohammed bin Salman telah menjadi putra mahkota tunggal.
Dia secara efektif menjadi negara, mengumpulkan kekuasaan luar biasa atas setiap aspek pemerintahan dan kehidupan di Arab Saudi, mulai dari militer hingga hiburan.
Mohammed bin Salman telah menjadi penguasa absolut, hanya mendengarkan teman dekatnya, penasihat asing, konsultan, dan rekan-rekannya. Kebijakan dalam dan luar negerinya mencerminkan keinginannya sendiri, bukan berkonsultasi dengan sekelompok besar pangeran senior dan lebih berpengalaman. Setidaknya, seorang wakil putra mahkota akan menjadi gangguan.
Selain itu, menurut al-Rasheed, mayoritas calon yang memenuhi syarat untuk posisi putra mahkota dan wakil putra mahkota masih dihantui oleh kenangan akan Ritz Carlton Riyadh sebagai pusat penahanan setelah Mohammed bin Salman meluncurkan tindakan keras “anti-korupsi” terhadap pejabat berpengaruh pada tahun 2017. Dia kemudian membebaskan mereka setelah mereka membayar miliaran dolar kepada negara.
Sebagai calon raja, Mohammed bin Salman akan menghadapi tantangan untuk menunjuk putra mahkota dan wakilnya yang memenuhi syarat, yang keduanya tidak boleh menantangnya atau terlihat lebih kuat darinya karena pengalaman, usia, atau aura.
Dia harus memilih pangeran yang kurang berkuasa dan lebih patuh, sehingga mereka tidak melemahkan otoritas dan keteguhan hatinya.
Tidak diragukan lagi, masyarakat Arab Saudi tidak akan relevan dengan proses tersebut, karena keputusan ini sepenuhnya merupakan hak prerogatif kerajaan.
Masa depan kepemimpinan berada di luar jangkauan masyarakat yang kehilangan haknya dan tidak memiliki kelompok penekan atau organisasi sipil.
Para ulama, pedagang dan kelompok suku tidak akan mempunyai suara dalam masalah ini; mereka hanya akan dipanggil ke istana untuk berjanji setia kepada siapa pun yang dipilih Mohammed bin Salman.
Begitulah cara kerja monarki absolut yang represif. Ia tidak berkonsultasi—apalagi berbagi kekuasaan—dengan bangsawannya sendiri, apalagi para elite dan bangsawan.
(mas)
Lihat Juga :
tulis komentar anda